Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menyebutkan, DPR RI sudah mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memastikan tambahan alokasi anggaran ke PLN.
Tambahan anggaran itu, kata Kamrussamad, dari sebelumnya senilai Rp 3,5 triliun menjadi total Rp 58,29 triliun untuk mempercepat realisasi program administrasi price yaitu menggratiskan pemakai 450VA, sebanyak 24 juta pelanggan dan 900VA dengan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan.
“Agar likuiditas PLN tetap terjaga dengan adanya kebijakan pemerintah dalam membantu rakyat karena dampak Covid-19,” ujar Kamrussamad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3/5).
Politisi Partai Gerindra ini mengakui, telah mengetahui adanya keluhan sejumlah masyarakat mengenai kenaikan tarif PLN yang tidak diinformasikan sebelumnya oleh PLN.
Menurutnya, PLN subjektif dalam mengukur kategori mampu maupun tidka mampu.
“Benar ada pengaduan dari warga bahwa PLN membuat klasifikasi pelanggan 900VA Tidak semua membuatkan diskon 50 persen, ada Subyektivitas PLN dalam menentukan kategori mampu dan tidak mampu. Ini bisa menjadi pemicu ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah,” jelasnya.
Begitu juga pelanggan 1.300VA yang mengeluhkan kenaikan tarif pembayaran. Bagi dia, jika tidak diselesaikan maka akan berdampak pada kemarahan masyarakat.
"Hampir sebagian besar masyarakat menggunakan 1.300VA. Keluhan warga atas kenaikan tagihan pelanggan 1.300VA berpotensi memicu kemarahan rakyat,” tegasnya.
Kamrussamad berharap agar pemerintah tidak menjadikan musibah Covid-19 ini sebagai ladang bisnis dan mencari keuntungan dari masyarakat yang terdampak.
“Kita berharap PLN tidak menjadikan Pandemik Covid-19 sebagai Ladang bisnis baru yang menambah penderitaan rakyat," pungkasnya.
Sumber: rmol.id
Loading...
loading...
