Pihak penyedia kelas pelatihan tersebut menghubungi Agustinus. Ia menyayangkan tindakan sang jurnalis karena dianggap memuat informasi yang tendensius.
"Kalau Anda seorang jurnalis, ya pasti lah akan lulus exam kursus tentang jurnalistik. Mungkin bisa mencoba kelas-kelas lainnya seperti pemograman Android, Bahasa Mandarin, dll." bunyi pesan pihak penyedia pelatihan bernama Monica Merly.
Pesan dari Monica Merly ini dibagikan oleh Agustinus sebagai bukti tanggapan yang sudah diberikan oleh penyedia pelatihan.
Monica lantas menyinggung mengapa Agustinus tak menyebut instruktur dari kelas yang diikutinya, melainkan justru Adamas Belva.
Monica menjelaskan bahwa instruktur kelas itu padahal adalah seorang jurnalis juga.
Iapun menyebutkan profile instruktur tersebut.Instruktur itu baru 4 tahun berpengalaman dalam dunia tulis menulis jurnalistik. Sementara 2 tahun sebelumnya , dia berkarier sebagai content writer.
Agustinus memiliki alasan tersendiri untuk kasus itu. Dalam tulisannya, Ia memang tidak menyebutkan nama instruktur kelasnya dan latar belakang profesinya.
"Karena saya tahu etika profesi untuk tidak menyinggung reputasi seorang wartawan," kata Agustinus dalam keterangannya (29/4/2020).
Agustinus mengaku dirinya juga tidak menyebutkan Ruangguru dalam tulisannya karena perusahaan itu memang telah berizin resmi sebagai lembaga.
Monica lantas melanjutkan respons mengenai sertifikat yang jadi bahan utama Agustinus dalam tulisannya.
"Anda mungkin baru dapat Sertifikat 'Excellence', tapi belum Sertifikat Completion'. Dari kami melaporkan setiap hari kedua status peserta (complete dan lulus exam)," tulis Monica.
 |
| Tanggapan Pihak Penyedia Kelas Online. |
Namun, Agustinus kembali menegaskan bahwa maksud dari tulisannya adalah memprotes model bisnis prakerja yang menyelipkan kata kompetensi.
"Saya mempermasalahkan model bisnis prakerja dengan membeli video pelatihan Rp 5,6 triliun dari APBN," bunyi keterangan Agustinus.
Jurnalis ini juga menambahkan dirinya tak menyalahkan keterlibatan startup digital pendidikan yang sudah berizin resmi.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat bahwa model bisnis dalam pelaksanaan Karti Prakerja berpotensi merugikan negara.
"Tindakan yang diduga berpotensi korupsi. Tindakan yang tidak patut secara moral. Tindakan yang tidak patut dari sisi ekonomi/keuangan. Tindakan yang tidak patut secara sosial. Yang semua itu terjadi pada saat pandemi COVID-19.Salam 5,6 Triliun," tutup Agustinus.
Sementara itu, tanggapan dari Monica ini justru mendulang komentar dan tertawaan dari warganet.
Tak jarang di antaranya yang menganggap jawaban tersebut berada di luar topik pembahasan tulisan Agustinus sebelumnya.
Seorang warganet menulis, "That's the pont. Yang kita kritisi sistemnya. Dia sepertinya gagal paham".
"Bagus ditanggapi..walaupun tidak mengeyangkan juga tidak menghilangkan rasa haus" kata wargent lainnya.
Selain itu, seorang pengguna Facebook lainnya menambahkan, "Yang kita kritisi pemanfaatan dana triliun milik negara yg kental aroma korupsi dan kolusi. Namun ada aja orang-orang yang gagal paham terhadap kritik dana 5,6 T tersebut. Dikiranya kita mengritik kualitas lembaga atau Kualitas video pelatihannya.
Atau memang ada wacana menggiring opini masyarakat bahwa yg kita perjuangkan ini anti peningkatan kualitas SDM.
Padahal yg kita inginkan pemanfaatkan keuangan negara utk pos-pos lebih penting dari sekedar buat kursus yg nilainya triliunan."
Sumber: suara.com
Loading...
loading...
