FOTO: Massa Tolak Omnibus Law Masih Bertahan di Depan Gedung DPR

Mahasiswa dan elemen buruh bertahan hingga malam saat aksi di depan Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Kamis (16/7/2020). Dalam aksinya, mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang saat ini sedang dibahas DPR bersama pemerintah. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Mahasiswa dan elemen buruh bertahan hingga malam saat aksi di depan Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Kamis (16/7/2020). Dalam aksinya, mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang saat ini sedang dibahas DPR bersama pemerintah. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Mahasiswa dan elemen buruh bertahan hingga malam saat aksi di depan Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Kamis (16/7/2020). Dalam aksinya, mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang saat ini sedang dibahas DPR bersama pemerintah. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Mahasiswa dan elemen buruh bertahan hingga malam saat aksi di depan Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Kamis (16/7/2020). Dalam aksinya, mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang saat ini sedang dibahas DPR bersama pemerintah. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Mahasiswa dan elemen buruh bertahan hingga malam saat aksi di depan Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Kamis (16/7/2020). Dalam aksinya, mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang saat ini sedang dibahas DPR bersama pemerintah. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Mahasiswa dan elemen buruh bertahan hingga malam saat aksi di depan Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Kamis (16/7/2020). Dalam aksinya, mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang saat ini sedang dibahas DPR bersama pemerintah. (Liputan6.com/Johan Tallo)

BERITA INFO INHIL - Mahasiswa dan elemen buruh bertahan hingga malam saat aksi di depan Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Kamis (16/7/2020). Dalam aksinya, mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang saat ini sedang dibahas DPR bersama pemerintah.

sumber: liputan6

Kopi Gayo Diusulkan Masuk Daftar Bursa Komoditas di New York

BERITA INFO INHIL - Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar mengusulkan agar kopi arabika Gayo masuk menjadi salah satu komoditas yang diperdagangkan atau terdaftar di bursa komoditas di New York, Amerika Serikat.

Bupati telah menyampaikan permintaan itu ketika menerima kunjungan kerja Kasubdit Sistem Resi Gudang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Jakarta Yuli Edi Subagio ke Kabupaten Aceh Tengah.
"Permohonan kami hendaknya pihak Bappebti melalui Kementerian Perdagangan dapat mengupayakan agar kopi arabika Gayo dapat dimasukkan menjadi salah satu komoditas yang diperdagangkan pada Bursa New York," kata Shabela, di Aceh Tengah, Kamis (16/7).
Ia menjelaskan tujuan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memasukkan komoditas Kopi Gayo tersebut ke daftar bursa komoditas di New York agar kopi khas Gayo memiliki harga acuan dasar yang dapat dijadikan pedoman untuk perdagangan internasional.
Selama ini, kata Shabela, kegiatan ekspor komoditas unggulan daerah dataran tinggi Gayo tersebut hanya mengacu pada harga perdagangan kopi di pasar Columbia Mild. "Sehingga kita tidak mengikuti atau mengacu pada harga kopi Columbia Mild lagi di pasar New York Exchange," kata Shabela.
Untuk diketahui, Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu daerah sentra produksi kopi terbesar di provinsi paling barat Indonesia. Lokasinya berjarak sekitar 320 kilometer dari ibukota Banda Aceh.
Produksi kopi masyarakat dataran tinggi Gayo sudah diekspor ke sejumlah negara di dunia. Penduduk setempat menggantungkan hidup pada hasil perkebunan kopi.

sumber: republika.co.id

Pelawak Omas Meninggal Dunia

BERITA INFO INHIL - Pelawak Omaswati meninggal dunia, Kamis (16/7/2020). Omas meninggal dunia di usia 54 tahun.

Kabar duka itu dibenarkan oleh Dorce Gamalama yang mengungkap selamat jalan. Dorce mengunggah foto di Instagramnya.

Dalam foto tersebut, Dorce terlihat merangkul Omas. "Slamat jalan mpok omas," tulisnya.

"Iya, saya dapat kabar tadi Mastur telepon habis Isya," kata Dorce saat dihubungi melalui telepon.

Omas merupakan saudara pelawak Mandra dan Mastur. Ia mengawali karier di dunia kesenian Lenong Betawi.

Setelah besar di dunia lenong, Omas kemudian kerap wara-wiri di televisi. Ia selalu tampil sebagai pemeran pendukung di sinetron, termasuk tampil dalam Anak-Anak Manusia.

Tak jarang juga Omas tampil di beberapa acara lawak di televisi. Ia punya ciri khas dari penampilannya yang ceplas-ceplos. (dtk)

Alex Marwata Yakin Kinerja Tim Pemburu Koruptor Tak Tumpang Tindih

BERITA INFO INHIL - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menilai pembentukan kembali tim pemburu koruptor (TPK) tidak akan tumpang tindih dengan kinerja lembaga antirasuah. Dia meyakini, nantinya ada pembagian kinerja.

“Kalau dilihat dari tumpang tindihnya apakah penyidikan yang dilakukan Kejaksaan tumpang tindih dengan KPK? Enggak kan, pasti ada pembagian pekerjaan enggak akan tumpang tindih,” kata Alex di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (16/7).

Pimpinan KPK dua periode ini menyebut, KPK bakal berkoordinasi jika TPK kembali diaktifkan. Pihaknya juga bakal melakukan supervisi seperti yang dilakukan KPK dengan aparat penegak hukum lainnya.

“Tugas KPK itu melakukan koordinasi dan supervisi, karena kalau nanti sudah keputusan pemerintah akan dibentuk kita akan berkoordinasi dengan mereka, kan ada juga koruptor-koruptor yang sekarang ini masih dalam status DPO KPK, kan itu kalu misalnya sudah terbentuk kita akan lakukan koordinasi denagn mereka,” ujar Alex.

Kendati demikian, Alex mengaku pihaknya belum diajak untuk membicarakan mengenai pengaktifan kembali TPK. Sebab hal ini merupakan wacana yang dilontarkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

“Secara resmi belum diundang untuk teknisnya bagaimana nantinya belum itu kan masih dalam wacana,” beber Alex.

Pernyataan Alex berbeda dengan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango yang kurang setuju dengan pengaktifan kembali TPK. Dia menilai, kinerja TPK kurang efektif.

“Saya pikir pembentukan tim ini di tahun 2012 dan senyatanya tidak memberi hasil optimal, cukup untuk menjadi pembelajaran untuk tidak diulangi lagi,” kata Nawawi, Selasa (14/7).

Sebelumnya, Pemerintah berencana menghidupkan lagi tim pemburu koruptor (TPK). Rencana itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD kemarin. Mahfud menjelaskan, sejatinya tim itu sudah lama ada. Pembentukannya diatur oleh instruksi presiden (inpres).

”Waktu itu berlaku satu tahun, belum diperpanjang lagi,” kata dia. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu bakal coba memperpanjang inpres tersebut. ”Kalau nanti (inpres) itu diperpanjang, langsung nyantol ke inpres itu,’’ tambahnya.

TPK memang pernah ada. Pada awal masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004, tim itu bergerak di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Salah satu landasan pembentukan tim tersebut adalah Keputusan Menko Polhukam Nomor Kep-54/Menko/Polhukam/12/2004. Kemudian, diperpanjang lewat keputusan bernomor Kep-05/Menko/Polhukam/01/2009.

Mahfud menyampaikan, instansinya sudah memiliki instrumen untuk mengaktifkan TPK. Serupa dengan sebelumnya, dia berniat menggerakkan TPK di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. ”Ya, anggotanya pimpinan Polri, pimpinan Kejagung, pimpinan Kemenkum HAM,” tandasnya.

sumber: jawapos.com

Indonesia Peringkat 40 Dunia dalam Transparansi Properti

BERITA INFO INHIL - Indonesia menempati peringkat ke-40 dunia dalam indeks transparansi properti secara global atau Global Real Estate Transperancy Indekx (GRETI) 2020.

Dengan posisi ini, Indonesia dikategorikan sebagai negara semi-transparan, di atas Filipina yang berada di posisi 44, dan Vietnam di urutan ke-56.

Namun, Indonesia masih kalah jauh bila dibandingkan dengan China (32), Thailand (33), dan India (34) yang masuk kategori transparan.

Sementara jiran Asia Tenggara lainnya yakni Singapura nyaris mendekati posisi sangat transparan. Negeri Singa ini berada di tempat ke-13.

Kendati demikian, menurut Country Head JLL Indonesia James Allan, pencapaian Indonesia ini terbilang signifikan secara global.

"Kemajuan Indonesia terlihat dari peringkat yang naik 4 tangga ke posisi 40 dan termasuk di daftar 10 besar negara dengan kemajuan yang signifikan,” kata James dalam keterangannya kepada Kompas.com, Kamis (16/7/2020).

James melanjutkan, negara kepulauan ini menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam hal sub-index pada data pasar fundamental mencakup ketersediaan, kualitas dan data properti yang terperinci.

Kemudian peningkatan data pertanahan yang meliputi informasi zona dan penerapan rencana tata ruang, serta agenda kesinambungan yang menambah daya tarik.

Agenda kesinambungan ini fokus pada hal yang lebih mengarah ke gedung-gedung bersertifikasi ramah lingkungan, termasuk GREENSHIP yang merupakan sertifikasi domestik Indonesia untuk gedung ramah lingkungan.

GRETI 2020 diluncurkan saat keadaan ekonomi dan sosial sedang terganggu secara besar-besaran di mana proses yang transparan dibutuhkan, data yang akurat dan tepat waktu, serta standar etika yang tinggi akan lebih diperhatikan.

Dengan adanya Covid-19, transparansi dalam sistem hukum dan peraturan properti Asia Pasifik juga dipastikan kini menjadi lebih penting bagi investor global.

Hal ini terkait rencana investor yang akan menggelontorkan sekitar 40 miliar dollar AS atau Rp 585,3 triliun, dana likuid ke wilayah Asia Pasifik.

Menurut JLL, ada tekanan dari investor, bisnis dan konsumen untuk lebih meningkatkan transparansi properti guna dapat bersaing dengan kelas aset lainnya.

Selain itu juga untuk memenuhi ekspektasi yang lebih tinggi terhadap peran industri dalam menyediakan lingkungan yang dibangun secara berkesinambungan dan tangguh saat Pandemi Covdid-19.

Apalagi, teknologi properti baru yang inovatif mengubah cara pengumpulan dan analisa data real estate dan mempengaruhi transparansi industri pada tingkat regulasi.

Head of Capital Markets Research JLL Asia Pacific Regina Liem menjelaskan, walaupun investasi properti komersial terhenti selama pandemi ini, tren yang menyeluruh terhadap meningkatnya alokasi untuk kelas aset ini akan terus berlanjut.

"Seiring dengan gencarnya investor menanam modal lebih banyak di kawasan ini, transparansi menjadi sesuatu yang lebih penting, seperti halnya penerapan kerangka peraturan yang kuat,” kata Regina.

Faktor utama lain yang mendorong transparansi adalah volume data pasar properti yang sekarang tersedia karena meningkatnya penggunaan platform Proptech, alat digital dan teknik “big data”.

Meskipun pasar properti secara historis memiliki kesulitan ketika mengimplementasikan teknologi baru, pandemi Covid-19 mengarahkannya pada percepatan dalam tipe baru dengan data non-standar dan frekuensi tinggi.

JLL dan LaSalle telah mendata transparansi properti dan memperjuangkan standar yang lebih tinggi sejak tahun 1999.

Edisi ke-11 Indeks Transparansi Real Estate Global (GRETI) ini mencakup 99 negara dan wilayah, serta 163 kota.

Survei terbaru ini telah diperluas untuk mengukur 210 elemen transparansi yang terpisah, dengan cakupan tambahan tentang kesinambungan dan daya tahan, kesehatan dan kesejahteraan, sektor proptech dan alternatif.

sumber: kompas.com

7 Anak Buah Terawan Mundur

BERITA INFO INHIL - Sebanyak tujuh orang pejabat eselon I dan II di Kementerian Kesehatan mundur dari jabatannya. Mereka beralih posisi menjadi jabatan fungsional dokter ahli.

Salah satu di antaranya yaitu Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan (Dirjen Yankes) Kemenkes, Bambang Wibowo. Dia resmi mundur dan beralih jabatan fungsional sebagai Dokter Pendidik Klinis Ahli Utama.

Selain Bambang, ada enam nama lainnya yang dinyatakan beralih jabatan. Dari jajaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sendiri ada empat nama lain yang juga menyatakan mundur.


Mereka adalah Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan Agus Hadian Rahim, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Tri Hesy Widyastoeti, Hadi Pranotom, dan Yuliatmoko Suryatin. Keempatnya kini menjabat sebagai Dokter Pendidik Ahli Klinis Utama Kementerian Kesehatan.

Nama lain dari Sekretariat Jenderal Kemenkes, Desak Made Wismarini, yang kini menjabat sebagai Arsiparis Ahli Utama. Sementara satu orang dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemenkes Indirawati Tjahja Noto Hartojo kini menduduki jabatan sabagai Peneliti Ahli Utama.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut pergantian atau mutasi pejabat adalah hal yang biasa. Terawan juga secara khusus mengucapkan rasa terima kasih kepada Bambang Wibowo atas kinerjanya sebagai Ditjen Yankes selama ini.

"Khusus kepada dr. Bambang, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas pengabdian dan dedikasi yang tinggi yang telah saudara berikan sebagai Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan sejak 2016. Selamat bertugas kembali sebagai pejabat fungsional Dokter Pendidik Klinis Ahli Utama," kata Terawan dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (16/5).

Sebelumnya, Terawan mengakui penyerapan anggaran penanganan pandemi virus corona di sektor kesehatan masih rendah. Ia bilang hal itu karena jumlah pasien yang masih sedikit.

"Kalau penyerapan kurang kan berarti pasiennya sedikit. Santunan juga kalau penyerapannya kurang berarti yang meninggal sedikit, untuk tenaga kesehatan," ungkap Terawan dalam Rapat Badan Anggaran melalui video conference, Rabu (15/7). (cnn)

Karding Anggap Rencana Jokowi Bubarkan 18 Lembaga Bukan Gimmik

BERITA INFO INHIL - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana akan membubarkan 18 lembaga yang dinilai tidak efektif. Hal itu juga bagian upaya dari mengurangi beban anggaran.

‎Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengatakan, ‎semangat Presiden Jokowi membubarkan lembaga dan komisi demi efisiensi anggaran.

“Termasuk juga mempercepat pelayanan publik perlu mendapat dukungan penuh semua pihak,” ujar Karding kepada wartawan, Kamis (16/7).

Karding mengatakan, rencana Jokowi membubarkan lembaga dan komisi negara meruapakan komitmen keseriusan dari presiden dalam mengatasi persoalan-persoalan masyarakat selama masa pandemi.

“Rencana ini bagi saya merupakan tindak lanjut dari kejengkelan kepada sejumlah menterinya beliau saat rapat kabinet 18 Juni lalu. Dengan kata lain kejengkelan presiden ke menteri yang tidak memiliki sense of crisis bukan gimmik sebagaimana dituduhkan sejumlah pihak kepadanya,” katanya.

Tujuannya jelas, menyederhanakan birokrasi akan membuat pelayanan tidak berbelit-belit. Sehingga dampak dari serapan anggaran bisa dirasakan langsung masyarakat sesuai keinginan presiden.

Karding berujar, selama menemani Presiden Jokowi di musim kampanye, dirinya tahu betul mantan Wali Kota Solo tersebut  sangat efisien dan taktis dalam bekerja.
Segala keputusan diambil dengan perhitungan dan pertimbangan yang matang.

“Sehingga manfaat dari hasil keputusan yang diambil bisa dioptimalkan. Sedangkan dampak negatifnya bisa diminimalisasi,” ungkapnya.

Meski demikian, lanjut Karding, perlu juga diperhatikan dan dipikirkan nasib para pekerja di lembaga maupun komisi yang akan dibubarkan. Terutama para pegawai kecil yang selama ini bekerja di sana.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan membubarkan 18 lembaga negara dalam waktu dekat. namun, mantan wali kota Solo itu tak merinci lembaga negara yang dimaksud. Namun Jokowi menjelaskan, alasan pembubaran lembaga negara salah satunya untuk efisiensi anggaran.

Menurut Jokowi, anggaran yang selama ini digunakan untuk membiayai keberadaan lembaga negara itu. Maka bisa dialihkan ke kementerian yang lain.

“Semakin ramping organisasi, ya cost-nya kan semakin bisa dikembalikan. Anggaran, biaya. Kalau bisa kembalikan ke kementerian, dirjen, direktorat, direktur. Kenapa kita harus pakai badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi,” katanya.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga menilai kinerja pemerintahan akan semakin cepat jika keberadaan lembaga negara lebih efisien. Ia menekankan bahwa keberhasilan suatu negara saat ini bukan lagi diukur dari besar kecilnya negara, melainkan dari kecepatan dalam bekerja.

sumber: jawapos

DPR Ingatkan Pedemo: Tak Ada Pengesahan RUU HIP Hari Ini

BERITA INFO INHIL - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pihaknya tak mengesahkan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dalam Rapat Paripurna hari ini, Kamis (16/7).

Pernyatan itu ia buat usai dua kelompok massa mengadakan aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen. Kelompok ormas Islam menolak RUU HIP, sedangkan kelompok buruh menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Saya pastikan tidak ada pengesahan RUU HIP dan/atau RUU Omnibus Law menjadi undang-undang," kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/7).


Rapat Badan Musyawarah DPR RI, Rabu (15/7), disahkan lima agenda paripurna, yaitu laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia serta laporan penetapan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Selain itu, ada agenda penyampaian RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2019, laporan evaluasi Prolegnas Prioritas 2020, serta penyampaian pidato Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai penutup masa sidang.

Dasco meminta agar tak ada pihak melempar isu provokatif. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga meminta tokoh masyarakat bijak memantau isu sebelum menggerakkan massa.

"Kami imbau kepada masyarakat, tokoh masyarakat, dan alim ulama untuk kemudian mengecek lebih dulu isu-isu yang beredar, yang berada di tengah masyarakat yang mungkin membuat situasi tidak kondusif," ujarnya.

Sementara itu dari luar pagar gedung DPR, ratusan massa dari sejumlah ormas Islam sudah berdatangan.

Pantauan CNNIndonesia.com, mereka mulai berdatangan sejak pukul 09.30 WIB. Imbas kedatangan mereka ini. Lalu lintas di depan Gedung DPR telah ditutup oleh aparat kepolisian.

Massa yang menolak RUU HIP diarahkan ke sisi kiri pintu gerbang gedung DPR, sebab, di waktu yang bersamaan, elemen buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) dan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) juga menggelar demo untuk menuntut agar DPR menghentikan pembahasan RUU Ciptaker.

Untuk memisahkan kedua kelompok ini, polisi memasang pagar berduri baik di sisi kiri maupun sisi kanan pintu gerbang Gedung DPR. Sementara di bagian tengah pintu gerbang, polisi melakukan sterilisasi dari massa. (cnn)

Cegah Corona, Filipina Wajibkan Suami-Istri Boncengan Motor Bawa Surat Nikah

BERITA INFO INHIL - Filipina menerapkan kebijakan baru dalam penanganan COVID-19. Per Juli 2020, pemerintah di bawah kepemimpinan Rodrigo Duterte itu, tidak memperbolehkan pengendara motor berboncengan di setiap area.

Kebijakan tersebut ditetapkan demi mencegah penularan virus Corona yang makin meluas. Namun ada pengecualian dari larangan naik motor berboncengan.

Pasangan menikah atau suami-istri masih diizinkan naik motor berboncengan. Asalkan mereka bisa menunjukkan sertifikat atau surat nikah resmi.

Pasangan berboncengan motor harus menunjukkan surat nikah atau bukti pernikahan di Filipina. Foto: Dok. Elite Readers

Seperti dikutip dari Elite Readers, aturan ini telah diterapkan di Commonwealth Avenue, Quezon City. Suami-istri yang naik motor bersama di area tersebut wajib menunjukkan bukti bahwa mereka telah menikah dengan sertifikat di titik-titik pemeriksaan. Jika tidak bisa memperlihatkan sertifikat pernikahan, pasangan tersebut bisa ditangkap polisi.

Tak hanya itu, mereka juga harus menerapkan protokol kesehatan saat berkendara. Antara lain pakai helm, masker atau face shield.

Terkait aturan itu, masyarakat Filipina pun punya cara-cara kreatif untuk menunjukkan bahwa mereka adalah pasangan suami-istri. Mulai dari membingkai sertifikat pernikahan sampai memajang foto nikah mereka di depan motor. (dtk)

Tolak Isi Bensin ke Botol, Pria Ini Lepaskan Ular Dua Kobra di SPBU

BERITA INFO INHIL - Mengisi bensin di SPBU mungkin sudah menjadi hal yang biasa dilakukan pemilik kendaraan. Tetapi ada beberapa larangan yang harus dipatuhi, di antaranya adalah tidak boleh melakukan pengisian di dalam botol maupun derijen.

Ya, petugas SPBU memang tidak memperbolehkan seseorang mengisi bahan bakar selain di kendaaraannya. Namun tetap saja ada yang nekat membeli bensin ke dalam suatu wadah. Dan tentunya jika masih dilakukan akan ditolak oleh petugas SPBU.

Namun reaksi pria ini cukup ekstrem, setelah kesal tidak dilayani saat ingin mengisi bensin ke dalam botol. Ia pun melepaskan ular ke kantor petugas SPBU. Dan kejadian ini terekam oleh kamera CCTV, bagaimana reaksi karyawan yang ada di dalamnya?

Dikutip Ikutrame.com dari NDTV, kamera CCTV telah menangkap rekaman mengejutkan ini di India. Saat seorang pria di Maharashtra yang melepaskan seekor ular di dalam kantor pemilik pompa bensin.

Pria itu marah karena petugas pompa bensin menolak memberinya bensin ke dalam botol. Terganggu oleh penolakan itu, ia melepaskan tiga ular ke dalam kantor pemilik pompa bensin.

Insiden aneh terjadi di distrik Buldana di Maharashtra, India. Dan mengejutkan netizen di Twitter.

Rekaman CCTV menunjukkan, pria itu berjalan ke pintu kabin dan melepaskan ular besar dari botol dengan menggoyangkannya berulang kali. Ular itu terlihat langsung merayap di bawah beberapa perabot yang disimpan di sudut kantor setelah dilepaskan.

Sementara itu, seorang wanita di belakang meja tampak terkejut. Kemudian, tampak sangat tenang di bawah keadaan yang mengejutkan, dia bergerak keluar dari kantornya.

Lihatlah rekaman CCTV di bawah ini:

कैसे-कैसे लोग होते हैं!! बुलढाणा: बोतल में पेट्रोल देने से मना किया तो नाराज युवक ने पेट्रोल पंप दफ़्तर में सांप छोड़ दिया @ndtvindia pic.twitter.com/BFWbMoxVZC

— sunilkumar singh (@sunilcredible) July 14, 2020

"Wanita pemberani," tulis satu orang di bagian komentar. Sementara yang lain mengatakan bahwa orang yang melepaskan ular-ular itu seharusnya malu pada dirinya sendiri.

Pelanggan yang marah dilaporkan melepaskan dua ular kobra dan satu ular spesies Dhaman ke kantor. Sementara ular kobra berbisa dan membunuh mangsanya dengan menyuntikkan racun melalui taringnya. Ular Dhaman - juga dikenal sebagai ular tikus.

Kemudian, seorang penyelamat ular dipanggil untuk menangkap reptil tersebut.

sumber: ikutrame.com

Vonis Terdakwa Penyiram Novel Baswedan Dibacakan Pagi Ini

BERITA INFO INHIL - Dua terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan akan menjalani sidang putusan hari ini, Kamis (16/7).

Sidang terhadap kedua terdakwa, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, bakal digelar Pengadilan Negeri Jakarta Utara pukul 10.00 WIB.

"Pukul 10.00 WIB," ujar Hakim Ketua Djuyamto saat dihubungi, Kamis (16/7).


Disampaikan Djuyamto, pihak PN Jakut juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait upaya pengamanan selama sidang berlangsung.

"Sudah (berkoordinasi)," ucap Djuyamto.

Aksi penyerangan terhadap Novel Baswedan terjadi pada 11 April 2017. Wajah penyidik senior KPK itu diserang dengan menggunakan air keras seusai salat subuh di Masjid Al-Ikhsan dekat rumahnya.

Proses penyidikan kasus Novel berlangsung sekitar dua tahun lebih. Presiden Joko Widodo beberapa kali turun tangan meminta Kapolri menindaklanjuti kasus tersebut. Baru pada akhir Desember 2019 dua pelaku yang merupakan aparat kepolisian ditangkap.

Dalam kasus ini, dua terdakwa kasus penyiraman air keras yang juga anggota Polri aktif, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis dituntut pidana dengan satu tahun penjara.

Keduanya terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu sehingga menyebabkan Novel mengalami luka berat. Perbuatan itu dilakukan karena terdakwa menganggap Novel telah mengkhianati institusi Polri

Jelang sidang pembacaan putusan ini, Novel sempat berpendapat bahwa sebaiknya para terdakwa dibebaskan saja lantaran banyak kejanggalan dalam proses hukum yang berjalan.

"Bila tidak ada kualifikasi bukti yang memadai maka harus dibebaskan. Jangan sampai wajah hukum semakin rusak dengan banyaknya kejanggalan atau masalah dalam proses hukum ini," kata Novel, Selasa (14/7).

Menurutnya, pengadilan semestinya bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil, bukan untuk menjustifikasi atas dasar kepentingan ada pelaku. Novel juga menyebut bahwa pada dasarnya menghukum seseorang juga harus berdasarkan fakta objektif berbasis alat bukti.

"Jangan dipaksakan dengan mengkondisikan fakta atau mengada-adakan bukti," kata dia. (cnn)

BPJS Kesehatan Jelaskan Aturan Baru Terkait Subsidi

BERITA INFO INHIL - Pemerintah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menjaga kesinambungan Program JKN-KIS. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang (KC) Kediri Hernina Agustin Arifin pada kegiatan “Ngobrolin JKN-KIS” bersama awak media (15/7). Bertempat di Hotel Bukit Daun Kediri. Lewat paparannya, Hernina menjelaskan bahwa selain membiayai Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), saat ini Pemerintah juga menyubsidi Iuran peserta PBPU&BP (peserta mandiri) yang terdaftar di kelas tiga sebesar Rp 16.500 per orang setiap bulannya.

 “Pemerintah telah memberikan subsidi sehingga tagihan Iuran kelas tiga peserta PBPU&BP aktif pada bulan Juli ini sebesar Rp 25.500 per orang. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan Program JKN-KIS,” jelas Hernina.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, pada bulan Juli ini Pemerintah kembali menyesuaikan Iuran Program JKN-KIS. Untuk itu, Iuran per bulan peserta PBPU&BP kini menjadi Rp 150.000 per orang untuk kelas 1, Rp 100.000 per orang untuk kelas 2, dan Rp 42.000 per orang untuk kelas 3 (disubsidi Rp 16.500 oleh pemerintah).

Dikutip dari laman resmi BPJS Kesehatan, jumlah peserta PBI yang dibiayai oleh Pemerintah telah mencapai separuh penduduk Indonesia (lebih dari 130 juta jiwa). Selain mengatur penyesuaian Iuran, lahirnya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 juga mengamanatkan adanya peninjauan manfaat Jaminan Kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatan.

“Kemanfaatan Program JKN-KIS sudah dirasakan oleh masyarakat luas dan pastinya ada upaya perbaikan. Pemerintah hadir untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan jaminan kesehatan penduduk lewat pembiayaan PBI dan subsidi Iuran,” tutup Hernina.

sumber: jawapos.com

Selain Waspada Tersedak, Ini Bahaya Minuman Boba untuk Anak

BERITA INFO INHIL - Minuman boba semakin tren saat ini, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Namun, bolehkah minuman kekinian ini diminum oleh anak-anak yang sedang dalam tahap perkembangan?

Jika Anda belum terbiasa dengan boba tea atau bubble tea itu, teh gelembung biasanya terdiri dari satu sendok "mutiara" - gumpalan hitam yang terbuat dari akar singkong yang mengandung tepung - di bagian bawah cangkir. Teh dingin dituangkan di atasnya dan dicampur dengan hal-hal seperti buah, susu, coklat, dan perasa lainnya.

Disajikan dengan sedotan lebar sehingga Anda bisa menyedot mutiara (dan mengunyahnya) sambil minum teh. Muncul dalam banyak warna cerah dan rasa yang menyenangkan, mulai dari markisa hingga selai kacang dan memiliki banyak penggemar setia.

Dokter spesialis gizi dari RSAB Harapan Kita mengatakan bahwa minum perasa ini sebaiknya tidak diberikan ke anak-anak mengingat kandungannya yang bertentangan dengan gizi lainnya. "Anak zaman now ya, minumnya ini ya. Tidak dianjurkan sebenarnya karena si boba atau manisnya ini makin banyak kalorinya. Sebenarnya tidak dianjurkan, jadi kalau masih bisa dibujuk perlahan-lahan dihindari dikurangi kebiasaan itu sampai di stop. Kalau bisa sih pelan-pelan diajarin," tuturnya dalam Talkshow Keluarga Sehat, Radio Kesehatan, Rabu 15 Juli 2020.

Dikutip dari parents.com, minuman bubble tea mungkin mengandung kafein, karena dibuat dengan teh hitam atau hijau dan disajikan dalam porsi besar.

Satu sumber mengklaim secangkir teh gelembung 13 ons mengandung 130 miligram kafein, yang jumlahnya tidak lebih rendah dari jumlah kopi yang sama. Bubble tea juga bisa mengemas banyak gula tambahan, dan itu tidak biasa untuk ukuran terbesar dengan lebih dari 500 kalori, sekitar sepertiga dari apa yang dibutuhkan anak kecil dalam sehari.

Tetapi ada bahaya lain dari boba yakni tersedak untuk anak kecil. Institut Federal Jerman untuk Manajemen Risiko memperingatkan bahwa boba dapat disedot secara tidak sengaja terhirup ke dalam paru-paru terutama oleh anak-anak di bawah empat tahun. Mengisap boba melalui sedotan meningkatkan risiko ini karena tekanan tambahan.

sumber: tempo.co

Heboh Masuk Pantai Indah Kapuk Harus Pakai Paspor, Netizen: Apakah Sebagian RI Sudah Dijual ke Asing?

BERITA INFO INHIL - Beredar video seorang pria yang tengah bersepeda ingin memasuki kawasan Pantai Indah Kapuk. Namun saat akan melewati jembatan, ia diadang oleh pihak keamanan dan tidak diizinkan masuk. Menurut penuturan pria tersebut, memasuki kawasan itu harus menggunakan paspor.

Bersama dengan dua orang temannya, ia kemudian mendokumentasikan perlakuan petugas yang melaranganya masuk. Dalam video tersebut juga disampaikan bahwa hanya kendaraan roda empat saja yang boleh bebas berkunjung. Sementara, kendaraan roda dua harus menunjukkan paspor ke ruang marketing.

"Jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa untuk masuk tempat ini di atas jam sembilan harus menggunakan paspor," ujar pria tersebut sambil menunjukkan rekannya yang masih bernegosiasi.

Pria bernama Iwan ini juga menjelaskan, saat ini kawasan tersebut sudah dikuasai pihak swasta, sehingga untuk rakyat dengan kendaraan roda dua yang ingin berkunjung, mereka harus meminta izin dengan membawa paspor ke kantor marketing.

Video tersebut mendapatkan tanggapan warganet setelah diunggah oleh pengguna Twitter dengan akun @Karinbahary2. Dalam kicauannya, Karin menuliskan keterangan, "Makin hari makin engak jelas indonesia. Masak mau masuk ke suatu tempat aja harus pakai paspor. Muke gile."

"Pak @jokowi apa-apaan ini? Apakah RI sebagian sudah dijual sama asing? Mana ada peraturan- peraturan konyol kayak gini sebelumnya? Merasa asing di negara sendiri. WNC aja masuk RI banyak yang ilegal," imbuhnya sambil menyebut akun Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Unggahan tersebut turut dibumbui dengan komentar-komentar kocak netizen.

"Bagaimana klo warganya yg keluar komplek juga harus pakai passport atau minta izin dulu," tulis akun @Hendri_Mantis.

"Daerah PIK = Pake ijin Komisaris," tutur akun @Argo33Susanto.

"Makin gak karuan," tulis akun @sasaranbina dengan emoji sedih.

Sumber: suara.com

Adik Djoko Tjandra Bertemu Jokowi, Politikus PBB: Hancur Wibawa Penegakan Hukum

BERITA INFO INHIL - Politikus Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban mengkritik pertemuan adik Djoko Tjandra dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Di medsos ini merebak info dr agt Dewan yg terhormat bhw adik Djoko Tjandro sblmnya ada pertm dg PYM Pres Jkwi,jika ini benar “hancurlah” wbwa law enforcement,” kata MS Kaban di akun Twitter-nya @hmskaban.

Kata MS Kaban, Presiden Jokowi perlu menjelaskan perihal pertemuan dengan adik Djoko Tjandra. “Jka itu tak betul PYM Pres Jkwi bisa cleareance info tsb,” ungkapnya.

MS Kaban mengatakan, Presiden Jokowi mempunyai hak untuk memberikan pengampunan kepada Djoko Tjandra. “Toh Presiden punya hak memberi”ampun” termasuk utk Djoko Tjandro,” jelasnya.

Presiden Jokowi bertemu dalam jamuan makan malam dengan adik koruptor kelas kakap Djoko Tjandra, Sangkara Tjandra.

“Saya mohon supaya Bapak Presiden Jokowi sebaiknya memberikan penjelasan terbuka kepada publik ihwal Djoko Tjandra ini. Apalagi pemberitaan Tempo, ini pemberitaan Tempo beberapa tahun lalu, adiknya Djoko Tjandra ini hadir dalam jamuan makan malam dengan Bapak Presiden,” kata Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman, Senin (13/7/2020) dikutip dari tempo.co.

Menurut Benny, ada foto jamuan malam adik Djoko Tjandra dengan Presiden Jokowi.Jokowi diberitakan pernah bertemu dengan Sangkara Tjandra yang merupakan adik buronan kasus cessie Bank Bali itu, dalam sebuah jamuan makan malam yang difasilitasi pemerintah Papua Nugini pada Mei 2015 lalu.

Menko Polhukam saat itu, Tedjo Edhy Purdijatno, mengatakan bahwa pertemuan Jokowi dengan Sangkara tak disengaja.

Sumber: suaranasional.com

Istana Bocorkan Lembaga Negara yang Bakal Dibubarkan Jokowi

BERITA INFO INHIL - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, memberi isyarat lembaga mana yang bakal dibubarkan Jokowi. Sebelumnya, wacana pembubaran lembaga negara sempat disampaikan langsung oleh Jokowi secara terang-terangan.

Menurut Moeldoko, lembaga atau badan yang bakal dibubarkan lantaran memiliki fungsi dan tugas seperti di kementerian.

    “Komisi Usia Lanjut ini enggak pernah kedengaran, apakah itu tidak dalam tupoksi (tugas, pokok, dan fungsi) KPPPA. Kalau masih dalam cakupan kementerian, itu mungkin bisa dipikirkan (bubar),” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2020.

Moeldoko menambahkan, beberapa lembaga yang bakal dibubarkan kemungkinan besar bakal dilebur. Dia mencontohkan Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) dan Badan Restorasi Gambut (BRG).

“BRG itu dari sisi kebakaran, apakah cukup ditangani BNPB. Dari sisi optimalisasi gambut untuk pertanian, apakah cukup oleh Kementerian Pertanian,” kata dia.

Saat ini, lanjut Moeldoko, 18 lembaga negara yang disebut Presiden, tengah dikaji oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Langkah pembubaran pun punya landasan kuat. Selain efisiensi, pembentukan lembaga yang dianggap mubazir ini masih diatur melalui kepres, perpres ataupun PP, bukan undang-undang yang membawahinya.

“Itu kira-kira yang sedang dikaji Kemenpan RB,” ujar mantan Panglima TNI itu.

Presiden Joko Widodo mengatakan, akan melakukan perampingan lembaga atau badan atau komisi negara. Anggaran yang biasa digunakan, dikembalikan ke kementerian terkait. Dengan begitu, badan atau lembaga atau komisi negara tersebut, tidak akan berfungsi lagi atau bubar.

Dalam pertemuan dengan wartawan, Presiden Jokowi mengatakan memang dalam waktu dekat akan ada proses perampingan puluhan lembaga negara itu.

“Dalam waktu dekat ini ada 18,” kata Jokowi di Istana Merdeka, disinggung perampingan lembaga dan komisi negara, Jakarta, Senin 13 Juli 2020.

Perampingan lembaga dan komisi negara itu dalam rangka menekan biaya yang dikeluarkan. Jokowi mengatakan, semakin ramping organisasi maka anggaran juga bisa dikembalikan. Dengan begitu, beban anggarannya bisa dialihkan ke kementerian terkait.

“Kalaupun bisa kembalikan ke menteri kementerian, ke dirjen, direktorat, direktur, kenapa kita harus pakai badan-badan itu lagi, komisi-komisi itu lagi,” jelas mantan Gubernur DKI itu.

Sumber: suaranasional.com

18 Lembaga Akan Dibubarkan, Ini yang Sudah Dibidik Jokowi

BERITA INFO INHIL - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memangkas 18 lembaga dan komisi dalam waktu dekat. Rencana perampingan ini pun sudah mulai dipetakan.

Jokowi beralasan perampingan 18 lembaga dan komisi pemerintahan tujuannya demi menghemat anggaran. Menurutnya banyak fungsi dan tugas lembaga dan komisi pemerintahan yang bisa dikembalikan ke kementerian terkait.

"Semakin ramping organisasi ya cost-nya kan semakin bisa kita kembalikan. Anggaran, biaya. Kalau pun bisa kembalikan ke menteri, kementerian, ke dirjen, direktorat, direktur, kenapa kita harus pake badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi" ujar Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin kemarin (13/7/2020).

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko pun memberikan sedikit bocorannya. Ada beberapa komisi dan lembaga yang sudah jarang terdengar di kuping masyarakat. Dia mencontohkan seperti Komisi Nasional Lanjut Usia yang sebenarnya bisa dijalankan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

"Kira kira seperti ini ya, Komisi Usia Lanjut. Ini nggak pernah kedengaran kan apakah itu tidak dalam tupoksi KPPPA. Kalau masih dalam cakupan kementerian itu mungkin bisa dipikirkan," ujarnya.

Moeldoko juga mencontohkan badan yang terkait dengan akreditasi olahraga, hingga Badan Restorasi Gambut (BRG). Kedua badan tersebut tupoksinya masih bisa dilakukan oleh lembaga atau kementerian lainnya.

"Kemudian badan akreditasi olahraga. Bahkan ada tiga. Kemudian BRG, sementara ini perannya cukup bagus dalam ikut menangani restorasi gambut. Tapi nanti juga akan dilihat. BRG itu dr sisi kebakaran, apakah cukup ditangani BNPB. Dari sisi optimalisasi gambut untuk pertanian apakah cukup oleh Kementan," terangnya.

Badan akreditasi olahraga di pemerintah sendiri secara lengkap bernama Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK). Hak keuangan ketua, wakil dan anggota lembaga ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2018.

Perampingan komisi dan lembaga ini pun tengah dikaji oleh Kementerian PAN-RB untuk melihat komisi dan lembaga yang berdiri di bawah PP ataupun Perpres. Sementara untuk lembaga yang berdiri di atas undang-undang masih belum bisa tersentuh.

"Tapi terhadap lembaga di bawah Perpres dan PP saat ini sedang ditelaah, perlukah organisasi atau yang dikatakan kemarin 18 lembaga itu dihapus atau dievaluasi lagi agar kita betul-betul menuju sebuah efisiensi. Agar tidak gede banget hingga akhirnya fungsinya tidak begitu optimum," tutupnya.

Sumber: detik.com

Terawan Dicecar soal Serapan Anggaran yang Bikin Jokowi Marah

BERITA INFO INHIL - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjelaskan rendahnya serapan anggaran kesehatan pada program penanganan virus Corona atau COVID-19.

Pimpinan rapat Banggar DPR RI, Said Abdullah mengatakan realisasi serapan anggaran kesehatan ramai dibahas lantaran tidak sesuai ekspektasi.

"Pertama penanganan COVID-19, dan ramainya serapan anggaran yang rendah. Pada saat yang sama muncul dari Komisi IX karena lemahnya koordinasi antara Gugus Tugas dan Kemenkes," kata Said di ruang rapat Banggar DPR, Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Said juga menyampaikan tindakan 'nakal' rumah sakit (RS) di masa pandemi virus Corona. Dia mencontohkan ada masyarakat yang terkena diabetes selama tiga tahun, namun setelah meninggal dunia dinyatakan karena COVID-19.

"Telisik punya telisik kalau dinyatakan COVID anggarannya lebih besar," ujarnya.

Oleh karena itu, dirinya meminta Terawan menjelaskan permasalahan yang terjadi di lapangan.

"Memang ini ujian betul, di Pasuruan, Jambi, Ciamis ini kan viral di mana-mana," ungkapnya.

Kementerian Keuangan menyebut anggaran kesehatan dalam penanganan dampak pandemi Corona baru terserap Rp 4,48 triliun atau terserap atau 5,12% dari total anggaran Rp 87,55 triliun. Serapan anggaran yang sekarang pun naik dari yang sebelumnya tercatat 4,68% atau setara Rp 4,09 triliun

Hal itu diungkapkan oleh Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha dalam media briefing percepatan pencairan anggaran kesehatan via virtual, Jakarta, Rabu (8/7/2020).

"Serapan anggaran kesehatan dari Rp 87,55 triliun sudah 5,12%," kata Kunta.

Serapan anggaran kesehatan yang masih minim menjadi penyebab geramnya Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam video yang diunggah beberapa waktu lalu, Jokowi marah dan sempat melontarkan ancaman reshuffle.

Jokowi marah, lantaran isu kesehatan tengah menjadi masalah yang paling utama di Indonesia. Namun anggaran kesehatan yang disiapkan begitu besar malah serapannya sangat kecil.

Sumber: detik.com

Surat Jalan Joko Tjandra, DPR: Yang Bantu Maling, ya Sama-Sama Maling

BERITA INFO INHIL - Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mendukung langkah Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit, yang akan mengusut tuntas surat dari Bareskrim untuk Joko Tjandra.

“Oknum polisi yang membantu maling ya sama dengan maling. Jadi saya dukung Kabareskrim untuk segera menindak jajarannya yang memang ketahuan membantu lolosnya Joko Tjandra,” kata Sahroni kepada wartawan di Jakarta, Rabu (15/7).

Sahroni menegaskan, Komisi III DPR mendukung Polri membongkar kasus Joko Tjandra sampai ke akar-akarnya. Dia lalu menyarankan agar Polri membentuk Satgassus kasus Joko Tjandra. Selain itu, dia juga meminta Mabes Polri segera membekukan aset Joko Tjandra baik yang ada di dalam maupun di luar negeri.

“Saya juga meminta ketegasan dari Bareskrim Mabes Polri untuk mem-freeze atau membekukan ast-aset Joko Tjandra, baik yang ada di dalam mauoun di luar negeri. Saya yakin Kabareskrim berani melakukan hal ini demi kepentingan penegakan hukum bangsa dan negara,” ucap politikus Partai NasDem.

Joko Tjandra merupakan buronan kasus cessie Bank Bali yang lolos melenggang masuk Indonesia karena sebuah surat. Belakangan beredar surat jalan Joko Tjandra yang dikeluarkan Bareskrim Polri bernomor SJ/82/VI/2020/Rokorwas, tertanggal 18 juni 2020. Dengan surat itu, Joko Tjandra bebas dari segala pemeriksaan.

Oleh Polri, surat itu dinyatakan tanpa seisin pimpinan. Karena itu, Polri segera mengusut proses penerbitan surat yang membuat Joko Tjanra bebas ke mana-mana.

Sumber: indonesiainside.id

121 TKA China Gelombang 3 Masuk ke Sultra Selasa Malam

BERITA INFO INHIL - Sebanyak 121 tenaga kerja asing (TKA) asal China yang merupakan gelombang ketiga saat ini sudah masuk di Sulawesi Tenggara (Sultra). Penolakan kedatangan TKA China masuk ke wilayah Sultra sudah muncul sejak gelombang pertama datang.

"Gelombang ketiga, iya sudah datang jumlahnya 121," ujar External Affair Manager PT VDNI, Indrayanto saat dimintai konfirmasi, Rabu (15/7/2020).

Menurut Indrayanto, kedatangan TKA China gelombang ketiga ini masih sama seperti gelombang pertama dan kedua yakni menggunakan pesawat carter dengan maskapai Lion Air. Sebanyak 121 telah tiba pada Selasa (14/7) malam melalui Bandara Halu Oleo, Kendari.

Dikatakan Indra, saat ini TKA gelombang ketiga tersebut sudah berada di pabrik PT OSS. Mereka menjalani karantina sebagai bagian dari protokol kesehatan virus Corona (COVID-19).

"Sekarang di pabrik PT OSS menjalani karantina mandiri," jelas Indra.

Pemeriksaan kesehatan terhadap 121 TKA gelombang ketiga ini juga sudah dilakukan oleh pihak KKP saat tiba di Bandara Halu Oleo. Terkait kedatangan TKA gelombang keempat, Indra belum bisa memastikan waktunya.

"Belum tahu, masih tunggu schedule kesiapan dari Tiongkok, belum bisa dipastikan gelombang keempat," tuturnya.

Indrayanto menjelaskan, 156 orang TKA China yang datang pada gelombang pertama sudah mulai bekerja di PT OSS yang terletak di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. "Baru kemarin mulai kerjanya (TKA gelombang pertama)," kata Indrayanto.

Untuk pekerjaan yang dilakukan oleh para TKA itu, lanjutnya, sesuai dengan keahlian yang dimiliki yakni memasang instalasi. "Memasang instalasi-instalasi yang ada di pabrik," imbuhnya.

Dikatakan Indra, para TKA ini juga didampingi oleh para tenaga lokal dan juga penerjemah. Pihak perusahaan menyediakan untuk 1 TKA didampingi 8 tenaga kerja lokal termasuk penerjemah sehingga terjadi transfer ilmu.

Indra menambahkan untuk pemeriksaan kesehatan juga tetap dilakukan kepada TKA. "Untuk pemeriksaan kesehatan tetap dilakukan secara berkelanjutan di bawah pengawasan Dinas Kesehatan Konawe," tuturnya.

Untuk diketahui, saat ini jumlah TKA yang sudah masuk di Sultra ada 382 dari rencana 500 orang. Rinciannya adalah 156 datang pada gelombang pertama, gelombang kedua 105 orang, dan gelombang ketiga sebanyak 121. Sisanya sebanyak 118 orang akan masuk ke Sultra di gelombang keempat.

Seperti diketahui, penolakan TKA masuk ke Sultra menimbulkan berbagai penolakan. Aksi demonstrasi terjadi di Kendari. Bahkan massa demo mengancam akan memblokade Bandara Haluoleo Kendari jika TKA China gelombang ketiga tetap diizinkan masuk.

Aksi demo terakhir digelar di gerbang perbatasan Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Jumat (10/7). Massa, yang salah satunya berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kendari, melakukan aksi bakar ban.

"Sampai hari ini, tidak ada kata untuk mundur. Kalau pemerintah tetap memaksa maka kita blokade saja Bandara Haluoleo," kata Ketua HMI Kendari Zulkarnain, saat aksi demo.

Sumber: detik.com