"Saat ini kan sudah mulai fase puncak, angka kumulatif nasional kan naik terus. Jangan dilihat DKI, karena DKI pembatasannya mulai berjalan. Terjadi peningkatan orang yang tinggal di rumah. Jadi kasusnya sudah mau menurun," ungkap Pandu, Minggu (3/5).
"Ini kalau enggak dijaga, enggak ditingkatkan terus, kalau kayak jalan bergelombang. Ditingkatkan terus disiplinnya," sambung dia.
Melihat tren di DKI, Pandu menyebut PSBB harusnya dilakukan secara nasional. Wilayah-wilayah lain diimbau mengajukan PSBB per provinsi seperti di DKI dan Jawa Barat.
"Kalau PSBB berlaku nasional kita bisa cepat turun. Kalau enggak nanti wilayah tertentu aja yang turun. Dan wilayah lain masih terus meningkat. Kalau mau serempak, PSBB sudah membawa harapan memberi bukti Jakarta dan Jabar mulai tanggal 6 Mei," urainya.
Wilayah besar seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Papua disebut Pandu prioritas. Namun, cara penerapan PSBB itu tak harus sama dengan yang diaplikasikan di Jakarta.
"Jatim, Jateng, Papua harus melakukan. Pelaksanaannya bisa bervariasi. Enggak usah di Papua seperti di Jakarta. kan penduduknya jarang. Yang penting dibatasi dulu mobilisasi manusia dalam jumlah besar," tegasnya.
Dalam dua pekan terakhir, pertumbuhan kasus corona di Jakarta memang cenderung menurun. Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap mengingatkan warganya agar tak mengendurkan disiplin.
"Perlu digarisbawahi, meski pun beberapa hari ini ada penurunan, tapi ini tidak boleh diartikan sebagai PSBB kendor. Harus lebih disiplin, ketat, karena masih ditemukan kasus-kasus positif di masyarakat," ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (1/5).
Sumber: kumparan.com
Loading...
loading...
