Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengungkapkan hanya satu kabupaten yang tercatat tidak memiliki pendaftar program kartu prakerja, yakni Kabupaten Deiyai, Papua.
"Pendaftar berasal hampir dari semua kabupaten kecuali satu, yaitu Kabupaten Deiyai," ujarnya dalam paparan virtual, Senin (13/7).
Oleh karena itu, ia mengaku telah meminta pemerintah Papua untuk meningkatkan sosialisasi kepada warga di Kabupaten Deiyai terkait program kartu prakerja.
Sebab, warga kabupaten di sekitarnya juga tercatat sebagai pendaftar kartu prakerja, seperti Kabupaten Jayawijaya, Yahukimo, dan Yalimo.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 680 ribu orang telah menerima manfaat dari kartu prakerja. Mayoritas penerima, atau 58 persen adalah pekerja korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Lalu, 35 persen merupakan pencari kerja, 6 persen masih bekerja, dan 1 persen pelaku UMKM terdampak.
Denni menuturkan pihaknya bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menggelar survei kepada penerima kartu prakerja.
Ia menjelaskan survei ini terpisah dengan survei dalam rangkain insentif pekerja. "Ini surveinya betul-betul, tidak ada insentif apa-apa. Jadi kami ingin quick check respond penerima kartu prakerja,"paparnya.
Hasilnya, lanjut Denni, mengungkapkan sebanyak 79 persen responden tidak mengalami kesulitan mendaftar. Sebanyak, 50 persen mengaku membutuhkan kurang dari satu jam untuk mendaftar.
Dari proses pendaftaran, syarat upload foto e-KTP dan swafoto ternyata dirasa paling sulit.
Lebih lanjut, sebanyak 81 persen penerima manfaat merupakan masyarakat tidak bekerja dan tujuh persen berasal dari UMKM terdampak covid-19. "Lalu, 12 persen pekerja yang ingin meningkat kompetensinya, karena perpres lama dan baru diperkenankan pekerja untuk mendaftar, namun mereka minoritas," kata Denni.
Dari sisi pendidikan, sebanyak 91 persen merupakan lulusan SMA. Lalu, 88 persen merupakan penduduk di usia relatif muda yakni 18-34 tahun.
Untuk diketahui, peserta kartu pekerja mendapatkan total manfaat senilai Rp3,5 juta. Terdiri dari, biaya pelatihan ditetapkan sebesar Rp1 juta per peserta.
Lalu, dana insentif sebesar Rp600 ribu per peserta per bulan selama empat bulan dan insentif survei sebesar Rp50 ribu per peserta per bulan selama tiga bulan. (cnn)
Loading...
loading...
