Pimpinan rapat Banggar DPR RI, Said Abdullah mengatakan realisasi serapan anggaran kesehatan ramai dibahas lantaran tidak sesuai ekspektasi.
"Pertama penanganan COVID-19, dan ramainya serapan anggaran yang rendah. Pada saat yang sama muncul dari Komisi IX karena lemahnya koordinasi antara Gugus Tugas dan Kemenkes," kata Said di ruang rapat Banggar DPR, Jakarta, Rabu (15/7/2020).
Said juga menyampaikan tindakan 'nakal' rumah sakit (RS) di masa pandemi virus Corona. Dia mencontohkan ada masyarakat yang terkena diabetes selama tiga tahun, namun setelah meninggal dunia dinyatakan karena COVID-19.
"Telisik punya telisik kalau dinyatakan COVID anggarannya lebih besar," ujarnya.
Oleh karena itu, dirinya meminta Terawan menjelaskan permasalahan yang terjadi di lapangan.
"Memang ini ujian betul, di Pasuruan, Jambi, Ciamis ini kan viral di mana-mana," ungkapnya.
Kementerian Keuangan menyebut anggaran kesehatan dalam penanganan dampak pandemi Corona baru terserap Rp 4,48 triliun atau terserap atau 5,12% dari total anggaran Rp 87,55 triliun. Serapan anggaran yang sekarang pun naik dari yang sebelumnya tercatat 4,68% atau setara Rp 4,09 triliun
Hal itu diungkapkan oleh Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha dalam media briefing percepatan pencairan anggaran kesehatan via virtual, Jakarta, Rabu (8/7/2020).
"Serapan anggaran kesehatan dari Rp 87,55 triliun sudah 5,12%," kata Kunta.
Serapan anggaran kesehatan yang masih minim menjadi penyebab geramnya Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam video yang diunggah beberapa waktu lalu, Jokowi marah dan sempat melontarkan ancaman reshuffle.
Jokowi marah, lantaran isu kesehatan tengah menjadi masalah yang paling utama di Indonesia. Namun anggaran kesehatan yang disiapkan begitu besar malah serapannya sangat kecil.
Sumber: detik.com
Loading...
loading...
