DUMAI, Berita Info Inhil - Polres Dumai melalui Unit Politik Sat Intelkam melakukan silaturrahmi dengan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Dumai.
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meluruskan permasalahan spanduk warkah LAMR Dumai yang sempat viral di akhir Januari lalu.
Dimana sebelumnya, LAMR mengeluarkan warkah, yang salah satu isinya mengutip falsafah 'di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung'.
Maksud dari warkah tersebut berkaitan erat dengan pemilihan Wali Kota Dumai dan Wakil Wali Kota Dumai pada September 2020 mendatang.
Sehingga terkesan ada penekanan, jika kepala daerah haruslah asli Suku Melayu.
Membuat sejumlah warga yang menolak warkah tersebut melakukan aksi protes dengan pemasangan spanduk di sejumlah titik.
Salah satu tulisannya yakni 'Tolak Warkah LAMR Dumai, siapapun berhak dipilih dan memilih !!!'
Demi menghindari pertikaian di lingkungan masyarakat menjelang pilkada nanti, Iptu Dadang selaku Ketua Tim Unit Politik Sat Intelkam Polres Dumai mewakili Kapolres Dumai, AKBP Andri Ananta Yudhistira mengundang pihak LAMR untuk berdiskusi membahas permasalahan tersebut.
Bersama tiga anggotanya yakni Bripka Bambang, Brigadir Andri DA dan Briptu Ramdhan, Iptu Dadang kepada Berita Info Inhil baru-baru ini mengatakan selain karhutla menjadi program prioritas Kapolda Riau, pilkada serentak juga menjadi tanggung jawab Polri saat ini dalam menjaga situasi kantibmas yang aman dan kondusif.
"Makanya kita rangkul pihak LAMR. Kami juga tidak ingin terjadi yang tidak diinginkan menjelang pilkada ini,"ucap Dadang sembari mengatakan pertemuan mereka dilakukan pada pertengahan Februari lalu.
Disinggungnya lagi, untuk pilkada saat ini, cukup banyak kandidat yang berminat menjadi kepala daerah. Tak hanya Suku Melayu saja, melainkan beragam suku.
"Mengacu hal itu, jangan sampai timbulnya perpecahan akibat menyinggung SARA (suku, agama, ras dan adat-istiadat),"ungkap dia.
"Tak hanya LAMR saja melainkan pihak parpol dan para kandidat, stakeholder, ormas, pemuda, tokoh masyarakat, agama dan lainnya juga kita rangkul,"kata dia
Senada disampaikan Brigadir Andri. Ini dilakukan Polri karena berkaca pada pengalaman pilpres sebelumnya, politik sempat memanas karena dari masing-masing kubu.
"Makanya kita takut ini terjadi lagi. Jadi sedini mungkin harus diantisipasi, agar terhindar dari politik praktis,"ucapnya sembari berharap komunikasi yang terjalin ini agar tetap terjaga.
Kegiatan silaturrahmi yang dilaksanakan ini adalah suatu upaya dalam menciptakan pilkada 2020 yang aman dan kondusif di Kota Dumai dimana Polres Dumai dapat bekerja sendiri tanpa adanya campur tangan dari tomas, toga dan todat Kota Dumai.
"Dengan adanya kerjasama yang baik ini mudah-mudahan Pilkada 2020 Kota Dumai dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama," tambahnya menimpali.
Di kesempatan berbeda, Sekjen Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Kota Dumai, Datuk Rifai Hasbi juga mengaku jika komunikasi yang dibangun di antara keduanya juga selesai.
Ada sejumlah poin yang mereka sepakati di antara kedua belah pihak. Di antaranya LAMR Kota Dumai bersedia menjaga kondusifitas hingga pelaksanaan pilkada mendatang.
"Kami juga akan terus berkoordinasi dengan Polres Dumai untuk selalu menjaga pilkada agar tetap berjalan sebagaimana mestinya,"sebutnya lagi.
Ia berjanji akan bertanggungjawab jika terjadinya bargaining di dalam masyarakat sehingga menimbulkan konflik.
Namun sebagai orang Melayu yang mengedapankan falsafah tersebut. Untuk menjadi pemimpin di Dumai ini, pihaknya tetap mengedapankan orang Melayu.
"Andaikan pun tidak orang Melayu, tapi mereka harus mengikuti ketentuan sebagai orang Melayu sehingga dia bisa mengerti dan mencintai Bumi Melayu ini,"katanya tegas.(kll)
