FOTO: Massa Tolak Omnibus Law Masih Bertahan di Depan Gedung DPR

Mahasiswa dan elemen buruh bertahan hingga malam saat aksi di depan Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Kamis (16/7/2020). Dalam aksinya, mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang saat ini sedang dibahas DPR bersama pemerintah. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Mahasiswa dan elemen buruh bertahan hingga malam saat aksi di depan Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Kamis (16/7/2020). Dalam aksinya, mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang saat ini sedang dibahas DPR bersama pemerintah. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Mahasiswa dan elemen buruh bertahan hingga malam saat aksi di depan Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Kamis (16/7/2020). Dalam aksinya, mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang saat ini sedang dibahas DPR bersama pemerintah. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Mahasiswa dan elemen buruh bertahan hingga malam saat aksi di depan Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Kamis (16/7/2020). Dalam aksinya, mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang saat ini sedang dibahas DPR bersama pemerintah. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Mahasiswa dan elemen buruh bertahan hingga malam saat aksi di depan Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Kamis (16/7/2020). Dalam aksinya, mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang saat ini sedang dibahas DPR bersama pemerintah. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Mahasiswa dan elemen buruh bertahan hingga malam saat aksi di depan Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Kamis (16/7/2020). Dalam aksinya, mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang saat ini sedang dibahas DPR bersama pemerintah. (Liputan6.com/Johan Tallo)

BERITA INFO INHIL - Mahasiswa dan elemen buruh bertahan hingga malam saat aksi di depan Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Kamis (16/7/2020). Dalam aksinya, mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang saat ini sedang dibahas DPR bersama pemerintah.

sumber: liputan6

Kopi Gayo Diusulkan Masuk Daftar Bursa Komoditas di New York

BERITA INFO INHIL - Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar mengusulkan agar kopi arabika Gayo masuk menjadi salah satu komoditas yang diperdagangkan atau terdaftar di bursa komoditas di New York, Amerika Serikat.

Bupati telah menyampaikan permintaan itu ketika menerima kunjungan kerja Kasubdit Sistem Resi Gudang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Jakarta Yuli Edi Subagio ke Kabupaten Aceh Tengah.
"Permohonan kami hendaknya pihak Bappebti melalui Kementerian Perdagangan dapat mengupayakan agar kopi arabika Gayo dapat dimasukkan menjadi salah satu komoditas yang diperdagangkan pada Bursa New York," kata Shabela, di Aceh Tengah, Kamis (16/7).
Ia menjelaskan tujuan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memasukkan komoditas Kopi Gayo tersebut ke daftar bursa komoditas di New York agar kopi khas Gayo memiliki harga acuan dasar yang dapat dijadikan pedoman untuk perdagangan internasional.
Selama ini, kata Shabela, kegiatan ekspor komoditas unggulan daerah dataran tinggi Gayo tersebut hanya mengacu pada harga perdagangan kopi di pasar Columbia Mild. "Sehingga kita tidak mengikuti atau mengacu pada harga kopi Columbia Mild lagi di pasar New York Exchange," kata Shabela.
Untuk diketahui, Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu daerah sentra produksi kopi terbesar di provinsi paling barat Indonesia. Lokasinya berjarak sekitar 320 kilometer dari ibukota Banda Aceh.
Produksi kopi masyarakat dataran tinggi Gayo sudah diekspor ke sejumlah negara di dunia. Penduduk setempat menggantungkan hidup pada hasil perkebunan kopi.

sumber: republika.co.id

Pelawak Omas Meninggal Dunia

BERITA INFO INHIL - Pelawak Omaswati meninggal dunia, Kamis (16/7/2020). Omas meninggal dunia di usia 54 tahun.

Kabar duka itu dibenarkan oleh Dorce Gamalama yang mengungkap selamat jalan. Dorce mengunggah foto di Instagramnya.

Dalam foto tersebut, Dorce terlihat merangkul Omas. "Slamat jalan mpok omas," tulisnya.

"Iya, saya dapat kabar tadi Mastur telepon habis Isya," kata Dorce saat dihubungi melalui telepon.

Omas merupakan saudara pelawak Mandra dan Mastur. Ia mengawali karier di dunia kesenian Lenong Betawi.

Setelah besar di dunia lenong, Omas kemudian kerap wara-wiri di televisi. Ia selalu tampil sebagai pemeran pendukung di sinetron, termasuk tampil dalam Anak-Anak Manusia.

Tak jarang juga Omas tampil di beberapa acara lawak di televisi. Ia punya ciri khas dari penampilannya yang ceplas-ceplos. (dtk)

Alex Marwata Yakin Kinerja Tim Pemburu Koruptor Tak Tumpang Tindih

BERITA INFO INHIL - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menilai pembentukan kembali tim pemburu koruptor (TPK) tidak akan tumpang tindih dengan kinerja lembaga antirasuah. Dia meyakini, nantinya ada pembagian kinerja.

“Kalau dilihat dari tumpang tindihnya apakah penyidikan yang dilakukan Kejaksaan tumpang tindih dengan KPK? Enggak kan, pasti ada pembagian pekerjaan enggak akan tumpang tindih,” kata Alex di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (16/7).

Pimpinan KPK dua periode ini menyebut, KPK bakal berkoordinasi jika TPK kembali diaktifkan. Pihaknya juga bakal melakukan supervisi seperti yang dilakukan KPK dengan aparat penegak hukum lainnya.

“Tugas KPK itu melakukan koordinasi dan supervisi, karena kalau nanti sudah keputusan pemerintah akan dibentuk kita akan berkoordinasi dengan mereka, kan ada juga koruptor-koruptor yang sekarang ini masih dalam status DPO KPK, kan itu kalu misalnya sudah terbentuk kita akan lakukan koordinasi denagn mereka,” ujar Alex.

Kendati demikian, Alex mengaku pihaknya belum diajak untuk membicarakan mengenai pengaktifan kembali TPK. Sebab hal ini merupakan wacana yang dilontarkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

“Secara resmi belum diundang untuk teknisnya bagaimana nantinya belum itu kan masih dalam wacana,” beber Alex.

Pernyataan Alex berbeda dengan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango yang kurang setuju dengan pengaktifan kembali TPK. Dia menilai, kinerja TPK kurang efektif.

“Saya pikir pembentukan tim ini di tahun 2012 dan senyatanya tidak memberi hasil optimal, cukup untuk menjadi pembelajaran untuk tidak diulangi lagi,” kata Nawawi, Selasa (14/7).

Sebelumnya, Pemerintah berencana menghidupkan lagi tim pemburu koruptor (TPK). Rencana itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD kemarin. Mahfud menjelaskan, sejatinya tim itu sudah lama ada. Pembentukannya diatur oleh instruksi presiden (inpres).

”Waktu itu berlaku satu tahun, belum diperpanjang lagi,” kata dia. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu bakal coba memperpanjang inpres tersebut. ”Kalau nanti (inpres) itu diperpanjang, langsung nyantol ke inpres itu,’’ tambahnya.

TPK memang pernah ada. Pada awal masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004, tim itu bergerak di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Salah satu landasan pembentukan tim tersebut adalah Keputusan Menko Polhukam Nomor Kep-54/Menko/Polhukam/12/2004. Kemudian, diperpanjang lewat keputusan bernomor Kep-05/Menko/Polhukam/01/2009.

Mahfud menyampaikan, instansinya sudah memiliki instrumen untuk mengaktifkan TPK. Serupa dengan sebelumnya, dia berniat menggerakkan TPK di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. ”Ya, anggotanya pimpinan Polri, pimpinan Kejagung, pimpinan Kemenkum HAM,” tandasnya.

sumber: jawapos.com

Indonesia Peringkat 40 Dunia dalam Transparansi Properti

BERITA INFO INHIL - Indonesia menempati peringkat ke-40 dunia dalam indeks transparansi properti secara global atau Global Real Estate Transperancy Indekx (GRETI) 2020.

Dengan posisi ini, Indonesia dikategorikan sebagai negara semi-transparan, di atas Filipina yang berada di posisi 44, dan Vietnam di urutan ke-56.

Namun, Indonesia masih kalah jauh bila dibandingkan dengan China (32), Thailand (33), dan India (34) yang masuk kategori transparan.

Sementara jiran Asia Tenggara lainnya yakni Singapura nyaris mendekati posisi sangat transparan. Negeri Singa ini berada di tempat ke-13.

Kendati demikian, menurut Country Head JLL Indonesia James Allan, pencapaian Indonesia ini terbilang signifikan secara global.

"Kemajuan Indonesia terlihat dari peringkat yang naik 4 tangga ke posisi 40 dan termasuk di daftar 10 besar negara dengan kemajuan yang signifikan,” kata James dalam keterangannya kepada Kompas.com, Kamis (16/7/2020).

James melanjutkan, negara kepulauan ini menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam hal sub-index pada data pasar fundamental mencakup ketersediaan, kualitas dan data properti yang terperinci.

Kemudian peningkatan data pertanahan yang meliputi informasi zona dan penerapan rencana tata ruang, serta agenda kesinambungan yang menambah daya tarik.

Agenda kesinambungan ini fokus pada hal yang lebih mengarah ke gedung-gedung bersertifikasi ramah lingkungan, termasuk GREENSHIP yang merupakan sertifikasi domestik Indonesia untuk gedung ramah lingkungan.

GRETI 2020 diluncurkan saat keadaan ekonomi dan sosial sedang terganggu secara besar-besaran di mana proses yang transparan dibutuhkan, data yang akurat dan tepat waktu, serta standar etika yang tinggi akan lebih diperhatikan.

Dengan adanya Covid-19, transparansi dalam sistem hukum dan peraturan properti Asia Pasifik juga dipastikan kini menjadi lebih penting bagi investor global.

Hal ini terkait rencana investor yang akan menggelontorkan sekitar 40 miliar dollar AS atau Rp 585,3 triliun, dana likuid ke wilayah Asia Pasifik.

Menurut JLL, ada tekanan dari investor, bisnis dan konsumen untuk lebih meningkatkan transparansi properti guna dapat bersaing dengan kelas aset lainnya.

Selain itu juga untuk memenuhi ekspektasi yang lebih tinggi terhadap peran industri dalam menyediakan lingkungan yang dibangun secara berkesinambungan dan tangguh saat Pandemi Covdid-19.

Apalagi, teknologi properti baru yang inovatif mengubah cara pengumpulan dan analisa data real estate dan mempengaruhi transparansi industri pada tingkat regulasi.

Head of Capital Markets Research JLL Asia Pacific Regina Liem menjelaskan, walaupun investasi properti komersial terhenti selama pandemi ini, tren yang menyeluruh terhadap meningkatnya alokasi untuk kelas aset ini akan terus berlanjut.

"Seiring dengan gencarnya investor menanam modal lebih banyak di kawasan ini, transparansi menjadi sesuatu yang lebih penting, seperti halnya penerapan kerangka peraturan yang kuat,” kata Regina.

Faktor utama lain yang mendorong transparansi adalah volume data pasar properti yang sekarang tersedia karena meningkatnya penggunaan platform Proptech, alat digital dan teknik “big data”.

Meskipun pasar properti secara historis memiliki kesulitan ketika mengimplementasikan teknologi baru, pandemi Covid-19 mengarahkannya pada percepatan dalam tipe baru dengan data non-standar dan frekuensi tinggi.

JLL dan LaSalle telah mendata transparansi properti dan memperjuangkan standar yang lebih tinggi sejak tahun 1999.

Edisi ke-11 Indeks Transparansi Real Estate Global (GRETI) ini mencakup 99 negara dan wilayah, serta 163 kota.

Survei terbaru ini telah diperluas untuk mengukur 210 elemen transparansi yang terpisah, dengan cakupan tambahan tentang kesinambungan dan daya tahan, kesehatan dan kesejahteraan, sektor proptech dan alternatif.

sumber: kompas.com

7 Anak Buah Terawan Mundur

BERITA INFO INHIL - Sebanyak tujuh orang pejabat eselon I dan II di Kementerian Kesehatan mundur dari jabatannya. Mereka beralih posisi menjadi jabatan fungsional dokter ahli.

Salah satu di antaranya yaitu Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan (Dirjen Yankes) Kemenkes, Bambang Wibowo. Dia resmi mundur dan beralih jabatan fungsional sebagai Dokter Pendidik Klinis Ahli Utama.

Selain Bambang, ada enam nama lainnya yang dinyatakan beralih jabatan. Dari jajaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sendiri ada empat nama lain yang juga menyatakan mundur.


Mereka adalah Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan Agus Hadian Rahim, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Tri Hesy Widyastoeti, Hadi Pranotom, dan Yuliatmoko Suryatin. Keempatnya kini menjabat sebagai Dokter Pendidik Ahli Klinis Utama Kementerian Kesehatan.

Nama lain dari Sekretariat Jenderal Kemenkes, Desak Made Wismarini, yang kini menjabat sebagai Arsiparis Ahli Utama. Sementara satu orang dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemenkes Indirawati Tjahja Noto Hartojo kini menduduki jabatan sabagai Peneliti Ahli Utama.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut pergantian atau mutasi pejabat adalah hal yang biasa. Terawan juga secara khusus mengucapkan rasa terima kasih kepada Bambang Wibowo atas kinerjanya sebagai Ditjen Yankes selama ini.

"Khusus kepada dr. Bambang, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas pengabdian dan dedikasi yang tinggi yang telah saudara berikan sebagai Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan sejak 2016. Selamat bertugas kembali sebagai pejabat fungsional Dokter Pendidik Klinis Ahli Utama," kata Terawan dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (16/5).

Sebelumnya, Terawan mengakui penyerapan anggaran penanganan pandemi virus corona di sektor kesehatan masih rendah. Ia bilang hal itu karena jumlah pasien yang masih sedikit.

"Kalau penyerapan kurang kan berarti pasiennya sedikit. Santunan juga kalau penyerapannya kurang berarti yang meninggal sedikit, untuk tenaga kesehatan," ungkap Terawan dalam Rapat Badan Anggaran melalui video conference, Rabu (15/7). (cnn)

Karding Anggap Rencana Jokowi Bubarkan 18 Lembaga Bukan Gimmik

BERITA INFO INHIL - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana akan membubarkan 18 lembaga yang dinilai tidak efektif. Hal itu juga bagian upaya dari mengurangi beban anggaran.

‎Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengatakan, ‎semangat Presiden Jokowi membubarkan lembaga dan komisi demi efisiensi anggaran.

“Termasuk juga mempercepat pelayanan publik perlu mendapat dukungan penuh semua pihak,” ujar Karding kepada wartawan, Kamis (16/7).

Karding mengatakan, rencana Jokowi membubarkan lembaga dan komisi negara meruapakan komitmen keseriusan dari presiden dalam mengatasi persoalan-persoalan masyarakat selama masa pandemi.

“Rencana ini bagi saya merupakan tindak lanjut dari kejengkelan kepada sejumlah menterinya beliau saat rapat kabinet 18 Juni lalu. Dengan kata lain kejengkelan presiden ke menteri yang tidak memiliki sense of crisis bukan gimmik sebagaimana dituduhkan sejumlah pihak kepadanya,” katanya.

Tujuannya jelas, menyederhanakan birokrasi akan membuat pelayanan tidak berbelit-belit. Sehingga dampak dari serapan anggaran bisa dirasakan langsung masyarakat sesuai keinginan presiden.

Karding berujar, selama menemani Presiden Jokowi di musim kampanye, dirinya tahu betul mantan Wali Kota Solo tersebut  sangat efisien dan taktis dalam bekerja.
Segala keputusan diambil dengan perhitungan dan pertimbangan yang matang.

“Sehingga manfaat dari hasil keputusan yang diambil bisa dioptimalkan. Sedangkan dampak negatifnya bisa diminimalisasi,” ungkapnya.

Meski demikian, lanjut Karding, perlu juga diperhatikan dan dipikirkan nasib para pekerja di lembaga maupun komisi yang akan dibubarkan. Terutama para pegawai kecil yang selama ini bekerja di sana.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan membubarkan 18 lembaga negara dalam waktu dekat. namun, mantan wali kota Solo itu tak merinci lembaga negara yang dimaksud. Namun Jokowi menjelaskan, alasan pembubaran lembaga negara salah satunya untuk efisiensi anggaran.

Menurut Jokowi, anggaran yang selama ini digunakan untuk membiayai keberadaan lembaga negara itu. Maka bisa dialihkan ke kementerian yang lain.

“Semakin ramping organisasi, ya cost-nya kan semakin bisa dikembalikan. Anggaran, biaya. Kalau bisa kembalikan ke kementerian, dirjen, direktorat, direktur. Kenapa kita harus pakai badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi,” katanya.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga menilai kinerja pemerintahan akan semakin cepat jika keberadaan lembaga negara lebih efisien. Ia menekankan bahwa keberhasilan suatu negara saat ini bukan lagi diukur dari besar kecilnya negara, melainkan dari kecepatan dalam bekerja.

sumber: jawapos