Indonesia Peringkat 40 Dunia dalam Transparansi Properti

BERITA INFO INHIL - Indonesia menempati peringkat ke-40 dunia dalam indeks transparansi properti secara global atau Global Real Estate Transperancy Indekx (GRETI) 2020.

Dengan posisi ini, Indonesia dikategorikan sebagai negara semi-transparan, di atas Filipina yang berada di posisi 44, dan Vietnam di urutan ke-56.

Namun, Indonesia masih kalah jauh bila dibandingkan dengan China (32), Thailand (33), dan India (34) yang masuk kategori transparan.

Sementara jiran Asia Tenggara lainnya yakni Singapura nyaris mendekati posisi sangat transparan. Negeri Singa ini berada di tempat ke-13.

Kendati demikian, menurut Country Head JLL Indonesia James Allan, pencapaian Indonesia ini terbilang signifikan secara global.

"Kemajuan Indonesia terlihat dari peringkat yang naik 4 tangga ke posisi 40 dan termasuk di daftar 10 besar negara dengan kemajuan yang signifikan,” kata James dalam keterangannya kepada Kompas.com, Kamis (16/7/2020).

James melanjutkan, negara kepulauan ini menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam hal sub-index pada data pasar fundamental mencakup ketersediaan, kualitas dan data properti yang terperinci.

Kemudian peningkatan data pertanahan yang meliputi informasi zona dan penerapan rencana tata ruang, serta agenda kesinambungan yang menambah daya tarik.

Agenda kesinambungan ini fokus pada hal yang lebih mengarah ke gedung-gedung bersertifikasi ramah lingkungan, termasuk GREENSHIP yang merupakan sertifikasi domestik Indonesia untuk gedung ramah lingkungan.

GRETI 2020 diluncurkan saat keadaan ekonomi dan sosial sedang terganggu secara besar-besaran di mana proses yang transparan dibutuhkan, data yang akurat dan tepat waktu, serta standar etika yang tinggi akan lebih diperhatikan.

Dengan adanya Covid-19, transparansi dalam sistem hukum dan peraturan properti Asia Pasifik juga dipastikan kini menjadi lebih penting bagi investor global.

Hal ini terkait rencana investor yang akan menggelontorkan sekitar 40 miliar dollar AS atau Rp 585,3 triliun, dana likuid ke wilayah Asia Pasifik.

Menurut JLL, ada tekanan dari investor, bisnis dan konsumen untuk lebih meningkatkan transparansi properti guna dapat bersaing dengan kelas aset lainnya.

Selain itu juga untuk memenuhi ekspektasi yang lebih tinggi terhadap peran industri dalam menyediakan lingkungan yang dibangun secara berkesinambungan dan tangguh saat Pandemi Covdid-19.

Apalagi, teknologi properti baru yang inovatif mengubah cara pengumpulan dan analisa data real estate dan mempengaruhi transparansi industri pada tingkat regulasi.

Head of Capital Markets Research JLL Asia Pacific Regina Liem menjelaskan, walaupun investasi properti komersial terhenti selama pandemi ini, tren yang menyeluruh terhadap meningkatnya alokasi untuk kelas aset ini akan terus berlanjut.

"Seiring dengan gencarnya investor menanam modal lebih banyak di kawasan ini, transparansi menjadi sesuatu yang lebih penting, seperti halnya penerapan kerangka peraturan yang kuat,” kata Regina.

Faktor utama lain yang mendorong transparansi adalah volume data pasar properti yang sekarang tersedia karena meningkatnya penggunaan platform Proptech, alat digital dan teknik “big data”.

Meskipun pasar properti secara historis memiliki kesulitan ketika mengimplementasikan teknologi baru, pandemi Covid-19 mengarahkannya pada percepatan dalam tipe baru dengan data non-standar dan frekuensi tinggi.

JLL dan LaSalle telah mendata transparansi properti dan memperjuangkan standar yang lebih tinggi sejak tahun 1999.

Edisi ke-11 Indeks Transparansi Real Estate Global (GRETI) ini mencakup 99 negara dan wilayah, serta 163 kota.

Survei terbaru ini telah diperluas untuk mengukur 210 elemen transparansi yang terpisah, dengan cakupan tambahan tentang kesinambungan dan daya tahan, kesehatan dan kesejahteraan, sektor proptech dan alternatif.

sumber: kompas.com

Singapura Dihantam Resesi Ekonomi, Batam Bakal Ikut Terpukul

BERITA INFO INHIL - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam memprediksi resesi ekonomi yang memukul Singapura akan berdampak terhadap perekonomian Batam. Posisi Batam yang sangat dekat dengan Singapura menjadikan daerah ini sangat terkait dengan negeri Singa.

"Tentu saja kontraksi ekonomi Singapura sebesar itu akan berdampak cukup signifikan terhadap aktivitas ekonomi di Batam," kata Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid di Batam, Rabu 15 Juli 2020.

Menurut Rafki, aktivitas ekonomi Batam sangat dipengaruhi Singapura yang melaporkan pertumbuhan ekonomi minus 41,2 persen pada kuartal II 2020. Pengusaha pun mengkhawatirkan imbasnya kepada ekonomi Batam.

Meski begitu, ia mengatakan aktivitas ekspor dan impor antara Batam dan Singapura sampai saat ini masih berjalan relatif normal.
"Memang ada penurunan aktivitas jika dibandingkan sebelumnya. Namun kita melihat masih secara optimistis," kata Rafki.

Secara perbandingan kuartalan, ia mengakui kontraksi ekonomi Singapura memang cukup fantastis. Namun secara tahunan, penurunan PDB Singapura hanya sekitar 12,6 persen. Jika dilihat pertumbuhan tahunan, menurut Rafki, Singapura diprediksi mengalami pertumbuhan minus 1 - 4 persen untuk tahun 2020 ini.
"Nah Batam harus bersiap siap menghadapi penurunan ekspor ke Singapura akibat menurunnya aktivitas ekonomi Singapura ini," kata dia.

Rafki mengatakan, pengusaha Batam harus giat menjaring investor yang merelokasi investasinya dari Cina untuk mengimbangi menurunnya aktivitas ekspor ke Singapura. "Jadi pertumbuhan ekonomi Batam masih bisa diselamatkan kalau banyak investor yang merealisasikan investasinya pada tahun ini," kata dia.

Sebelumnya Bloomberg melaporkan bahwa sebagai imbas dari penerapan lockdown selama pandemi Covid-19, ekonomi Singapura terperosok hingga 41,2 persen. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis Selasa 14 Juli 2020, Departemen Perdagangan dan Industri negeri Singa melaporkan bahwa produksi domestik bruto (PDB) pada kuartal II/2020 anjlok dengan kuartal sebelumnya.

Capaian tersebut adalah kontraksi terbesar secara kuartalan dalam sejarah Singapura. Adapun, dibandingkan dengan tahun sebelumnya (year-on-year), PDB pada kuartal kedua terkontraksi 12,6 persen, lebih dalam dari median survei untuk kontraksi 10,5 persen.

“Rekor kemerosotan ekonomi pada kuartal lalu terutama disebabkan oleh lockdown sebagian, dikenal sebagai circuit breaker di Singapura, yang diterapkan mulai 7 April hingga 1 Juni untuk memperlambat penyebaran Covid-19,” ungkap pihak kementerian, seperti dilansir Bloomberg.

sumber: tempo.co

Wah Gawat, Para PSK Unjuk Rasa Minta Tempat Prostitusi Dibuka Kembali saat Pandemi

BERITA INFO INHIL - Para PSK meminta kawasan rumah bordil alias tempat hiburan malam dewasa di Herbertstrasse, Kota Hamburg, Jerman kembali dibuka setelah berbulan-bulan ditutup saat pandemi covid-19.

Para wanita penghibur ini merasa dianaktirikan dan kehilangan mata pencaharian, padahal toko, restoran dan bar dibuka lagi di Jerman, di mana prostitusi dilegalkan.

"Profesi tertua ini butuh bantuanmu," tertulis dalam pemberitahuan di jendela bordil di Herbertstrasse.

Sebagian pengunjuk rasa memakai topeng, ada juga yang memainkan lagu rakyat dengan biola di jalan dekat sudut Reeperbahn yang terkenal dengan kehidupan malamnya.

Asosiasi PSK menyelenggarakan unjuk rasa, mengatakan perpanjangan penutupan tempat yang sudah berlisensi memaksa sebagian wanita penghibur ke jalan, yang ilegal dan lebih berbahaya serta tidak higienis.

 Mereka mengatakan bordil bisa menerapkan protokol kesehatan yang diadopsi industri lain, seperti masker, tempat ventilasi serta merekam wajah pengunjung secara detail.

"Prostitusi tidak membawa risiko infeksi yang lebih besar dibandingkan layanan dengan kontak fisik lainnya, seperti pijat, kosmetik atau bahkan menari atau olahraga," kata asosiasi itu dalam sebuah pernyataan.

Kebersihan adalah bagian dari bisnis prostitusi." (jpnn)

Anang Hermansyah: Miskin dan Berengseknya Ahmad Dhani Aku Tahu

BERITA INFO INHIL - Ada pertanyaan unik dari pembawa acara Helmy Yahya ketika berbincang dengan musisi Anang Hermansyah.

Dalam vlog berjudul "Ini Alasan Anang Hermansyah Mudur dari DPR!", Helmy menanyakan sebuah pertanyaan pilihan kepada Anang.

Helmy meminta Anang memilih antara Ahmad Dhani atau Ari Lasso.

"Dua-duanya," jawab Anang dikutip Kompas.com dari kanal YouTube Helmy Yahya Berbicara, Sabtu (11/7/2020).

Helmy tak puas dengan jawaban Anang. Ia tetap meminta suami penyanyi Ashanty tersebut menjawab salah satu.

Sayangnya, Anang tak bisa memilih dan punya alasan khusus.

"Persahabatan yang dari lama, Ahmad Dhani. Ahmad Dhani itu... Miskinnya aku, dia (Dhani) tahu. Miskinnya Dhani, aku tahu. Berengseknya Dhani, aku tahu, dan Dhani juga tahu berengseknya aku," kata Anang.

Dengan Ari Lasso, Anang sebenarnya sudah kenal lama dengan pelantun lagu "Arti Cinta" tersebut.

Namun, Anang tak menjadikan Ari sebagai tempat berdiskusi.

"Lasso dekat akhir-akhir ini. Dulu memang dekat, tapi tidak seperti Dhani yang selalu diskusi. Lasso baru akhir ini," kata Anang.

Kepada Helmy, Anang mengaku banyak terlibat diskusi dengan pentolan band Dewa 19 tersebut sejak masih merintis karier di industri musik.

"Kalau diskusi dari awal dan berantem dari awal dengan Dhani. Pernah maki-makian dengan Dhani. Sampai hari ini, sampai enggak punya tempat aku marah dengan dia," kata Anang.

Dia enggak punya tempat benci sama Anang, marah, jadi Anang mau ngomong apa aja, Dhani mau ngomong apa aja, terserahlah," sambung Anang yang disambut tawa oleh Helmy.

sumber: kompas.com

Anies Baswedan Sebut Reklamasi Ancol Tak Akan Rugikan Nelayan

BERITA INFO INHIL - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan proyek reklamasi Ancol tidak akan mengganggu nelayan lantaran berada jauh dari wilayah penduduk.

"Kawasan ini jauh dari perkampungan nelayan. Kawasan ini berdampingannya dengan kawasan industri Ancol, dengan pelabuhan Tanjung Priok," ujar Anies dalam video di Youtube Pemprov DKI, Sabtu 11 Juli 2020.

Selain itu kata Anies, lokasi perluasan daratan Ancol juga tidak berada di sekitar hilir sungai, sehingga tidak akan menghambat arus sungai dan juga tidak akan berpotensi menyebabkan banjir di Jakarta. Namun sebaliknya menurut dia proyek tersebut merupakan salah satu bagian dari program pengendalian banjir.

Anies menyebutkan bahwa lahan yang terbentuk dari reklamasi Ancol tersebut berasal dari pengurukan waduk-waduk dan sungai Jakarta yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi. Hasil pengerukan yang telah dilaksanakan sejak 2009 itu kata dia, menghasilkan 3,4 juta kubik lumpur, yang saat ini telah menjadi daratan timbul seluas 20 hektare di pantai Ancol.

Anies mengatakan selama 11 tahun proses penimbunan lumpur hasil pengerukan itu tidak mengganggu aktivitas nelayan. "Lalu Selama 11 tahun ini berjalan tenang-tenang saja, mengapa? Ya sederhana, karena penimbunan ini tidak mengganggu kegiatan nelayan. Kawasan ini jauh dari perkampungan nelayan," ujarnya.

Selain itu kata Anies, proses reklamasi Ancol tersebut sudah dan akan dikerjakan sesuai dengan aturan hukum berlaku. Termasuk kata dia, penerbitan Keputusan Gubernur nomor 237 tahun 2020 sebagai persyaratan legal administratif untuk pengajuan pemanfaatan lahan ke Badan Pertanahan Nasional.

Anies menyebutkan kawasan perluasan itu nantinya akan diberikan untuk kepentingan publik. Kelak di lahan itu akan dibangun Museum Sejarah Nabi seluas 3 hektare, sedangkan lebihnya akan dijadikan pantai publik.

sumber: tempo.co

Kasus Positif 70 Ribu dan Jurus Buntu Jokowi Lawan Corona

BERITA INFO INHIL - Empat bulan virus corona (Covid-19) mewabah di Indonesia. Beragam cara telah dilakukan Presiden Jokowi. Namun, beragam jurus belum mampu membendung jumlah angka positif yang telah menembus angka 70 ribu kasus per Kamis (9/7) lalu.

Kasus positif pertama Covid-19 di Indonesia diumumkan pemerintah pada 2 Maret lalu. Saat itu, dua warga Depok, Jawa Barat, terkonfirmasi positif Covid-19 setelah berkontak dengan warga negara Jepang yang juga diketahui positif Covid-19.

Sejak kasus pertama itu pasien positif Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Pemerintah pun secara berkala memberikan informasi perkembangan virus tersebut.

Hampir sebulan setelah kasus pertama itu, Jokowi meneken dua aturan yakni Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2020 (Covid-19) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Keputusan tersebut diambil di tengah perdebatan publik soal cara menangkal Covid-19. Sebagian masyarakat berharap pemerintah menerapkan karantina alias lockdown. Sebagian menolak lockdown. Jokowi akhirnya memilih PSBB untuk menekan penyebaran virus corona di Indonesia.

"Untuk mengatasi dampak wabah tersebut saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3).

Penerapan PSBB diajukan oleh kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota dan harus mendapat persetujuan dari menteri kesehatan. Selain itu, penerapan PSBB juga bisa berasal dari permintaan tim gugus tugas.

Dalam aturan pedoman PSBB, pemerintah membatasi aktivitas sekolah dan tempat kerja, kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kemudian, kegiatan sosial dan budaya serta moda transportasi.

Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, saat Jokowi mengumumkan kebijakan PSBB pada 31 Maret itu, tercatat ada 1.528 kasus positif Covid-19 di Indonesia. Data kasus positif harian sebelum PSBB pun berkisar di angka puluhan. Hanya beberapa mencapai angka 100 lebih.

Kebijakan PSSB kala itu sangat diharapkan bisa meredam corona. Jokowi bahkan sempat berseloroh target kurva corona menurun pada Mei.

"Target kita di bulan Mei ini harus betul-betul tercapai. Sesuai target yang kita berikan yaitu kurvanya sudah harus turun dan masuk posisi sedang di Juni, di Juli masuk posisi ringan. Dengan cara apapun," ujar Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna Pagu Indikatif RAPBN 2021 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/5).

Lonjakan Kasus

Sebelum PSBB, angka positif harian tertinggi tercatat hanya 153 kasus, terjadi pada 27 Maret. Angka ini kemudian melonjak tajam 30 hari setelah Jokowi mengumumkan PSBB.

Pada 1 Mei, tercatat ada 10.551 pasien positif Covid-19 di Indonesia. Peningkatan kasus positif itu, tentu dibarengi peningkatan rata-rata kasus harian.

Setelah PSBB, rata-rata kasus harian berada di atas angka 100. Hampir setiap hari terjadi penambahan di atas 200 kasus. Lonjakan tertinggi terjadi pada24 April dengan lonjakan kasus positif harian sebanyak 436 kasus.

Di masa PSBB ini pemerintah Jokowi juga sempat memutuskan untuk melarang mudik lebaran 2020. Ia mengumumkan kebijakan itu pada 21 April.

Polisi dikerahkan untuk mengawasi pergerakan kendaraan, terutama dari Jakarta menuju daerah. Banyak mobil pribadi diputar balik karena tertangkap mudik. Kendaraan umum seperti bus, tak boleh mengangkut pemudik.

Namun berbagai kebijakan itu tetap tak mampu menekan jumlah kasus positif.  Hingga 31 Mei, tercatat ada 26.473 kasus positif Covid-19 di Indonesia. Sementara data hingga 30 Juni, tercatat ada 56.835 kasus positif Covid-19 di Indonesia.

Pemerintah sempat menyatakan, tingginya angka positif Covid-19 yang ada di Indonesia disebabkan karena kapasitas test dan tracing yang semakin massif.

Selain penerapan PSBB, dan larangan mudik, kebijakan lainnya yang dilakukan Jokowi adalah menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk menangani wabah corona.

Alokasi dana itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Sebagian besar anggaran atau sekitar Rp150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha menjaga daya tahan dan pemulihan ekonomi.

Kemudian, sebesar Rp75 triliun untuk bidang kesehatan meliputi perlindungan tenaga kesehatan, pembelian alat kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan, dan insentif dokter.

Berikutnya, sebesar Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial (Social Safety Net) yang mencakup penambahan anggaran kartu sembako, kartu prakerja, dan subsidi listrik. Terakhir, Rp70,1 Triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR

Perppu ini digugat oleh beberapa pihak, namun, Perppu itu disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi UU.

Sementara dalam penerapannya, Perppu yang dikeluarkan Jokowi tak berjalan lancar. Serapan anggaran kementerian berjalan lambat. Puncaknya, Jokowi marah di hadapan para menterinya, 18 Juni lalu.

Kemarahan Jokowi ini terjadi saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara. Rekaman video sidang itu diunggah dalam akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (26/6) lalu.

Suara Jokowi terdengar meninggi dan ia beberapa kali menyebut bakal mengambil langkah yang luar biasa keras untuk menghadapi Covid-19.

Jokowi menilai tak ada perkembangan signifikan dari kerja anak buahnya dalam menghadapi pandemi tersebut. Ia pun tak segan jika harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) maupun Peraturan Presiden (Perpres) agar penanganan Covid-19 lebih maksimal.

"Saya harus ngomong apa adanya. Nggak ada progress yang signifikan, enggak ada. Kalau minta perppu, saya buatin lagi perppu, asalkan untuk rakyat, untuk negara saya pertaruhkan reputasi politik saya," kata Jokowi.

Berbagai cara telah ditempuh Jokowi membendung penyebaran virus corona. Mulai dari cara-cara halus lewat kebijakan, hingga cara keras dengan memarahi menteri-menterinya. Toh, semua belum bisa menekan penyebaran virus corona.

Data resmi pemerintah hingga Jumat (10/7), jumlah kasus positif di Indonesia sudah mencapai 72.347 kasus. Artinya ada penambahan 70.819 orang sejak Jokowi menerapkan PSBB, empat bulan lalu. (cnn)

Pungutan Masuk Sekolah Negeri hingga Jutaan Rupiah, Wali Murid Berharap Bisa Dicicil

BERITA INFO INHIL - Kebijakan Bupati Banyumas, Achmad Husein yang melarang keras seluruh SD dan SMP Negeri di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah memungut iuran atau pungutan dalam bentuk apapun disambut baik oleh wali murid.

Salah satu wali murid baru di SMP Negeri 2 Banyumas, Pujiono (44) mengaku mendapat pungutan dari pihak sekolah sebesar Rp 1.450.000.

Besaran pungutan tersebut disampaikan pihak sekolah saat proses daftar ulang, Kamis (2/7/2020).

"Saya dibagi brosur berisi ketentuan biaya yang harus dibayar, ada untuk baju seragam, buku dan administrasi," katanya.

Karena belum mempersiapkan uang tunai, Pujiono hanya menitipkan uang muka sebesar Rp 400.000 saat itu.

Sementara sisanya Rp 1.050.000 harus dilunasi ketika pembagian bahan seragam siswa, Jumat (10/7/2020).

Pujiono berharap ada kebijaksanaan dari pihak sekolah agar dapat menyicil biaya daftar ulang.

Pasalnya, bisnis jahit tas custome yang digelutinya sejak beberapa tahun terakhir sepi pesanan.

“Sebenarnya kami mau saja membayar karena itu juga untuk anak, tapi jujur saja karena wabah corona kemarin bisnis saya ikut terimbas jadi nominal sebesar itu bagi kami sangat memberatkan,” ujarnya.

Terpisah, wali murid baru di SD Negeri Karangpucung, Purwokerto Selatan, Topan Pramkuti (33) mengaku dipungut oleh sekolah sebesar Rp 480.000.

Biaya itu dikeluarkan untuk mengganti tiga paket seragam dan buku ajar yang sudah disediakan pihak sekolah.

Topan menuturkan, keputusan untuk menarik biaya pengganti seragam dan buku ajar sudah disepakati dalam musyawarah wali murid saat pendaftaran. Dia sendiri tidak keberatan dengan pungutan tersebut.

Bagi dia, dengan atau tanpa campur tangan pihak sekolah, siswa tetap harus membeli seragam sebelum aktif kegiatan belajar mengajar.

“Kalau mau dibebaskan, bupati harusnya mengambil kebijakan jauh-jauh hari, sekarang sudah terlanjur akhirnya wali murid juga repot, sekolah juga repot,” ungkapnya.

sumber: kompas.com

Luhut Pandjaitan Sebut Pemulihan Ekonomi Bisa Lebih Cepat Jika...

BERITA INFO INHIL - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan pemerintah fokus menangani pandemi Covid-19 yang dibuktikan dengan meningkatkan kapasitas tes hingga rata-rata sebanyak 20.308 tes per hari.

Ia pun mengatakan transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dilakukan dengan kewaspadaan tinggi dan promosi kesehatan terus dilakukan pemerintah secara masif baik di media sosial, media massa hingga lingkup masyarakat.

"Pemerintah selalu bekerja keras untuk meminimalkan penyebaran, dan setelah semua indikator terpenuhi, pembukaan dilakukan dengan kehati-hatian tinggi dan kewajiban semua pihak untuk terus melanjutkan protokol kesehatan," kata Luhut di hadapan ratusan perwira yang mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX dan LXI, Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 9 Juli 2020.

Dalam kuliah umum yang digelar secara virtual dan langsung itu, Luhut juga menjelaskan mengenai aktivitas ekonomi yang sempat terhenti dan memberikan pukulan yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

"Shock yang ditimbulkan dari sisi supply dan demand, akan menyebabkan recovery ekonomi yang berjalan cukup lama, namun hal ini bisa lebih cepat seandainya pemulihan ekonomi dunia bisa lebih cepat," katanya.

Luhut pun menekankan, agar semua pihak memiliki kepedulian dan sense of crisis (pemahaman akan krisis) apalagi pada saat situasi seperti sekarang.

Ia menambahkan, pemerintah akan terus mengevaluasi situasi perekonomian akibat dampak pandemi dari waktu ke waktu, dan akan melakukan penyesuaian jika diperlukan demi memastikan ekonomi Indonesia tidak akan terpuruk akibat Covid-19.

"Kepada kalian, sense of crisis ini mutlak diperlukan, agar semua pihak dapat bekerja lebih cerdas, lebih keras, dan lebih ikhlas. Pemerintah telah berupaya keras untuk memastikan perekonomian kita tidak jatuh. Pesan saya, bekerjalah secara holistik dan terintegrasi, kenali dulu masalahnya lalu segera putuskan dengan cepat dan tepat," ujarnya.

sumber: tempo

Menaker Ungkap Alasan Izinkan 500 TKA China Kerja di Konawe

BERITA INFO INHIL - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan pemberian izin kepada 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) yang terletak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Ida menjawab berbagai pertanyaan anggota komisi IX terkait ratusan pekerja asal China yang masuk ke Indonesia di tengah bertambahnya angka pengangguran akibat covid-19.

Menurut Ida, izin tersebut diberikan karena jaminan bahwa perusahaan tersebut akan menyerap 5.000 orang tenaga kerja lokal. Di samping itu, kedatangan TKA juga dibutuhkan agar proyek tersebut bisa berjalan dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat di sekitarnya.


"Kemarin baru ada tanda tangan pemerintah Daerah Konawe dengan industri Virtue Dragon yang akan merekrut 5.000 tenaga kerja lokal," ujar Ida di Komisi IX Rabu (8/7).

Ida juga menjelaskan bahwa tenaga kerja asing yang masuk itu hanya diperbolehkan pada keahlian tertentu dan pada masa tertentu.

"Tenaga kerja tersebut berdasarkan Perpres dan dasar hukum penempatan TKA dalam proyek di Tanah Air. TKA itu untuk melaksanakan proyek strategis nasional," tuturnya.

Selain pemberian izin masuk, TKA juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Kemenaker telah memastikan bahwa masuknya TKA sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang memperbolehkan merekrut TKA dengan persyaratan memenuhi protokol kesehatan ketat.

"Karantina 14 hari di negara mereka dan 14 hari di sini. Dan kami juga menyepakati bahwa menunda sementara, sudah kami lakukan sampai kondisi aman, kami melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi, maupun kabupaten kota di Sulawesi Tenggara, setelah melakukan koordinasi bersama dengan Gugus Tugas," tutup Ida. (cnn)

Melihat Aksi Susi Pudjiastuti dan Slank Nyanyi Bareng Ajak Warga Pergi ke Laut

BERITA INFO INHIL - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengunggah momen tak biasa di akun Instagramnya. Biasanya Susi membagikan aktivitasnya sedang memasak menu-menu ikan yang dibeli dari nelayan, namun kali ini Susi mengunggah aksinya menyanyikan sebuah lagu.

Tak sendiri, Susi ditemani oleh Kaka dan Ridho Slank. Lagu bertemakan ajakan untuk pergi ke laut tersebut diunggah melalui media sosial Instagram pribadinya Senin (6/7).

Lihat postingan ini di Instagram

Penasaran dengan cuplikan lagu kemarin ? Ini lho lengkapnya 😄😄

Sebuah kiriman dibagikan oleh Susi Pudjiastuti (@susipudjiastuti115) pada 5 Jul 2020 jam 6:52 PDT

Video tersebut merupakan cuplikan acara miliknya yang ditayangkan oleh Metro TV. Bersama Stand Up Komedian Kiki Saputri, mereka memandu acara tersebut.

"Kalau lagi galau, kalau lagi bingung, kita ke laut aja. Kalau lagi kesel, kalau lagi sebel. Kita ke laut aja. Di pinggir pantai, hatiku jadi santai. Ingat bu susi bilang, nyampah ditenggelamkan," begitu bunyi kutipan lirik lagu yang dinyanyikan oleh Kaka Slank.

Lagu tersebut mengajak masyarakat untuk datang menikmati keindahan laut serta menjaga kebersihan lingkungan laut.

"Dari pada ke mal, dompet bongkol, nongkrong di jalanan ngga ada juntrungan, mending ke laut aja. Galau di pinggir laut bisa banyak inspirasi. Ingat kata Bu Susi, nyampah ditenggelamkan," lanjut Kaka.

Dalam lirik lagu di bait terakhir, Susi juga menyinggung permasalahan kegiatan perikanan yang tidak sah (Illegal Fishing), yang masih kerap dilakukan di laut Indonesia.

Selain itu Susi juga mengangkat permasalahan soal ekspor bibit lobster.

"Illegal Fishing ditenggelamkan. Bibit lobster, ditenggelamkan," lantun Susi mengakhiri lagu tersebut.

sumber: kumparan.com

DPR Minta Pemprov DKI Batalkan Juknis PPDB dan Lakukan Seleksi Ulang

BERITA INFO INHIL - Komisi X DPR RI merekomendasikan dibatalkannya SK No. 501-2020 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tentang Juknis pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020, serta dilakukan proses seleksi ulang.

Hal ini disepakati dalam audiensi jajaran komisi bidang pendidikan DPR RI dengan Relawan Pendidikan Indonesia (RAPI), beserta perwakilan orang tua siswa, Selasa (30/6).

Forum itu dipimpin Ketua Komisi X Syaiful Huda, Wakil Ketua Dede Macan Yusuf, hingga Anggota Komisi Putra Nababan.

Ada tiga poin yang disepakati sebagai rekomendasi Komisi X DPR terhadap proses PPDB DKI Jakarta tahun 2020/2021.

Pertama, menyatakan terjadi kesalahan pada implementasi PPDB DKI 2020.

Kedua, pada saat ini relatif merata untuk kondisi perekonomian di warga DKI disebabkan pandemi corona.

Ketiga, menyatakan akan menunda proses PPDB DKI 2020 yang belum dilangsungkan. Dan akan mendesak untuk PPDB diulang.

"Kami minta pembatalan atau perpanjangan. Potensi yang mau jadi korban tetap harus dilindungi oleh pemerintah DKI. Yang sekarang jadi korban juga tetap harus dindungi dan diurus sampai mereka bisa sekolah," ucap Syaiful Huda usai pertemuan.

Sementara itu, Putra Pababan mengingatkan bahwa Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkesan mau cuci tangan terhadap calon peserta didik yang tidak lolos zonasi.

Padahal dalam Permendikbud No. 44 tahun 2019 jelas diatur tanggung jawab Pemda.

Putra lantas menyitir Pasal 27 Permendikbud yang menyatakan jika ada anak-anak yang tidak lolos dalam zonasi, Dinas Pendidikan wajib mencarikan sekolah terdekat untuk anak tersebut.

"Jika tidak mendapatkan zona yang sama, dicarikan di zona terdekat, dan itu tidak diperdulikan oleh kepala Dinas Pendidikan, Ya sudah, coba di jalur prestasi. Itu kan cuci tangan juga," tegas politikus PDI Perjuangan ini.

Kemudian, Dede Yusuf juga menyebut terkait PPDB yang sudah berjalan beberapa tahun ini memang selalu ada masalah tiap tahun.

Komisi X juga sudah berencana meninjau ulang kebijakan ini. Namun waktunya tidak mungkin sekarang karena perlu dibentuk Panja khusus.

"Namun, yang bisa dilakukan untuk DKI saat ini adalah membatalkan Juknis kemarin, dan dimulai baru lagi. Kita tahu ada kekurangan di sana sini, namun kita selamatkan dulu anak-anak yang di DKI ini," tandas politikus Demokrat itu. (jpnn)

Sentil Kementerian Kesehatan, Jokowi: Jangan Bertele-tele!

BERITA INFO INHIL - Presiden Jokowi meminta rantai birokrasi selama penanganan covid dipersingkat. Ia tak ingin lagi melihat pelayanan terhadap pasien maupun keluarga korban yang wafat akibat virus tersebut terkesan lamban.

"Selanjutnya saya minta agar pembayaran reimbursement untuk pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan covid ini dipercepat pencairannya. Jangan sampai ada keluhan. Misalnya yang meninggal itu harus segera, bantuan santunan itu harus mestinya begitu meninggal bantuan santunan harus keluar," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 29 Juni 2020.

"Prosedurnya di Kementerian Kesehatan betul-betul bisa dipotong. Jangan sampai bertele-tele," tambahnya.

Menurut Jokowi, permasalahan yang diketahui olehnya mengenai pelaksanaan uji medis baik dengan metode rapid test maupun PCR atau polymerase chain reaction untuk mengetahui seseorang terinfeksi virus. Masyarakat, kata dia, perlu disosialisasikan pentingnya mengikuti tes.

"Ini karena apa? Mungkin datang- datang pakai PCR, datang-datang rapid test, belum ada penjelasan terlebih dahulu, sosialisasi dulu ke masyarakat yang akan didatangi. Sehingga yang terjadi adalah penolakan," ujarnya.

Masalah lain yang ditemukan Jokowi agar segera dibereskan oleh anak buahnya adalah kasus mengenai pengurusan jenazah. Beberapa kasus ditemukan keluarga pasien memaksa mengurusi jenazah sendiri dan tidak mengikuti protokol kesehatan.

Lagi-lagi mantan Wali Kota Solo ini bilang, permasalahan yang kerap muncul di sejumlah daerah lantaran terjadinya miskomunikasi.

"Pelibatan tokoh-tokoh agama, masyarakat, rohaniawan, sosiolog, antropolog dalam komunikasi publik harus secara besar-besaran kita libatkan. Sehingga jangan sampai terjadi lagi merebut jenazah yang jelas-jelas covid-19 oleh keluarga," kata dia. (viva)

Mengenal Vespa T5, Serupa Tapi Tak Sama dengan Excel

BERITA INFO INHIL - Vespa Excel relatif sangat terkenal di Indonesia, tapi untuk model global ada yang jadi legendaris yaitu Vespa T5. Bodinya serupa dengan Excel bedanya ialah mesinnya lebih kecil 125cc.

Vespa T5 atau biasa dengan nomenklatur tambahan T5 Pole Position lahir pada 1985 dan berhenti produksi 1989. Sehingga secara generasi, Vespa T5 lebih tua dari Excel yang ada di Indonesia.

Model ini lahir karena saat itu Piaggio sedang terkepung motor-motor Jepang. Bukan hanya di Italia tapi juga seluruh dunia. Saat itu motor Jepang bisa disebut menguasai pasar, dari skuter hingga motor sport.

Vespa T5 dan juga Excel, dibangun sebagai model sporty alias motor kencang. Skuter bongsor ini merupakan pengembangan dari PX Exclusive. Baik dari segi desain, fitur hingga kemampuan teknisnya.

Desainnya melambangkan kecepatan, terlihat adanya windshild kecil. Soal fitur sudah memakai sein depan belakang, bak oli samping terpisah, dan ban cadangan. Fitur terakhir tidak dimiliki oleh motor Jepang.

Silinder Vespa T5 memakai aluminium, dan punya lima lubang untuk meningkatkan performa sekaligus pendinginan mesin, sehingga mampu meraih putaran mesin lebih tinggi dari Vespa PX.

Rincian piston bore x stroke 55 mm x 52 mm. Suplai bensin dan udara diatur pakai karburator Dell'orto 24mm. Meski hanya 125cc tenaga yang dihasilkan diklaim setara PX200, meski di putaran tinggi kalah torsi.

Selayaknya Vespa klasik motor ini memakai panel baja di sekujur tubuh. Bobot keringnya 112 kg. Mesin berada di kanan, rem depan belakang tromol, dengan pedal rem belakang berada di dek kanan.

Di Inggris, Spanyol dan Italia, model entry level tidak punya bak oli samping terpisah sehingga harus mencampur sendiri, tapi di Perancis dan Jerman ada. Fitur starter elektrik pun opsional tergantung negara tujuan.

Vespa T5 dijual dalam tiga generasi. Model pertama ialah Vespa T5 Mk1, generasi kedua Vespa T5 Classic. Kemudian T5 Milennium yang punya opsi rem depan sudah memakai disc brake.

Bodi Vespa T5 dipakai oleh banyak model lainnya. Tercatat ada enam model Vespa yang memakai bodi serupa Vespa T5, yaitu:

1. Vespa GS200, model ini eksis di Jerman, Benelux, dan Jepang.
2. MotoVespa TX200, yang eksis di Spanyol
3. Piaggio dan LML. Model LML Vespa T5 punya tiga varian mesin, PX100, PX150 dan PX200 untuk pasar Australia.
4. LML Select dan Select 2. Merupakan pengganti atau generasi penerus LML Vespa T5.
5. Vespa Excel. Skuter produksi PT Danmotors, Jakarta. Mengeluarkan dua varian mesin yaitu Excel 150 dan Excel 200.
6. PGO V6. Perusahaan PGO Taiwan memproduksi V6 yang merupakan kloning dari T5.

sumber: kompas.com

Survei Sebut Elektabilitas PDI Perjuangan Tertinggi

BERITA INFO INHIL - Hasil survei New Indonesia Research & Consulting menyebutkan elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tertinggi dibandingkan partai-partai lain. "Elektabilitas PDIP masih tertinggi dan meningkat hingga 29,3 persen, membuktikan bahwa PDIP masih kokoh berada di puncak," kata Direktur Eksekutif New Indonesia Research & Consulting Andreas Nuryono dalam siaran persnya, di Jakarta, Ahad (28/6).

Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu telah memecahkan rekor dengan menang Pemilu tiga kali sejak pasca reformasi. Jumlah suara PDIP pada Pemilu 2019 mencapai 19,3 persen.
Peta partai politik, kata dia, diprediksi tidak terlalu jauh berbeda dari perolehan suara hasil Pemilu 2019. Gerindra dan Golkar tetap menyusul di posisi kedua dan ketiga, dengan elektabilitas masing-masing 12,5 persen dan 9,7 persen. Perolehan suara sebelumnya hanya terpaut tipis, yaitu 12,6 persen dan 12,3 persen.
Di posisi papan tengah ada PKB (6,8 persen), PKS (5,5 persen), PSI (4,2 persen), NasDem (4,1 persen), Demokrat (3,8 persen), PPP (2,4 persen), dan PAN (1,6 persen). Dalam Pemilu 2019 perolehan suara PKB 9,7 persen, PKS 8,2 persen, PSI 1,9 persen, NasDem 9,1 persen, Demokrat 7,8 persen, PPP 4,3 persen, dan PAN 6,8 persen.
"Dibandingkan hasil Pemilu 2019, hanya PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengalami kenaikan elektabilitas," tutur Andreas.
Padahal dari hasil perolehan suara sebelumnya PSI tidak bisa memiliki wakil di Senayan. Menurut Andreas, kinerja PSI di tingkat DPRD terbukti efektif sebagaimana PDIP di tingkat nasional.
Di deretan papan bawah ada Perindo (0,9 persen), Berkarya (0,7 persen), Hanura (0,3 persen), PBB (0,2 persen), PKPI (0,1 persen), dan Garuda (0,1 persen). Dalam Pemilu 2019 perolehan suara Perindo 2,7 persen, Berkarya 2,1 persen, Hanura 1,5 persen, PBB 0,8 persen, PKPI 0,2 persen, dan Garuda 0,5 persen.
Sisanya masih ada 17,1 persen yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Survei belum mencatat kemunculan partai baru seperti Gelora atau pecahan PAN kubu Amien Rais.
"Masih ada waktu empat tahun ke depan di mana elektabilitas partai politik bisa meningkat ataukah menurun," kata Andreas.
Survei New Indonesia Research & Consulting dilakukan pada 8-18 Juni 2020, dengan jumlah responden 1.200 orang. Metode survei dilakukan melalui sambungan telepon terhadap responden survei sebelumnya yang dipilih secara acak. Margin of error survei sekitar 2,89 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.

sumber: republika

Ahok Blak-blakan Bandingkan Gaji Komut Pertamina dan Gubernur DKI

BERITA INFO INHIL - Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok buka-bukaan terkait gaji yang diterimanya saat menjabat sebagai Komut Pertamina maupun Gubernur DKI Jakarta.

Secara besaran bersih yang diterima, dia mengakui digaji lebih banyak sebagai Komut Pertamina. Ahok mengatakan, bisa mendapatkan gaji bersih sebesar Rp170 juta tiap bulannya.

"Kalau gajinya Gubernur kan cuma Rp7 juta lebih sebulan, tunjangan buat makan Rp30 juta, memang ada mobil, sopir, tapi kan tidak bisa kita dapat. Kalau di pertamina, kita bisa dapat Rp170 juta," ujar Ahok dalam wawancara live instagram @kickandyshow dikutip Minggu, 28 Juni 2020.

Meski mengakui gaji sebagai Komisaris Pertamina lebih besar, Ahok menilai lebih enak menjadi Gubernur DKI Jakarat. Dia pun menyebutkan alasannya bahwa Gubernur bisa lebih berperan membantu orang kurang mampu dan memiliki dana operasional tersendiri.

"Kalau Gubernur lebih enak, dana operasional Rp3 miliar sebulan untuk bantu orang miskin. Kalau sendiri bisa Rp4 miliar lebih dana operasional gubernur sebulan," kata dia.

Ahok mencontohkan, banyak ijazah anak-anak DKI Jakarta yang tersangkut alias belum bisa diterima karena belum membayar uang sekolah.

"Kan ada yang ijazahnya nyangkut, kalau itu kasih aja (bantuan). Ya, kalau komisaris kan tidak ada dana itu,” tutupnya. (viva)

Angka KDRT di Kabupaten Malang Tertinggi Saat PSBB

BERITA INFO INHIL - Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang membeberkan fakta menarik. Saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Malang melonjak pesat, bahkan tertinggi.

Dari data yang dihimpun tugumalang.id, pada bulan Januari 2020 ada 4 kasus KDRT di Kabupaten Malang. Lalu turun 50 persen menjadi 2 kasus di bulan Februari 2020.

Angka KDRT tiba-tiba meroket di bulan Maret 2020. Tepatnya ketika pandemi COVID-19 mulai masuk Kabupaten Malang. Tak tanggung-tanggung, peningkatan menjadi 300 persen dengan 8 kasus.

Angka ini terus naik menjadi 9 kasus di bulan April 2020. Artinya, ada kenaikan 12,5 persen dari bulan sebelumnya.

Jumlah kasus KDRT tertinggi berada di bulan Mei 2020 saat pelaksanaan PSBB Malang Raya. Total ada 12 kasus dengan kenaikan 33,3 persen dari bulan sebelumnya.

Kanit PPA Polres Malang, Ipda Yulistiana Sri Iriana, mengatakan jika COVID-19 tidak menjadi faktor penyebab meningkatnya angka KDRT.

"Berjalan 3 bulan ini saya pikir COVID-19 tidak ada pengaruhnya. Karena pelaporan tetap ada dan tidak ada pengaruhnya," papar Yulistiana, di Mako Polres Malang, pada Jumat (26/6/2020).

Namun, Yulistiana mengakui jika kebanyakan kasus yang masuk ke Unit PPA Polres Malang memang KDRT dan pencabulan. "Kejahatan yang masuk ke Unit PPA kebanyakan KDRT dan dan kejahatan seksual," terangnya.

Yulistiana mengatakan, kebanyakan KDRT di Kabupaten Malang adalah karena faktor ekonomi. "Kebanyakan kalau KDRT penyebabnya ekonomi," sebutnya.

sumber: kumparan

65 Persen Driver Grab Jadikan Profesinya Sebagai Penghasilan Utama

BERITA INFO INHIL - Ojek online atau transportasi online lainnya kini menjadi sesuatu yang sulit dipisahkan dari kebiasaan masyarakat urban di kota besar.

Alasan utamanya adalah efisiensi, baik untuk cost maupun effort yang dibarengi dengan kemudahan akses berbasis online. Sehingga penggunaan layanan jasa ini terus mengalami peningkatan.

Seiring dengan meningkatnya permintaan, meningkat pula jumlah mitra penyedia layanan ojek online ini, hingga tak sedikit yang menggantungkan pendapatan mereka sebagai mitra ride hailing, seperti Grab.

Peneliti Ekonomi Tenggara Strategic, Stella Kusumawardhani memaparkan hasil studinya pada 2019 yang menyatakan bahwa 49 persen mitra GrabBike memilih bekerja secara full-time.

"Sementara untuk yang menjadikan Grab itu sumber penghasilan utama lebih besar lagi, sampai 65 persen," ujar Stella dalam Konferensi Pers - Peran gig workers dalam ketangguhan ekonomi Indonesia, Kamis (25/6/2020).

Sisanya hanya sebagai sambilan

Driver Grab Bike mengenakan Grab Protect pelindung yang membatasi antara pengemudi dan penumpang saat diluncurkan di Jakarta, Selasa (9/6/2020). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sisanya, Stella memaparkan sebanyak 35 persen mitra memilih bergabung dengan Grab sebagai sumber pendapatan sekunder.

Tak jauh berbeda, sebanyak 73 persen mitra GrabCar juga menggantungkan penghasilan utama mereka dari Grab, dan hanya 27 persen yang memilih Grab sebagai sumber pendapatan sampingan.

sumber: liputan6

Lowongan Kerja BUMN untuk Lulusan S1/D4, Cek Syaratnya

BERITA INFO INHIL - Salah satu BUMN, PT Virama Karya (Persero) membuka kesempatan berkarir bagi lulusan Diploma 4 (D4) hingga Sarjana (S1).

Mengutip dari situs resminya, Rabu (24/6/2020), posisi lowongan yang dibutuhkan yaitu Full Stack Programmer (kode posisi: FSP), Staf Pelatihan & Sertifikasi SDM (kode posisi:SDM), Staf Satuan Pengawasan Internal (kode posisi: SPI) dan Engineer (kode posisi: TS).

Berdasarkan dengan itu, persyaratan untuk mengisi posisi ini juga beragam. Misalnya saja untuk posisi Full Stack Programmer adapun persyaratannya yaitu harus memiliki pendidikan minimal S1/D4 Teknik Informatika.

Selanjutnya, berpengalaman dalam mengembangkan aplikasi web dan aplikasi mobile dengan bahasa PHP, Javascript, Java, dan Objective C, berpengalaman menggunakan framework aplikasi modern (Laravel, React-Native), memahami konfigurasi server, Windows Server dan Nginx serta mempunyai portofolio aplikasi.

Untuk posisi Staf Pelatihan & Sertifikasi SDM memiliki persyaratan yaitu memiliki pendidikan minimal S1/D4 Teknik Informatika, berpengalaman dalam mengembangkan aplikasi web dan aplikasi mobile dengan bahasa PHP, Javascript, Java, dan Objective C, berpengalaman menggunakan framework aplikasi modern (Laravel, React-Native), memahami konfigurasi server, Windows Server dan Nginx serta memiliki portofolio aplikasi.

Lalu untuk posisi Staf Satuan Pengawasan Internal memiliki persyaratan yaitu pendidikan minimal S1 Ekonomi / Manajemen / Akuntansi / Teknik Industri / Teknik Sipil, berpengalaman sebagai Satuan Pengawas Internal pada industri Jasa dan berpengalaman dalam Audit Sistem (ISO, SMK3).

Sementara untuk posisi Engineer memiliki persyaratan yaitu pendidikan minimal S1 Teknik Sipil, pengalaman minimal 5 tahun dan memiliki Sertifikasi Keahlian Madya (SKA Madya).

Bagi calon pelamar yang berminat dan memenuhi persyaratan tersebut dapat melakukan pendaftaran dengan mengakses link https://tinyurl.com/rekrutmenviramakarya .

Selain itu perlu untuk diperhatikan juga bagi para pelamar wajib mengisi kode posisi pada link pendaftaran dan lamaran diterima paling lambat tanggal 28 Juni 2020.

sumber: kompas

Anies: Pemerintah Gak Boleh Sok Tahu, Dengarkan yang Berpengalaman

BERITA INFO INHIL - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, dalam membangun Jakarta ia tak mau seakan-akan paling mengetahui semuanya. Untuk itu, ia mengajak orang-orang di luar pemerintahan untuk berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta dalam merumuskan sebuah kebijakan di ibu kota.

Anies menyakini, dalam membangun Jakarta harus dengan cara kolaborasi dan gotong royong.

"Pemerintah gak boleh sok tahu. Pemerintah ya dengerin nasihat yang berpengalaman, dari yang berpengetahuan, dan nasihat dari yang memahami aspek teknis," ujar Anies dalam Webinar IDN Times bertajuk 'Ramai-ramai Bersepeda di Era Pandemik', Rabu (17/6) malam.

1. Pemerintah minim ide dan kreativitas, sehingga perlu kolaborasi

IDN Times/Gregorius Aryo Damar P

Sebagai contoh, kata Anies, dalam membuat kebijakan terkait jalur sepeda Pemprov DKI Jakarta berkomunikasi dengan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), Forum Diskusi Transportasi Jakarta (FDTJ), dan Komunitas Bike to Work.

Menurut Anies, orang-orang yang di luar pemerintahan seperti komunitas tersebut memiliki ide, nasihat, tapi tak punya kewenangan dan fiskal. Sedangkan pemerintah berwenang membuat kebijakan dan memiliki fiskal.

"Kami punya kewenangan, punya fiskal tapi minim ide dan kreativitas. Kalau itu bisa join, that will be great," ujar Anies.

2. Pemprov DKI Jakarta ingin dengar masukan dari orang non-pemerintahan

Anies Baswedan dalam acara Ngobrol Seru : Ramai-ramai bersepeda di era pandemik COVID-19 by IDN Times (IDN Times/Besse Fadhilah)

Anies mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sangat ingin mendapat masukan dari pengalaman orang-orang di pemerintahan mengenai apa yang dibutuhkan ibu kota. Sebab, bila pemerintah membuat kebijakan sendiri, maka belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan tantangan di masa depan.

"Karena itu pendekatannya kolaborasi," jelas Anies.

3. Di Jakarta masih banyak yang bersepeda untuk olahraga

Ilustrasi Hari Sepeda Dunia 3 Juni (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2014-2016 ini pun mengapresiasi pihak-pihak yang telah memulai penggunaan sepeda sebagai alat transportasi. Sebab, ia melihat masih banyak orang yang menggunakan sepeda hanya sebagai alat berolahraga.

"Tapi sebagai alat transportasi belum, ini yang musti kita dorong. Di Jakarta yang saya lihat sepeda sebagai alat olahraga, digunakan saat liburan," ujar Anies.

sumber: idntimes

Survei Kinerja Jokowi-Ma'ruf Merosot, Istana Nilai Masih Batas Wajar

BERITA INFO INHIL - Survei Indikator Politik Indonesia merilis persepsi publik terkait kinerja pemerintah dalam penanganan Covid-19. Hasilnya pun menurun dibandingkan pada Februari 2020 yang sebelumnya mencapai 70,8 pesen kini hanya 56,4 pesen.

Walaupun alami penurunan, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menilai wajar terkait hal tersebut.

"Saya kira itu wajar, pasti ada penurunan dalam kondisi normal saja kepuasan itu bisa naik-turun, apalagi dalam kondisi ini," kata Doni dalam pesan singkat, Senin (8/6).

Dia menjelaskan, penurunan tersebut tidak terlalu signifikan. Sebab pemerintah sudah memberikan kinerja yang maksimal untuk masyarakat dalam menangani Covid-19.

"Masih dalam jalur, masih dalam koridor," jelas Doni.

Sebelumnya diketahui, Survei Indikator Politik Indonesia memperlihatkan persepsi publik masih puas terhadap kinerja pemerintah pusat dalam menangani pandemi Covid-19. Pada survei Indikator Mei 2020, tingkat kepuasan masyarakat mencapai 56,4 persen. Responden yang menyatakan tidak puas sebesar 31,3 persen.

Dibandingkan dengan survei Indikator pada Februari 2020, terjadi penurunan kepuasan masyarakat terhadap bagaimana pemerintah mengambil langkah kebijakan menghadapi pandemi Covid-19. Survei Februari 2020 ini dilakukan sebelum kasus Covid-19 mulai ramai di Indonesia.

Pada Februari 2020, tingkat kepuasan publik mencapai 70,8 persen. Sementara yang tidak puas hanya 11,6 persen.

"Kepuasan publik dengan langkah-langkah pemerintah dalam pencegahan penyebaran corona masih mayoritas, tapi menurun signifikan dibanding tiga bulan sebelumnya," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam pemaparan survei secara daring, Minggu (7/6).

Sedangkan, kepuasan publik terhadap Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 cukup tinggi. Sebesar 63,7 persen menyatakan puas, 25,6 persen menyatakan tidak puas.

"Mayoritas publik cukup atau sangat puas atas kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di bawah pimpinan Doni Monardo," jelas Burhanuddin.

sumber: merdeka.com