7 Anak Buah Terawan Mundur

BERITA INFO INHIL - Sebanyak tujuh orang pejabat eselon I dan II di Kementerian Kesehatan mundur dari jabatannya. Mereka beralih posisi menjadi jabatan fungsional dokter ahli.

Salah satu di antaranya yaitu Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan (Dirjen Yankes) Kemenkes, Bambang Wibowo. Dia resmi mundur dan beralih jabatan fungsional sebagai Dokter Pendidik Klinis Ahli Utama.

Selain Bambang, ada enam nama lainnya yang dinyatakan beralih jabatan. Dari jajaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sendiri ada empat nama lain yang juga menyatakan mundur.


Mereka adalah Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan Agus Hadian Rahim, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Tri Hesy Widyastoeti, Hadi Pranotom, dan Yuliatmoko Suryatin. Keempatnya kini menjabat sebagai Dokter Pendidik Ahli Klinis Utama Kementerian Kesehatan.

Nama lain dari Sekretariat Jenderal Kemenkes, Desak Made Wismarini, yang kini menjabat sebagai Arsiparis Ahli Utama. Sementara satu orang dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemenkes Indirawati Tjahja Noto Hartojo kini menduduki jabatan sabagai Peneliti Ahli Utama.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut pergantian atau mutasi pejabat adalah hal yang biasa. Terawan juga secara khusus mengucapkan rasa terima kasih kepada Bambang Wibowo atas kinerjanya sebagai Ditjen Yankes selama ini.

"Khusus kepada dr. Bambang, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas pengabdian dan dedikasi yang tinggi yang telah saudara berikan sebagai Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan sejak 2016. Selamat bertugas kembali sebagai pejabat fungsional Dokter Pendidik Klinis Ahli Utama," kata Terawan dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (16/5).

Sebelumnya, Terawan mengakui penyerapan anggaran penanganan pandemi virus corona di sektor kesehatan masih rendah. Ia bilang hal itu karena jumlah pasien yang masih sedikit.

"Kalau penyerapan kurang kan berarti pasiennya sedikit. Santunan juga kalau penyerapannya kurang berarti yang meninggal sedikit, untuk tenaga kesehatan," ungkap Terawan dalam Rapat Badan Anggaran melalui video conference, Rabu (15/7). (cnn)

Karding Anggap Rencana Jokowi Bubarkan 18 Lembaga Bukan Gimmik

BERITA INFO INHIL - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana akan membubarkan 18 lembaga yang dinilai tidak efektif. Hal itu juga bagian upaya dari mengurangi beban anggaran.

‎Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengatakan, ‎semangat Presiden Jokowi membubarkan lembaga dan komisi demi efisiensi anggaran.

“Termasuk juga mempercepat pelayanan publik perlu mendapat dukungan penuh semua pihak,” ujar Karding kepada wartawan, Kamis (16/7).

Karding mengatakan, rencana Jokowi membubarkan lembaga dan komisi negara meruapakan komitmen keseriusan dari presiden dalam mengatasi persoalan-persoalan masyarakat selama masa pandemi.

“Rencana ini bagi saya merupakan tindak lanjut dari kejengkelan kepada sejumlah menterinya beliau saat rapat kabinet 18 Juni lalu. Dengan kata lain kejengkelan presiden ke menteri yang tidak memiliki sense of crisis bukan gimmik sebagaimana dituduhkan sejumlah pihak kepadanya,” katanya.

Tujuannya jelas, menyederhanakan birokrasi akan membuat pelayanan tidak berbelit-belit. Sehingga dampak dari serapan anggaran bisa dirasakan langsung masyarakat sesuai keinginan presiden.

Karding berujar, selama menemani Presiden Jokowi di musim kampanye, dirinya tahu betul mantan Wali Kota Solo tersebut  sangat efisien dan taktis dalam bekerja.
Segala keputusan diambil dengan perhitungan dan pertimbangan yang matang.

“Sehingga manfaat dari hasil keputusan yang diambil bisa dioptimalkan. Sedangkan dampak negatifnya bisa diminimalisasi,” ungkapnya.

Meski demikian, lanjut Karding, perlu juga diperhatikan dan dipikirkan nasib para pekerja di lembaga maupun komisi yang akan dibubarkan. Terutama para pegawai kecil yang selama ini bekerja di sana.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan membubarkan 18 lembaga negara dalam waktu dekat. namun, mantan wali kota Solo itu tak merinci lembaga negara yang dimaksud. Namun Jokowi menjelaskan, alasan pembubaran lembaga negara salah satunya untuk efisiensi anggaran.

Menurut Jokowi, anggaran yang selama ini digunakan untuk membiayai keberadaan lembaga negara itu. Maka bisa dialihkan ke kementerian yang lain.

“Semakin ramping organisasi, ya cost-nya kan semakin bisa dikembalikan. Anggaran, biaya. Kalau bisa kembalikan ke kementerian, dirjen, direktorat, direktur. Kenapa kita harus pakai badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi,” katanya.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga menilai kinerja pemerintahan akan semakin cepat jika keberadaan lembaga negara lebih efisien. Ia menekankan bahwa keberhasilan suatu negara saat ini bukan lagi diukur dari besar kecilnya negara, melainkan dari kecepatan dalam bekerja.

sumber: jawapos

DPR Ingatkan Pedemo: Tak Ada Pengesahan RUU HIP Hari Ini

BERITA INFO INHIL - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pihaknya tak mengesahkan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dalam Rapat Paripurna hari ini, Kamis (16/7).

Pernyatan itu ia buat usai dua kelompok massa mengadakan aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen. Kelompok ormas Islam menolak RUU HIP, sedangkan kelompok buruh menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Saya pastikan tidak ada pengesahan RUU HIP dan/atau RUU Omnibus Law menjadi undang-undang," kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/7).


Rapat Badan Musyawarah DPR RI, Rabu (15/7), disahkan lima agenda paripurna, yaitu laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia serta laporan penetapan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Selain itu, ada agenda penyampaian RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2019, laporan evaluasi Prolegnas Prioritas 2020, serta penyampaian pidato Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai penutup masa sidang.

Dasco meminta agar tak ada pihak melempar isu provokatif. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga meminta tokoh masyarakat bijak memantau isu sebelum menggerakkan massa.

"Kami imbau kepada masyarakat, tokoh masyarakat, dan alim ulama untuk kemudian mengecek lebih dulu isu-isu yang beredar, yang berada di tengah masyarakat yang mungkin membuat situasi tidak kondusif," ujarnya.

Sementara itu dari luar pagar gedung DPR, ratusan massa dari sejumlah ormas Islam sudah berdatangan.

Pantauan CNNIndonesia.com, mereka mulai berdatangan sejak pukul 09.30 WIB. Imbas kedatangan mereka ini. Lalu lintas di depan Gedung DPR telah ditutup oleh aparat kepolisian.

Massa yang menolak RUU HIP diarahkan ke sisi kiri pintu gerbang gedung DPR, sebab, di waktu yang bersamaan, elemen buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) dan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) juga menggelar demo untuk menuntut agar DPR menghentikan pembahasan RUU Ciptaker.

Untuk memisahkan kedua kelompok ini, polisi memasang pagar berduri baik di sisi kiri maupun sisi kanan pintu gerbang Gedung DPR. Sementara di bagian tengah pintu gerbang, polisi melakukan sterilisasi dari massa. (cnn)

Jadi Duet dengan Raffi Ahmad? Putri Ma'ruf: Doakan yang Terbaik

BERITA INFO INHIL - Siti Nur Azizah sempat 'menggoda' Raffi Ahmad untuk menjadi wakilnya dalam pemilihan wali kota Tangerang Selatan (Tangsel). Apakah Azizah akan jadi berduet dengan Raffi?

"Didoakan yang terbaik, ya," kata Azizah saat dikonfirmasi, Rabu (15/7/2020). Azizah menjawab pertanyaan apakah terbuka kemungkinan dirinya berduet dengan Raffi Ahmad.

Partai Demokrat (PD) diketahui melakukan pembicaraan dengan PKS untuk berkoalisi di Pilwalkot Tangsel dan memasangkan Azizah, yang juga Wasekjen PD, dengan salah satu kader PKS. Azizah mengaku komunikasinya dengan PKS tetap baik.

"Alhamdulillah, komunikasinya (dengan PKS) baik," ujarnya.

Saat ditanya apakah dirinya sudah pasti berpasangan dengan kader PKS di Pilwakot Tangsel, Azizah menjawab tak menjawab gamblang. Putri Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin itu kembali meminta untuk didoakan yang terbaik.

"Mohon doanya yang terbaik ya, nanti tunggu tanggal mainnya," tutur Azizah.

Demokrat sebelumnya menyatakan terbuka untuk mengusung duet Azizah-Raffi di Tangsel. Azizah tak berkomentar banyak soal pernyataan partainya itu.

"Partai Demokrat kan memang partai terbuka he-he-he," ujar Azizah.

Sebelumnya, momen Azizah bertamu ke rumah Raffi itu terekam lewat video yang diunggah di akun YouTube Rans Entertainment seperti dilihat Selasa (14/7). Azizah datang ke rumah Raffi bersama suaminya yang juga anggota DPR RI, Rapsel Ali.

"Saya mau menengok Raffi, menengok Nagita, menengok Rafathar. Sekalian mau nawarin Raffi, mau nggak jadi wakil saya," kata Azizah menjelaskan kedatangannya. Mereka semua lalu tertawa, termasuk Raffi dan sang istri, Nagita Slavina.

Azizah mengatakan dalam politik, semua kemungkinan bisa terjadi. Soal serius atau tidaknya tawaran mengenai calon wakil wali kota Tangsel, Azizah menyerahkan sepenuhnya kepada Raffi.

"Mengenai serius atau nggaknya tawaran itu, lebih baik ditanyakan ke Raffi saja. Dalam politik kan semua serba mungkin," kata Azizah kepada wartawan, Selasa (14/7).

Tonton video 'Reaksi Raffi Ahmad Dipinang Anak Ma'ruf Amin Jadi Wakil Walkot Tangsel': (dtk)

Edhy Prabowo: Kalau Enggak Pakai ABK RI, Enggak Usah Bisnis Ikan...

BERITA INFO INHIL - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan tidak mengizinkan orang asing menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).

Penegasan itu juga dia sampaikan untuk para pengusaha yang ingin 25 persen Anak Buah Kapal (ABK)-nya berasal dari luar negeri. Para pengusaha menilai masyarakat RI belum mumpuni.

"Bagaimana saya bilang, 25 tahun kemudian setelah saya jadi menteri masih ada pula anggapan seperti itu. Saya bilang paksakan (pakai tenaga kerja Indonesia). Kalau enggak (ABK RI), enggak usah bisnis ikan di Indonesia," kata Edhy dalam diskusi daring, Rabu (15/7/2020).

Edhi yakin, masyarakat Indonesia bisa bekerja di sektor perikanan. Menurutnya, masyarakat harus diajari untuk mengoperasikan kapal dan karena secara prinsip ilmu pengoperasikan kapal tidaklah sulit.

"Saya sangat yakin orang Indonesia banyak yang bisa melakukan penangkapan, termasuk fishing master, nahkoda, semua jenis kapal orang Indonesia bisa. SDM harus dipaksa kalau tidak bisa. Dengan kuota, dengan pengaturan, ini bisa kita kontrol," ujar Edhy.

Kendati tak mengizinkan orang asing menangkap ikan di laut Indonesia, Edhy masih mengizinkan pihak asing berbisnis di industri perikanan. Sebab menurutnya,m Indonesia masih membutuhkan investasi dari pihak asing.

"Di industri kita kasih kesempatan, karena investasi juga penting. Alhamdulillah, ini semua sudah berjalan. Dari semua strategi yang kita lakukan, banyak yang hebat, tapi satu kuncinya adalah komunikasi yang baik, antara lembaga, daerah, dan pemerintah pusat," pungkas Edhy.

Sebagai informasi, tidak diizinkannya orang asing untuk berusaha di laut terlihat dari pemberantasan kapal illegal fishing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

Sejak Edhy menjabat hingga hari ini, KKP telah menangkap 58 kapal ikan asing yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Kapal-kapal tersebut saat ini telah dilakukan proses hukum.

sumber: kompas.com

Dinasti Politik dan Perebutan Kuasa di Pilwalkot Tangsel

BERITA INFO INHIL - Kota Tangerang Selatan adalah salah satu daerah yang bakal menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tahun ini. Pertarungan relatif lebih cair karena petahana, Airi Rachmi Diany tak bisa lagi mencalonkan karena sudah dua periode menjabat.

Salah satu yang menarik di Pilkada Tangsel adalah perebutan kekuasan dengan sentimen dinasti politik. Setidaknya ada tiga nama yang terkait dengan dinasti. Airin sendiri adalah bagian dari isu dinasti politik karena ipar dari mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang sejumlah anggota keluarganya masih berkuasa di beberapa daerah di provinsi paling barat Jawa ini.

Tiga nama kandidat bakal calon wali kota di Tangsel yang terkait dengan dinasti adalah putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah; keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati; dan anak Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah Pilar Saga Ichsan yang masih kerabat Ratu Atut.


Nur Azizah dipastikan bakal diusung oleh Partai Demokrat. Untuk bakal calon wakilnya muncul nama Ruhamaben, kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun nama lain berpotensi muncul setelah Nur Azizah menyambangi kediaman artis Raffi Ahmad dan gamblang menawarkan posisi calon wakil.

Sementara Saras disebut bakal diusung Gerinda dan PDIP Perjuangan. Saras akan berpasangan dengan Sekretaris Daerah Tangsel Muhamad. Posisinya Muhamad sebagai calon wali kota dan Saras calon wakil wali kota.

Semengara Pilar Saga akan diusung oleh Golkar. Sebagai calon wakil wali kota ia akan berpasangan dengan Wakil Wali Kota Tangsel saat ini Benyamin Davnie.

Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat Adi Prayitno mengatakan nama-nama dari kerabat politikus ini jadi warna tersendiri di Pilwalkot Tangsel.

Menurutnya Pilar Saga mewakili dinasti politik yang berkuasa di Tangsel saat ini. Ia terhitung masih keponakan dari Airin. Nama Benyamin Davnie-Pilar Saga menurutnya patut diperhitungkan lantaran punya pengaruh di Banten dan Tangsel.

Pasangan ini, kata Adi, akan lebih diuntungkan jika ada lebih dari dua pasangan calon. Suara akan terpecah.

"Kalau ada tiga kandidat, maka memang petahana Benyamin akan relatif mudah menangkan persaingan," kata Adi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/7).

Pasangan ini menurut Adi juga bakal didukung mesin politik yang solid di Tangsel.

Pasangan Muhamad-Saraswati menurut Adi representasi adalah penduduk lokal Betawi Tangsel. Sosok Betawi ada pada diri Muhamad ditambah dengan sosoknya yang merupakan birokrat senior di Tangsel.

"Muhammad itu Sekda cukup lama. Asli Betawi, asli Tangsel. Penetrasinya dengan masyarakat itu kuat. Dengan RT RW juga kuat," ujar Adi.

Untuk pasangan Nur Azizah-Ruhamaben, Adi menyebut nama Wapres Ma'ruf Amin bakal jadi magnet elektoral tersendiri.

"Nama besar Kyai Ma'ruf Amin itu menjadi magnet elektoral juga," ujarnya.

Mesin politik PKS dan Demokrat juga patut diperhitungkan.

Raffi Ahmad dan Popularitas Artis
Nama Raffi Ahmad belakangan turut mewarnai Pilkada Tangsel setelah dikunjungi Nur Azizah yang terang-terangan tertarik menggaetnya.

"Kalau soal kepemimpinan dengan rekam jejaknya di dunia artis dan bisnis yang selama ini digeluti, menurut Ibu potensi untuk itu sudah ada," kata Azizah saat saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan bahwa pihaknya sudah menentukan calon wakil wali kota. Namun, jika Azizah berkehendak lain di Pilwalkot Tangsel 2020, Demokrat mempersilakan.

Sementara PKS tak yakin Nur Azizah akan melepas Ruhamaben dan menggandeng Raffi Ahmad.

Ketua DPD PKS Tangsel Agus Winarjo mengatakan Raffi hanya akan meramaikan kampanye Nur Azizah semata.

"Untuk meramaikan aja. Ya, kampanye Bu Azizah lah. Nantinya ujungnya, kami berharap dengan Ruhamaben," kata Agus saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (14/7).


Soal keberadaan artis di Pilkada Tangsel, Adi Prayitno mengatakan sosok artis pernah meramaikan Pilkada Tangsel saat Andre Taulany ikut berlaga di Pilwalkot 2010. Saat itu Andre jadi calon wakil wali kota berpasangan dengan Arsid.

Meski kalah, Arsid-Andres menurut Adi bisa dengan memaksa Airin-Benyamin Davnie bersaing dalam dua putaran.

Oleh karena itu, menurut dia, masuknya Raffi bersama Nur Azizah akan membuat peta Pilwalkot Tangsel akan lebih dinamis. Pasalnya, kata Adi, sosok Raffi memiliki potensi elektoral yang tinggi. Selain masih muda, Raffi jelas punya popularitas sangat besar. (cnn)

Reklamasi Ancol di Mata Ahok, Apa Tanggapannya?

BERITA INFO INHIL - Isu reklamasi Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan) yang diberi izin oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus menjadi topik perbincangan.

Izin ini tercantum dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020. Kepgub tersebut berisikan tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektar (ha) dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 hektar.

Anies meneken Kepgub ini pada 24 Februari 2020 lalu.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pun turut buka suara soal perluasan kawasan ini.

Untuk diketahui, Ahok sempat mengizinkan pembangunan 17 pulau reklamasi pada masa pemerintahannya. Namun, izin 13 pulau reklamasi dicabut saat Anies menjabat.

Sedangkan empat pulau yang sudah jadi yakni C, D, G, dan N tak dicabut izinnya.

Di sisi lain Ahok bilang reklamasi Ancol mirip lokasi Pulau K dan L

Ahok mengatakan, reklamasi yang dilakukan saat ini kemungkinan memiliki lokasi yang sama dengan Pulau K dan L, yang dahulu direncanakan dibangun saat masih ia menjabat sebagai gubernur.

Harusnya iya (sama). Kajiannya dan aturannya Perda, harusnya mengacu ke sana," ucap Ahok dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com.

Ia menuturkan, bila lokasi yang dibangun sekarang tidak sama dengan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) maka dianggap melanggar.

"Jika tidak sama, artinya melanggar Perda Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2014," kata dia.

Meski demikian, Ahok memaklumi bahwa ada aturan lain pengganti Perda yang dijadikan dasar oleh Anies saat mengeluarkan keputusan ini.

Sementara saat menerbitkan keputusan reklamasi Ancol, Anies menggunakan tiga Undang-Undang sebagai dasar, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744),

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Tak bisa dikaitkan dengan proyek JEDI
Komisaris Utama Pertamina ini menyatakan bahwa proyek reklamasi seharusnya tak ada hubungannya dengan proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI).

JEDI merupakan proyek darurat penanggulangan banjir di Jakarta. Sementara rencana reklamasi di Ancol yang telah diizinkan Anies merupakan proyek perluasan daratan kawasan wisata itu.

Ahok mengemukakan hal itu saat diminta tanggapan terkait pernyataan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyebutkan bahwa reklamasi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan hasil kerukan sungai pada proyek JEDI.

" Reklamasi ya reklamasi. JEDI ya JEDI. Hanya kebetulan JEDI disyaratkan ada tempat pembuangan (material hasil kerukan sungai dan waduk). Pas waktu itu ada kepres (keputusan presiden) dan perda mau bangun pulau reklamasi," ucapnya.

Ahok mengatakan, reklamasi tak bisa dilakukan bila hanya menggunakan lumpur sungai hasil kerukan proyek JEDI.

"Yang aku tahu jika mau reklamasi enggak bisa pakai lumpur buangan kerukan sungai. Harus ada pasir lautnya jika reklamasi," ujar dia.

Pada proyek JEDI, Bank Dunia sebagai pemberi pinjaman untuk membiayai proyek tersebut meminta adanya tempat penampungan hasil kerukan. Kawasan perairan Ancol pun dipilih sebagai lokasi penampungan.

Namun, hal itu tidak terkait dengan proyek reklamasi untuk perluasan lahan Ancol.

"JEDI itu kebetulan ada proyek reklamasi dan MRT dulu sekalian buang kesana. Kalau bahan kerukan JEDI itu tidak bagus untuk reklamasi . Hanya karena disyaratkan Bank Dunia harus ada tempat pembuangan. Jadi dimanfaatkan," kata Ahok.

Heran reklamasi Ancol menempel dengan darat
Ia juga mengaku heran dengan proyek reklamasi yang kini dikerjakan karena lokasinya yang menempel dengan darat.

Sementara dulu saat ketika melakukan reklamasi 17 pulau harus terpisah dari darat sejauh 200 hingga 300 meter.

"Sekarang kan bukan reklamasi pulau tetapi pantai. Yang dulu kajian lingkungannya enggak boleh nyambung dari pantai Ancol. Harus ada jarak 200 apa 300 meter dari darat ke pulau reklamasi. Sekarang reklamasi pantai jadi boleh," ungkap Ahok.

Menurut dia, kemungkinan ada kajian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang terbaru oleh Pemprov DKI.

"Artinya mungkin ada kajian baru tentang AMDAL atau Pemda DKI sudah lebih pintar menjawab pernyataan orang," tuturnya.

Padahal pada proyek JEDI, hasil kerukan sungai dan waduk yang dibuang ke Ancol tidak bisa disambung dengan darat.

Kalau pun tersambung, maka hanya dilakukan agar truk pengangkut bisa lewat.

"Itu kan buat mudah truk buang ke tempat yang ditentukan buat pulau. Setelah selesai dikeruk lagi, karena enggak boleh nempel. Itu yang saya tahu aturan dan teknik kerjanya pembuangan hasil JEDI ke Ancol," tambah Ahok.

sumber: kompas.com

Malapetaka Metode Blusukan ala Jokowi dalam Kampanye Politik

BERITA INFO INHIL - Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jaleswari Pramodhawardani berpendapat, blusukan yang dilakukan oleh calon presiden nomor urut dua, Joko Widodo memberikan nilai positif dan efektif untuk menjadi pondasi demi kepentingan rakyat dan pemimpinnya (8/7/2014).

Metode Blusukan dalam Kampanye Pilpres Ala Joko Widodo

Metode blusukan Joko Widodo sebelum menjadi Presiden RI rupanya efektif mendulang simpati publik. Ia gemar bersafari ke masyarakat, melakukan komunikasi langsung guna menyerap aspirasi masyarakat.

Pendekatan sosial ini pun mendapat apresiasi dari banyak pihak. Keberadaan media sebagai penyalur informasi ikut andil dalam me-konstruksi persepsi kolektif "Joko Widodo dekat dengan masyarakat".

Perolehan suara dalam Pilpres 2014 lalu yang mencatat kemenangan bagi Joko Widodo berpasangan dengan Jusuf Kalla tidak terlepas dari efek kampanye metode blusukan. Saat itu rival politiknya adalah Prabowo Subianto berpasangan dengan Hatta Rajasa.

Pada Pilpres tersebut, dikutip dari laman Kompas.com (22/7/2014) "Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai peraih suara terbanyak Pemilu Presiden 2014. Keduanya meraih kemenangan 70.997.85 suara (53,15 persen) pada Pemilu Presiden 2014. Jumlah itu berselisih 8.421.389 suara dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yang meraih 62.576.444 suara (46,85 persen)".

Pada periode keduanya Joko Widodo mencoba kembali keberuntungan dengan mengadopsi metode blusukan. Tidak hanya berpusat di Jawa, akan tetapi menyambangi masyarakat di luar pulau Jawa seperti yang dilakukannya di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 8/4/2019.

Kampanye dilakukan di lapangan Sitarda Lasiana, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam kegiatan kampanye tersebut, masyarakat sangat antusias. Selain orasi politik, Joko Widodo membagikan kaos (atribut kampanye) kepada masa yang hadir.

Metode blusukan Joko Widodo yang tidak Jawasentris tidak sebatas kampanye  politik namun dibuktikan realisasi kebijakan pembangunan tujuh bendungan di Nusa Tenggara Timur. Bendungan tersebut antara lain Raknamo (Kab. Kupang), Manikan (Kab. Kupang), Kolhua (Kota Kupang), Lambo (Kab. Nagekeo), Temef (Kab. Timur Tengah Selatan), Napung Gete (Kab. Sikka), dan Rotiklot (Kab. Belu). Ini salah satu contoh konsentrasi pembangunan di luar pulau Jawa.

Dalam dua perhelatan kontestasi politik Pilpres (2014  dan 2019) yang dimenangkan oleh Joko Widodo, NTT termasuk salah satu provinsi yang berhasil dimenangkannya.

Pada pemilu 2014 Joko Widodo berpasangan dengan Jusuf Kalla memperoleh suara 65.92 % sedangkan pasangan Prabowo - Hatta memperoleh suara 34.08 % di NTT. Begitu juga dengan perolehan suara dalam Pilpres 2019 Joko Widodo berpasangan dengan Maruf Amin mendominasi di NTT.

Pilkada 2020 di Tengah Pandemi

Pandemi Covid-19 yang kemunculannya di Wuhan, China sudah menyebar ke berbagai negara di dunia. Tidak terkecuali Indonesia. Penyakit ini sangat berbahaya hingga menelan banyak korban. Di Indonesia per Senin 13/7 jumlah kasus positif sebanyak 76.981. Pasien sembuh berjumlah 36.689 dan pasien meninggal 3.656 (Sumber: Kompas.com).

Dalam konteks Pilkada serentak yang mencakup pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakilnya, rencananya akan digelar pada tanggal 9 Desember 2020. Kendati pandemi Covid-19 masih ada, Pilkada serentak tetap dilaksanakan. Tentu saja ada pertimbangan mendasar soal urgensi Pilkada serentak tetap dilaksanakan.

Hal itu tertuang dalam pasal 8C Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020. (Sumber: CNN Indonesia).

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di dalam tahapan Pilkada atau pemilu pada umumnya di Indonesia maupun di banyak Negara ada satu tahapan kampanye pemilu. Kampanye pemilu bisa dilakukan dua cara; secara langsung dan tak langsung. Berikut dalam kampanye juga ada atribut kampanye; baliho dan kaos.

Dalam kampanye langsung, kandidat akan menemui warga (konstituen) secara langsung. Baik itu dilakukan di tempat umum dengan menyiapkan fasilitas panggung dan sebagainya ataupun metode blusukan berjalan menemui warga dan berjabatan tangan. Sementara kampanye tidak langsung melalui media massa atau cetak.

Dalam situasi pandemi Covid-19 ini, kampanye langsung seperti blusukan ke masyarakat berpotensi terkena virus. Kendati telah ada aturan menggunakan berbagai macam protokol kesehatan seperti masker dan jaga jarak tetap akan ada kemungkinan melanggar.

Apalagi di tempat terbuka, tidak menjamin bisa mengendalikan masa dalam jumlah banyak. Sehingga metode blusukan yang acap kali digunakan oleh Presiden Joko Widodo ini sebaiknya dihindari. Alternatif kampanye tak langsung menjadi pilihan. Tinggal memanfaatkan media massa atau cetak.

Metode blusukan ala Joko Widodo dalam kampanye politik berbeda situasinya dengan sekarang. Dulu belum ada Covid-19 sehingga tidak ada bahaya yang mengancam keselamatan ketika melakukan blusukan. Sekarang ini jika hal itu tetap dipakai dalam berkampanye maka akan beresiko mendatangkan malapetaka. Maka perlu dipertimbangkan hal ini guna menghindari munculnya klaster baru Covid-19.

sumber: kompasiana.com

Semoga Prabowo Bijak Menyikapi Tugas Baru dari Jokowi

BERITA INFO INHIL - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyebutkan, seharusnya Presiden Jokowi melakukan kajian mendalam sebelum menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memimpin pengembangan lumbung pangan nasional.

Hal ini mengingat ketahanan pangan adalah isu strategis nasional dan saat ini negara sedang terdampak pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19).

"Situasi krisis pangan memang sudah membayang, tetapi itu jangan disikapi dengan membuat keputusan secara terburu-buru," kata Sukamta dalam pesan singkatnya kepada JPNN, Selasa (14/7).

Sukamta tidak menginginkan penugasan Jokowi ke Prabowo berbuah blunder.

"Apalagi jika melihat dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, pengembangan lumbung pangan selain di Jawa dan Bali diarahkan ke Sumatera dan Sulawesi. Sementara di Kalimantan dimantapkan perannya sebagai lumbung energi nasional dan paru-paru dunia. Artinya rencana pengembangan di Kalimatan ini tidak sinkron dengan rencana pembangunan nasional yang sudah ada," katanya.

Wakil Ketua Fraksi PKS itu mengungkap tiga persoalan terkait kebijakan Jokowi menunjuk Prabowo untuk memimpin pengembangan lumbung pangan nasional.

Persoalan pertama, kata dia, pemahaman pangan sebagai unsur penting membangun ketahanan nasional bukan berarti sektor ini harus dipegang Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

"Ada beberapa sektor penting untuk membanguan ketahanan nasional, kan, tidak berarti Kemhan mengurusi semua hal. Kementerian Pertanian, Bulog, Badan Ketahan Pangan yang selama ini mengurusi soal pangan, harus dilihat sebagai satu kesatuan usaha membangun ketahanan nasional," ujarnya.

Persoalan kedua, lanjut dia, kebutuhan anggaran yang sangat besar.

Mengacu keterangan Wamenhan Wahyu Sakti Trenggono, pengembangan lumbuh pangan membutuhkan anggaran Rp 68 triliun.

Menurut Sukamta mengacu Trenggono, biaya itu didapat dari pengajuan kredit ke Bank Indonesia dalam bentuk penerbitan obligasi.

"Yang jadi soal saat ini pemerintah sedang minim pemasukan, sementara kondisi ekonomi ke depan masih belum menentu. Opsi utang akan semakin menambah beban yang sudah membengkak," ucap dia.

Persoalan ketiga, terang dia, soal komoditas singkong yang akan dikembangkan di lahan yang sedang disiapkan seluas 30 ribu hektare di di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

"Saya kira lebih tepat jika pemerintah saat ini menolong terlebih dulu para petani singkong. Berkali-kali petani alami anjloknya harga, seperti di bulan Juni kemarin harga 1 kg hanya 900 rupiah. Lebih baik pemerintah membuat pilot project industri untuk menyerap hasil panen singkong yang sudah ada, ini jelas akan menolong ribuan petani," ungkap dia.

Anggota DPR asal Yogyakarta ini berharap Prabowo bersama Kemenhan bisa menanggapi permintaan presiden dengan bijak.

Misalnya, Kemenhan mendorong instansi negara lain bekerja maksimal mewujudkan ketahanan pangan nasional.

"Akan lebih baik jika setiap sektor yang sudah ada dapat didorong bekerja secara profesional di bidang masing-masing. Ini juga bagian dari wujud membangun ketahanan nasional," beber dia. (jpnn)

Hagia Sophia Jadi Masjid, Yunani Ancam Jadikan Rumah Mustafa Kemal Ataturk Museum Genosida

BERITA INFO INHIL - Yunani melalui Menteri Pembangunan Pedesaan, Makis Voridis, melontarkan ancaman setelah Turki hendak mengubah Hagia Sophia menjadi masjid.

Voridis mengancam bakal menjadikan rumah Mustafa Kemal Ataturk, bapak Turki modern sekaligus presiden pertama, sebagai museum genosida.

Dalam wawancaranya dengan MEGA, Voridis mengatakan bahwa keputusan Presiden Recep Tayyip Erdogan mengubah Hagia Sophia jadi masjid "menjijikkan".

Dia menekankan Ankara sama sekali tidak mempunyai ketertarikan untuk menjalin relasi positif dengan negara Barat maupun komunitas internasional.

"Kemarahan, kebencian, kesedihan, dan rasa penghinaan yang dalam terutama terjadi di Yunani," kata Voridis dikutip Greek City Times Minggu (12/7/2020).

Dia mengatakan, Hagia Sophia tidak sekadar bangunan kebudayaan, sekaligus simbol bagi Kekristenan dan Ortodox," lanjut sang menteri.

Voridis kemudian ditanya jawaban seperti apa yang bakal diberikan oleh Athena, setelah pengadilan Turki mencabut status museum pada Jumat (10/7/2020).

Dia menjawab yang paling cepat dan jelas adalah "simbol paling ekstrem" adalah mengubah rumah kelahiran Mustafa Kemal Ataturk di Thessaloniki sebagai museum genosida.

Dia kemudian menyatakan bahwa dunia seharusnya menyadari Turki menjadi ancaman stabilitas dunia, dengan Barat harus memberi pesan tegas.

"Kita harus menegaskan bahwa Erdogan benar-benar tak terkendali dan negara Barat akan segera menghadapinya," jelas Voridis.

Selain Voridis, koleganya, Menteri Luar Negeri Nikos Dendias juga meminta agar Komisi Eropa menyiapkan langkah tegas bagi Ankara.

Dia menuturkan, dia akan berusaha membawa permasalahan tersebut dalam pertemuan para menteri luar negeri Komisi Eropa Senin (13/7/2020).

Menurutnya, mencabut status Hagia Sophia dan mengubahnya menjadi masjid seharusnya mendapat perhatian Uni Eropa hingga PBB.

"Kami punya kewajiban konstitusional untuk melindungi hak kami. Yunani jelas akan melindungi kepentingannya, dan Uni Eropa harus mengakuinya," jelas Dendias.

Hagia Sophia dulunya merupakan katedral terbesar dunia yang dibangun pada masa Kaisar Bizantium, Justinian, sekitar 537 Massehi.

Sejak Konstantinopel jatuh ke tangan Sultan Mehmet II dari Turki Ottoman pada 1435, bangunan itu kemudian berubah menjadi masjid.

Museum Kemal Ataturk yang merupakan "Bapak Turki Modern" kemudian menjadikan Hagia Sophia sebagai museum pada 1935, sebelum dicabut oleh pengadilan Turki 2020 ini.

sumber: kompas.com

Jurus 3T Jokowi Tangani Lonjakan Kasus Corona

BERITA INFO INHIL - Presiden Joko Widodo menyoroti kasus positif virus corona (Covid-19) yang semakin bertambah di beberapa wilayah di Indonesia. Bahkan beberapa hari belakangan kasus positif Covid-19 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, contohnya di DKI Jakarta yang tembus rekor 404 kasus tambahan pada Minggu (12/7).

Jokowi menyebut ada tiga hal utama yang harus dilakukan menyikapi kenaikan covid-19 yang terus terjadi. Ketiga 'jurus' itu meliputi tracing, testing, dan treatment.

"Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan, yaitu tetap pada concern kita memasifkan 3T, tracing, testing, treatment. Prioritas di 8 provinsi yaitu Jatim, DKI, Jabar, Sulsel, Jateng, Sumut, Papua," kata Jokowi saat membuka ratas terkait perkembangan penanganan Covid-19 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (13/7).

Jokowi meminta agar jumlah tes PCR lebih ditingkatkan, hal ini juga sejalan dengan penambahan jumlah laboratorium di beberapa daerah. Tak hanya itu, dia juga ingin agar laboratorium mobile lebih diperbanyak.

"Yang kita harapkan target sesuai yang saya sampaikan tercapai 30 ribu," kata Jokowi.

Hal serupa yakni peningkatan juga harus dilakukan berkaitan dengan tracing untuk kasus Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pemantauan (PDP).

Jokowi juga mengingatkan agar isolasi mandiri sekaligus fasilitas rumah sakit harus lebih ditingkatkan. Hal ini berkaitan dengan jumlah APD, obat-obatan, hingga ventilator di wilayah-wilayah dengan kasus positif Covid-19 yang semakin bertambah.

"Kalau memang kekurangan ini (fasilitas kesehatan) agar Kemenkes dapat sampaikan ke Menteri PU untuk diselesaikan," kata dia.

"Prioritas di delapan Provinsi yaitu Jatim, DKI, Jabar, Sulawesi, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Papua," kata dia.

Selanjutnya, Jokowi ingin jajarannya melakukan pengendalian di wilayah perbatasan. Terutama transportasi lintas wilayah.

"Pengendalian wilayah perbatasan dan perjalanan serta transportasi lintas wilayah ini betul-betul jadi perhatian lagi. Sama imported case dari luar negeri juga meningkat," kata mantan Wali Kota Solo ini.

Terakhir, dia meminta jajarannya melakukan komunikasi yang dapat dipercaya masyarakat. Komunikasi itu harus berbasis ilmu pengetahuan, sains, dan data.

"Terus kita beri tekanan mengenai komunikasi yang pattisipatif, yang membangun kepercayaan, trust yang berbasis ilmu pengetahuan, sains dan data sains, guna membangkitkan partisipasi masyarakat terutama yang rentan," katanya.

Dia juga ingin para menterinya kembali memasifkan sosialisasi penerapan protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan cuci tangan.

"Saya dapat laporan di Jatim 70 persen masyarakat tidak gunakan masker. Ini mobilisasi yang saya ingin di TNI, Polri, ormas, relawa,n tokoh ikut kampanyekan ini sekaligus melakukan pengawasannya," ucap Jokowi.

Diketahui, dalam laporan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 mencatat peningkatan kasus positif Covid-9 per Minggu (12/7) kemarin mencapai angka 75.699 kasus.

Dari jumlah itu, sebanyak 35.638 orang dinyatakan sembuh dan 3.606 orang lainnya meninggal dunia. (cnn)

Anies Kesal Lurah Grogol Selatan Berani Terbitkan KTP Buronan Djoko Tjandra

BERITA INFO INHIL - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara terkait kesalahan fatal bawahnya yakni Lurah Grogol Selatan, Asep Subahan yang menerbitkan KTP elektronik buronan kasus Bank Bali, Joko Sugiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

Anies menilai penerbitan KTP Djoko Tjandra seharusnya tidak terjadi jika Asep tidak melanggar prosedur kerja yang mengakibatkan dirinya dinonaktifkan.

“Laporan investigasi Inspektorat sudah selesai dan jelas terlihat bahwa yang bersangkutan telah melanggar prosedur penerbitan KTP elektronik tersebut. Ini fatal, tidak seharusnya terjadi. Yang bersangkutan telah dinonaktifkan dan akan dilakukan penyelidikan lebih jauh," kata Anies, Minggu (12/7/2020).

Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Michael Rolandi membeberkan kronologi penerbitan KTP elektronik Djoko Tjandra yang berawal saat pengacara Anita Kolopaking bertemu Lurah Asep pada bulan Mei 2020 di rumah dinas lurah untuk melakukan permintaan pengecekan status kependudukan Djoko Tjandra.

Lalu, lurah meminta salah seorang operator Satpel Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Grogol Selatan untuk melakukan pengecekan data kependudukan atas nama Joko Sugiarto Tjandra.

Pada tanggal 8 Juni 2020, lurah menerima dan mengantarkan sendiri rombongan pemohon ke tempat perekaman biometric (menemui petugas operator Satpel Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Grogol Selatan).

Kemudian, lurah meminta operator Satpel Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Grogol Selatan memberikan pelayanan penerbitan KTP elektronik atas nama Joko Sugiarto Tjandra dengan hanya menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga milik Joko Sugiarto Tjandra yang tersimpan dalam handphone milik lurah.

Lurah turut mendampingi dan menunggui duduk di samping operator selama proses pelayanan penerbitan KTP elektronik Joko Sugiarto Tjandra.

Lurah sebagai pihak pertama yang menerima KTP elektronik yang sudah dicetak oleh operator serta sebagai pihak yang menyerahkan langsung KTP elektronik tersebut kepada Joko Sugiarto Tjandra.

Perbuatan lurah tersebut mengakibatkan operator Satpel Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Grogol Selatan dalam menjalankan pelayanan penerbitan KTP elektronik atas nama Joko Sugiarto Tjandra tidak melaksanakan sesuai SOP yang berlaku, karena merasa sungkan kepada lurah.

"Pelajaran bagi semua, agar semua aman, maka selalu taati prosedur. Itu perlindungan terbaik. Berikan pelayanan terbaik, tercepat, tapi jangan lakukan pelanggaran prosedur dan jangan mengurangi persyaratan, apalagi dalam urusan administrasi kependudukan," ucap Anies.

Untuk diketahui, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan pelayanan penerbitan KTP-el bagi warga DKI Jakarta secara lebih cepat karena ketersediaan blanko KTP-el yang dilengkapi dengan sistem yang baik dan jaringan yang kuat.

Namun, sistem Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi di Indonesia, termasuk di Provinsi DKI Jakarta, tidak tersambung atau terintegrasi dengan Direktorat Administrasi Hukum Umum dan Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Sehingga, pemerintah saerah belum mampu melaksanakan pengawasan terhadap mobilitas penduduk antarnegara dan tidak mendapatkan pemberitahuan terkait status kenegaraan seseorang.

sumber: suara.com

Aset Negara Rp 10.000 T, Paling Banyak Dikelola Prabowo dan Termahal Kawasan GBK

BERITA INFO INHIL - Pemerintah melaporkan aset negara saat ini mengalami kenaikan hingga 65 persen. Kenaikan itu diketahui setelah dihitung kembali. Kementerian Pertahanan menjadi yang paling banyak asetnya. Pemerintah juga mempunyai aset termahal.

Berikut ini fakta-fakta mengenai Aset RI terbaru:

Aset Negara Lebih dari Rp 10.000 Triliun

Pemerintah melaporkan adanya kenaikan aset milik negara, sejalan dengan perhitungan kembali aset negara atau revaluasi yang telah dilakukan pada 2018 hingga 2020.

Hasilnya, aset negara setelah dihitung kembali saat ini mencapai Rp 10.467,53 triliun, naik 65 persen dibandingkan sebelumnya sebesar Rp 6.325,28 triliun.

Direktur Barang Milik Negara (BMN) Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Encep Sudarwan, menjelaskan bahwa revaluasi aset tersebut juga telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Itulah hasil revaluasi, menaikkan aset sekitar Rp 4.000 triliun. Kemarin kan kita nilai, Alhamdulillah sudah selesai sudah diaudit BPK dan keluar opininya WTP, aset tetap kita meningkat," kata Encep saat diskusi virtual mengenai barang milik negara, Jumat (10/7).

Dengan kenaikan aset negara tersebut, otomatis ekuitas pemerintah juga meningkat dari Rp 1.407,8 triliun menjadi Rp 5.127,31 triliun. Demikian juga dengan kewajiban yang naik menjadi Rp 5.340,22 triliun, dari sebelumnya Rp 4.917,47 triliun.

Adapun yang berupa aset lancar menjadi Rp 491,86 triliun, naik dari sebelumnya Rp 437,87 triliun. Investasi jangka panjang naik menjadi Rp 3.001,2 triliun, dari sebelumnya Rp 2.877,28 triliun. Selain itu, aset tetap menjadi Rp 5.949,59 triliun, dari sebelumnya Rp 1.931,05 triliun serta aset lainnya menjadi Rp 967,98 triliun.

Suasana olahraga Minggu pagi di kawasan GBK. Foto: Dok. Yuda Gunawan

Prabowo Kelola Aset Paling Banyak

Berdasarkan nilainya, aset tetap yang dimiliki Kementerian Pertahanan merupakan yang tertinggi di antara kementerian dan lembaga lainnya, mencapai Rp 1.645.56 triliun atau naik 27,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Aset kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto itu mengalahkan aset tetap yang dimiliki Kementerian PUPR, yang mencapai Rp 1.564,61 triliun atau naik 26,3 persen dari tahun lalu.

"Paling besar adalah Kementerian Pertahanan, kedua PUPR. Dulu yang urutan pertama itu selalu PUPR, sekarang kesalip oleh Kementerian Pertahanan," ujar Encep.

Menurut dia, ada sejumlah faktor aset tetap Kemhanmengungguli kementerian dan lembaga lainnya. Salah satunya karena adanya pembenahan aset yang sudah mulai tercatat.

GBK Jadi Aset Termahal

Kementerian Keuangan melakukan penilaian dan pencatatan aset negara, salah satunya kompleks Gelora Bung Karno atau GBK di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Saat ini, nilai aset tersebut mencapai Rp 347 triliun.

Nilai aset kompleks GBK itu mencapai 3,3 persen dari total aset negara yang saat ini mencapai Rp 10.467,53 triliun. Ini merupakan nilai aset tertinggi di Indonesia.

"Karena lokasinya di pusat kota, jadi (nilai asetnya) tertinggi di Indonesia," kata Encep.

Secara rinci, nilai aset tanah di kompleks stadion GBKyang terletak di Senayan, Jakarta, itu sekitar Rp 345 triliun. Sementara aset bangunannya hampir Rp 3 triliun.

sumber: kumparan

Ahok: Dulu Kalau Nggak Salah Universal Studio yang Diundang Ancol

BERITA INFO INHIL - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan sepengetahuan dia pengembangan Ancol di sisi barat, yang berada di lahan 35 hektare itu bakal dijadikan tempat wisata Universal Studio.

"Dulu kalau nggak salah, Universal Studio yang mau diundang masuk Ancol," kata dia lewat pesan singkat pada Jumat, 10 Juli 2020.

Adapun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pemanfaatan lahan perluasan kawasan Ancol itu untuk kepentingan publik.

Nantinya di perluasan kawasan itu akan dibangun museum sejarah nabi terbesar di luar Arab Saudi. "Di kawasan ini akan diambil tiga hektare dari 120 hektare yang direncanakan, dari 20 hektare yang, sudah ada, hanya tiga hektare untuk membangun Museum Sejarah Nabi," kata Anies lewat siaran Youtube yang diunggah Pemprov DKI, Sabtu, 11 Juli 2020.

Menurut Anies, museum sejarah nabi ini akan menjadi museum yang dibangun di tepi pantai bagian dari kawasan Ancol. "Dan museum ini akan menjadi museum terbesar tentang sejarah Nabi di luar Saudi Arabia," kata dia.

Ia berharap museum ini akan menjadi magnet bagi wisatawan bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia.

Untuk memanfaatkan lahan yang sudah ada akibat penimbunan di pantai Ancol, Anies mengatakan harus disiapkan semua dokumen administratifnya.

Untuk itu ia menerbitkan Keputusan Gubernur nomor 237 sebagai dasar persyaratan legal administratif pemanfaatan lahan.

Anies menyatakan proses yang telah dilalui dan yang akan dikerjakan dalam perluasan kawasan Ancol itu akan mengikuti proses hukum yang ada dan pelaksanaannya pun nanti akan dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI yang harus menaati ketentuan hukum dan ketentuan Amdal.

sumber: tempo.co

Anies Baswedan Sebut Reklamasi Ancol Tak Akan Rugikan Nelayan

BERITA INFO INHIL - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan proyek reklamasi Ancol tidak akan mengganggu nelayan lantaran berada jauh dari wilayah penduduk.

"Kawasan ini jauh dari perkampungan nelayan. Kawasan ini berdampingannya dengan kawasan industri Ancol, dengan pelabuhan Tanjung Priok," ujar Anies dalam video di Youtube Pemprov DKI, Sabtu 11 Juli 2020.

Selain itu kata Anies, lokasi perluasan daratan Ancol juga tidak berada di sekitar hilir sungai, sehingga tidak akan menghambat arus sungai dan juga tidak akan berpotensi menyebabkan banjir di Jakarta. Namun sebaliknya menurut dia proyek tersebut merupakan salah satu bagian dari program pengendalian banjir.

Anies menyebutkan bahwa lahan yang terbentuk dari reklamasi Ancol tersebut berasal dari pengurukan waduk-waduk dan sungai Jakarta yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi. Hasil pengerukan yang telah dilaksanakan sejak 2009 itu kata dia, menghasilkan 3,4 juta kubik lumpur, yang saat ini telah menjadi daratan timbul seluas 20 hektare di pantai Ancol.

Anies mengatakan selama 11 tahun proses penimbunan lumpur hasil pengerukan itu tidak mengganggu aktivitas nelayan. "Lalu Selama 11 tahun ini berjalan tenang-tenang saja, mengapa? Ya sederhana, karena penimbunan ini tidak mengganggu kegiatan nelayan. Kawasan ini jauh dari perkampungan nelayan," ujarnya.

Selain itu kata Anies, proses reklamasi Ancol tersebut sudah dan akan dikerjakan sesuai dengan aturan hukum berlaku. Termasuk kata dia, penerbitan Keputusan Gubernur nomor 237 tahun 2020 sebagai persyaratan legal administratif untuk pengajuan pemanfaatan lahan ke Badan Pertanahan Nasional.

Anies menyebutkan kawasan perluasan itu nantinya akan diberikan untuk kepentingan publik. Kelak di lahan itu akan dibangun Museum Sejarah Nabi seluas 3 hektare, sedangkan lebihnya akan dijadikan pantai publik.

sumber: tempo.co

RUU HIP: Rieke yang Mendadak Bungkam dan Kini 'Menghilang'

BERITA INFO INHIL - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi merotasi Rieke Diah Pitaloka dari jabatan pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Ia digantikan oleh anggota Komisi III DPR Muhammad Nurdin, yang merupakan mantan Kapolda Sumatera Utara dan Aceh.

Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) disebut menjadi biang 'dicopotnya' Rieke dari posisi pimpinan Baleg. Meskipun fraksi yang menaunginya tak secara gamblang mengakui hal tersebut.

Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto Wahyuwidayat mengatakan bahwa rotasi merupakan hal yang lumrah. Ia menjelaskan, alasan digantinya Rieke agar fraksinya dapat optimal dalam pembahasan RUU Cipta Kerja dan kelanjutan RUU HIP.

“Selain omnibus law juga ada RUU HIP, Pak Komjen Nurdin dengan latar belakang polisi yang tentu sangat paham. Beliau pernah jadi Kapolda dua kali, tugas utamanya mengawal itu,” ujar Utut di ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/7).

Mantan aktris yang terkenal memerankan tokoh Oneng dalam sebuah sitkom itu, diketahui merupakan Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU HIP. Dalam rapat Baleg pada 22 April lalu, ia mengatakan bahwa RUU tersebut merupakan kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia.

Saat itu, RUU tersebut masih bernama Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila. Ia meminta agar pemerintah segera mengirimkan daftar inventarisasi masalah (DIM) atas RUU tersebut.

“Merupakan suatu kebutuhan yang mendesak bagi bangsa Indonesia yang memiliki pedoman terkait haluan ideologi Pancasila,” ujar Rieke dalam rapat Baleg yang digelar secara virtual, Rabu (22/4).

Tiga pekan setelah itu, RUU HIP disahkan menjadi RUU inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR pada 12 Mei 2020. Draf RUU tersebut pun mulai menyebar ke masyarakat dan mendapat penolakan dari sejumlah fraksi di DPR.

Fraksi Partai Demokrat, PKS, dan PPP menjadi pihak yang paling vokal mengkritisi RUU HIP. Khususnya, jika tak tidak memuat TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme sebagai konsideran.

Gelombang protes dari masyarakat mulai bermunculan setelah itu. Tiga isu pun berembus terkait RUU tersebut, yang dinilai ingin mengubah ideologi Pancasila, mengganti sila pertama menjadi Ketuhanan yang Berkebudayaan, hingga bentuk kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Fraksi PDIP yang disebut sebagai pengusul RUU HIP, bungkam sejak isu-isu tersebut bergulir di masyarakat. Khususnya Rieke, yang sulit untuk ditemui atau dihubungi untuk dimintai keterangan terkait polemik yang mengiringi RUU tersebut.

Gelombang protes dari berbagai pihak membuat PDIP tersudut, dan membuat jajaran elite di dalamnya mulai bersuara. Tetapi, Rieke yang masih menjadi Wakil Ketua Baleg tak kunjung bersuara terkait polemik yang mengiringi RUU HIP.

Hingga awal Juli, informasi olengnya Oneng dari kursi pimpinan Baleg pun berembus. Protes dari banyaknya pihak perihal RUU HIP diduga menjadi buntut dari digantinya Reike oleh Nurdin, yang merupakan mantan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto pun membenarkan bahwa pihaknya telah merotasi Rieke ke Komisi VI DPR. Ia beralasan, dipindahkannya Rieke ke sana untuk memperkuat pengawasan terhadap Kementerian BUMN yang kini dipimpin oleh Erick Thohir.

“Mbak Rieke sementara di Komisi VI, full. Butuh fokus, karena Menteri BUMN melaksanakan pembaruan dengan mengklaster BUMN, paham,” ujar Bambang.

Ia sempat menyinggung soal kedisiplinan dalam konferensi pers terkait rotasi tersebut. Namun ia tak gamblang menyebut bahwa Rieke merupakan sosok yang tak memiliki sikap tersebut.

Di samping itu, Nurdin dinilai merupakan sosok terbaik dalam membahas omnibus law RUU Cipta Kerja. Apalagi ia juga merupakan mantan anggota Baleg, sehingga kompetensinya dinilai lebih baik dalam membahas RUU yang disuarakan oleh Presiden Joko Widodo.

“Jadi kita memasang right man on the right place atas dasar penugasan politik sebagai partai pendukung pemerintah. Kita ingin fokus lagi dalam demokrasi,” ujar Bambang.

Sebelum Rieke resmi dicopot dari posisi Wakil Ketua Baleg, sebagai Ketua Panja RUU HIP ia disebut sempat memimpin rapat pleno terkait RUU tersebut. Rapat saat itu digelar secara virtual beberapa waktu lalu.

“Rapat pleno sekali, sisanya (rapat) panja dan RDPU. Saya tidak ingat, harus dicek di risalah rapat,” ujar Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi saat dikonfirmasi, Kamis (9/7).

Pria yang akrab disapa Awiek itu, menilai wajar jika Rieke memimpin rapat tersebut. Apalagi ia merupakan Ketua Panja RUU HIP. Terkait penggantiannya, ia mengatakan bahwa Sekretariat Baleg telah menerima suratnya dari Fraksi PDIP.

Tetapi hingga Fraksi PDIP resmi merotasinya, Rieke masih sulit dihubungi untuk dimintai tanggapan terkait pencopotannya dari kursi pimpinan Baleg. Adapun RUU HIP, fraksi partai berlambang banteng itu mengatakan bahwa keputusannya kini ada di tangan pemerintah.

Fraksi PDIP pun mengapresiasi kerja Rieke selama bekerja di Baleg. Namun, mereka membantah jika ia dinilai tidak mampu dalam mengemban tugas dalam pembahasan RUU Cipta Kerja dan kelanjutan RUU HIP. “Mbak Rieke dianggap tidak mampu? Tidak. Tetapi ini memang konsekuensi yang kita harus tingkatkan pasukan secara intermental sesuai dengan bidangnya,” ujar Utut.

sumber: republika.co.id

KPK Endus Modus Kepala Daerah Pakai Duit Covid-19 Buat Pencitraan Pilkada

BERITA INFO INHIL - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, institusinya mensinyalir sejumlah bupati/wali kota sengaja memperbesar alokasi dana penanganan Covid-19 untuk pencitraan pribadi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

"Ada daerah yang kecil, tapi ada daerah yang justru sangat besar seperti Jember sampai Rp570 miliar. Usut punya usut ternyata mau Pilkada. Ini jadi perhatian KPK, bukan tidak kami perhatikan ini," kata Firli di Palembang, Kamis (9/7), dikutip dari Antara.

Dalam ceramahnya pada acara ‘Rapat Evaluasi Program Pemberantasan Terintegrasi dan Penandatanganan Kesepakatan Pemanfaatan Aset’ di Ruang Bina Praja, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Firli mengatakan, dana penanganan Covid-19 ini tak disangkal sangat rawan penyalahgunaan.

Penyalahgunaan terjadi karena pemerintah menganggarkan dana Covid-19 tersebut untuk program jaring pengaman sosial dalam bentuk bantuan tunai langsung.

Terkadang, ia menjelaskan, kepala daerah yang akan bertarung di pilkada memanfaatkan momen tersebut dengan sengaja membagi-bagikan sendiri bantuan sehingga seolah-olah merupakan bantuan pribadi. Padahal dana bansos itu bersumber dari APBD dan APBN.

“Di sini lah, peran dari berbagai pihak untuk mengedukasi masyarakat dan sekaligus mengawasinya. KPK sendiri tidak akan tinggal diam jika ada kepala daerah yang bertindak melawan hukum," ucapnya menegaskan.

Kawal Anggaran Covid-19
Terkait pengawalan dana penanganan Covid-19 ini, ia mengatakan, KPK secara khusus telah menempatkan lima anggotanya untuk mendampingi setiap Gugus Tugas dalam proyek pembelian Alat Pelindung Diri.

Selain itu, KPK juga menjalin kerja sama dengan BPK dan BPKP untuk pengawasan dalam bidang pengadaan barang dan jasa, membuat 15 Satuan Tugas yang tersebar di setiap Gugus Tugas Covid-19 dan lima kementerian serta lima koordinator wilayah.

Pada prinsipnya, ia melanjutkan, KPK tidak akan menghalang-halangi kebijakan yang dilakukan setiap kepala daerah asalkan mengedepankan keselamatan masyarakat.

"Jika menyangkut keselamatan, saya berpesan kepada kelapa daerah untuk tidak ragu bertindak, kami siap mendampingi," tuturnya.

sumber: merdeka.com

Luhut Pandjaitan Sebut Pemulihan Ekonomi Bisa Lebih Cepat Jika...

BERITA INFO INHIL - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan pemerintah fokus menangani pandemi Covid-19 yang dibuktikan dengan meningkatkan kapasitas tes hingga rata-rata sebanyak 20.308 tes per hari.

Ia pun mengatakan transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dilakukan dengan kewaspadaan tinggi dan promosi kesehatan terus dilakukan pemerintah secara masif baik di media sosial, media massa hingga lingkup masyarakat.

"Pemerintah selalu bekerja keras untuk meminimalkan penyebaran, dan setelah semua indikator terpenuhi, pembukaan dilakukan dengan kehati-hatian tinggi dan kewajiban semua pihak untuk terus melanjutkan protokol kesehatan," kata Luhut di hadapan ratusan perwira yang mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX dan LXI, Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 9 Juli 2020.

Dalam kuliah umum yang digelar secara virtual dan langsung itu, Luhut juga menjelaskan mengenai aktivitas ekonomi yang sempat terhenti dan memberikan pukulan yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

"Shock yang ditimbulkan dari sisi supply dan demand, akan menyebabkan recovery ekonomi yang berjalan cukup lama, namun hal ini bisa lebih cepat seandainya pemulihan ekonomi dunia bisa lebih cepat," katanya.

Luhut pun menekankan, agar semua pihak memiliki kepedulian dan sense of crisis (pemahaman akan krisis) apalagi pada saat situasi seperti sekarang.

Ia menambahkan, pemerintah akan terus mengevaluasi situasi perekonomian akibat dampak pandemi dari waktu ke waktu, dan akan melakukan penyesuaian jika diperlukan demi memastikan ekonomi Indonesia tidak akan terpuruk akibat Covid-19.

"Kepada kalian, sense of crisis ini mutlak diperlukan, agar semua pihak dapat bekerja lebih cerdas, lebih keras, dan lebih ikhlas. Pemerintah telah berupaya keras untuk memastikan perekonomian kita tidak jatuh. Pesan saya, bekerjalah secara holistik dan terintegrasi, kenali dulu masalahnya lalu segera putuskan dengan cepat dan tepat," ujarnya.

sumber: tempo

Soal Reklamasi Ancol, Demonstran: Anies Baswedan Mengingkari Janji!

BERITA INFO INHIL - Puluhan pemuda dan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi penolakan reklamasi Ancol, Rabu (8/7) petang.

Para demonstran berunjuk rasa di depan gerbang Ancol Barat, Jakarta Utara.

Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Nasional Tolak Reklamasi (Gentar) itu memaksa masuk ke Taman Impian Jaya Ancol.

Massa terpantau melakukan aksi dorong dengan petugas kepolisian dan petugas keamanan Ancol.

Mereka membawa spanduk bertuliskan 'Tolak Reklamasi Pantai Ancol'.

"Masyarakat Jakarta harus menelan kekecewaan, karena gubernur pilihan rakyat, Anies Baswedan mengingkari janji," tegas koordinator aksi, Mahameru.

Massa aksi menuntut tiga hal kepada pihak pengelola Ancol yakni tolak reklamasi Ancol, tangkap dan periksa komisaris Ancol serta kekecewaan terhadap Anies Baswedan yang dinilai sebagai pembohong.

Sebelum mengelar aksi di gerbang barat, massa juga menyuarakan pendapatnya di depan puluhan aparat kepolisian dan TNI yang berjaga di depan gerbang timur Ancol.

Massa membubarkan diri sekitar pukul 17.30 WIB dengan pengawalan puluhan aparat gabungan. (jpnn)

Ada Politisi Gerindra di Balik Eksportir Benur, Menteri Edhy: Tidak Masalah, Saya Siap Dikritik

BERITA INFO INHIL - Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Edhy Prabowo mengaku siap dikritik karena adanya keterlibatan beberapa kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam daftar calon eksportir benih lobster yang telah diverifikasi oleh KKP.

Kendati demikian, Edhy menampik isu bahwa dia yang menentukan kader partai naungannya itu sebagai eksportir.

Lagi pula, katanya, dari 26 perusahaan yang namanya sudah terekspos, hanya ada beberapa nama kader Gerindra yang dikenalnya.

Kalau memang ada yang menilai ada orang Gerindra, kebetulan saya orang Gerindra, tidak masalah. Saya siap dikritik tentang itu. Tapi, coba hitung berapa yang diceritakan itu? Mungkin tidak lebih dari lima orang atau dua orang yang saya kenal. Sisanya 26 orang (perusahaan) itu, semua orang Indonesia," kata Edhy dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Senin (6/7/2020).

Edhy bilang, surat perintah pemberian izin eksportir bukan ada di tangannya. Surat perintah diterbitkan oleh tim yang terdiri dari Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Budidaya, dan BKIPM.

Tim juga melibatkan Inspektorat Jenderal dan diawasi oleh Sekretaris Jenderal. Selama tim tidak mengikuti kaidah, Edhy menegaskan tak segan-segan mencabut izinnya.

"Yang memutuskan juga bukan saya, (Tapi) tim. Tapi ingat, tim juga saya kontrol agar mengikuti kaidah," papar Edhy.

Dia menyatakan, 31 calon eksportir yang datanya telah diverifikasi bukanlah mendapat hak istimewa untuk menangkap benih lobster. Siapa pun boleh mengajukan izin, baik dari perusahaan maupun perorangan.

Mereka yang telah terverifikasi bakal menjadi eksportir selama bisa memenuhi syarat yang telah ditentukan. Salah satu syaratnya adalah memiliki kemampuan budidaya dan melepaskan 2 persen lobster ke asal.

"Dulu (awal-awal) dipermasalahkan begitu keluar sembilan perusahaan, dibilang diberi privilege. Sembilan itu lagi proses semua. Terus berjalan sekarang sampai 31," pungkas Edhy.

Sebelumnya, sebagai informasi, penunjukan perusahaan pengekspor benih lobster kembali menuai polemik. Dalam beberapa pemberitaan, sejumlah politikus disebut-sebut menduduki jabatan tinggi di perusahaan yang menjadi calon eksportir benih lobster.

Bahkan, mantan pelaku penyelundupan benih lobster juga disebut ikut mendaftarkan perusahaannya menjadi salah satu eksportir benih lobster.

sumber: kompas.com