Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial kita minta untuk menyampaikan data kemiskinan itu berasal dari RT/RW dan Kepala Desa dan para organisasi pilar sosial yang tersebar di daerah, seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Ini penting agar datanya betul-betul obyektif," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, TB Ace Hasan Syadzily, Selasa (28/4).
Namun, politisi Partai Golkar ini kerap menerima keluhan masyarakat di daerah mengenai penyaluran bantuan sosial. Dia justru mempertanyakan pemerintah pusat apakah menerima input data penerima bantuan dari pemerintah daerah atau tidak.
"Namun pertanyaan, saya mendapatkan keluhan dari daerah, apakah data yang diinput dari pemerintah daerah itu diterima sebagai penerima manfaat dari bantuan sosial itu atau tidak? Ini yang sebetulnya menjadi pertanyaan dari daerah," ujarnya.
"Sebab, pemerintah daerah sendiri mempertanyakan apa yang mereka masukan ke dalam DTKS itu belum sepenuhnya masuk sebagai penerima DTKS itu. Yang menerima program-program bantuan sosial itu tetap itu-itu saja, tidak ada perubahan dari data yang diajukan," tambahnya.
Kementerian Sosial, lanjut Ace, melalui DTKS harus betul-betul memverifikasi dan memvalidasi input data yang berasal dari daerah sesuai dengan yang pemerintah daerah melalui Dinas Sosial saat mengajukan input data tersebut.
"Jangan sampai data-data penerima bantuan sosial tidak tepat sasaran seperti yang selama ini dikeluhkan banyak pihak," tutupnya.
Sumber: rmol.id
Loading...
loading...
