INHIL, Berita Info Inhil - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indrgiri Hilir (Inhil), Muhammad Wahyudin turut menanggapi terjadinya kelangkaan gas elpiji 3 Kg khususnya yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan persoalan klasik dari tahun ke tahun.
Ia mengatakan ada beberapa pekerjaan utama yang harus dilakukan pemerintah melalui dinas terkait dan perwakilan pertamina di Kabupaten Inhil sebagai bentuk evaluasi agar kejadian serupa tak kembali terulang.
Pekerjaan pertama yang harus dilakukan Dinas dan pertamina yaitu menyelidiki betul melalui pihak ketiga bagaimana perjalanan gas elpiji 3 Kg sampai ke tangan konsumen.
"Jumlah tabung elpiji 3 Kg ini tidak bisa pertamina menambah karena itu subsidi yang sudah dipatok pemerintah. Sekarang kita perlu tahu di lapangan seperti apa, karena sesuai yang dikehendaki pemerintah, gas elpiji tiga kilo bersubsidi itu diperuntukan bagi warga miskin. Apa benar orang miskin yang menggunakan itu," ujarnya.
Melihat fenomena ini ia melihat yang menggunakan gas elpiji tiga kg ini bukan orang yang benar-benar miskin. Melainkan, kata dia, ada orang yang merasa miskin juga menggunakannya.
"Artinya, pada saat di depan mata orang tahu ada gas murah, kenapa harus beli yang mahal. Akibatnya, kebutuhan gas bagi warga miskin tidak bisa dipenuhi. Misalnya, pemerintah menetapkan kebutuhan gas 3 Kg bagi warga miskin sekian, ternyata bisa bertambah, artinya ada orang yang merasa miskin yang ikut membeli," katanya.
Kemudian, ia menilai perlu juga diwaspadai terjadinya pengoplosan gas elpiji seperti yang sebelumnya pernah terjadi, Karena memang menarik, mengoplos dari 3 Kg dipindahkan ke tabung lima kilogram, itu kan pernah terjadi dan mudah-mudahan sekarang tidak terjadi lagi,” tuturnya.
Selain itu, ada kemungkinan jumlah masyarakat miskin bertambah. Walaupun di angka statistik menurun, tapi bisa saja kuantitas penduduk miskin bertambah, artinya (kuota gas) yang ditetapkan pemerintah kurang.
Dirinya juga menduga, terjadinya kelangkaan gas elpiji 3 Kg ini lantaran semakin meningkatnya pelaku usaha mikro sekalipun Pertamina menyatakan bahwa pasokan gas elpiji 3 Kg tidak berkurang bahkan bertambah.
“Saya menduga hal itu betul, karena orang yang menggunakan 3 kilogram itu semakin banyak, seperti yang saya katakan tadi, banyak orang yang merasa miskin juga menggunakan gas elpiji tiga kilogram,” jelasnya.
Dirinya turut menanggapi statemen Kepala Disperindag Inhil, melalui Kabid Perdagangan, Arispuddin menyampaikan terjadinya kelangkaan gas elpiji 3 kg dilapangan, Rabu (26/2/20), dan meminta kepada pihak pertamina untuk melakukan operasi pasar, mengingat pentingnya ketersediaan pasokan gas elpiji 3 Kg di masyarakat.
"Kepala Disperindag Inhil, melalui Kabid Perdagangan, Arispuddin Meyarankan kepada pihak pertamina melakukan oprasi pasar di lokasi pasar murah gas elpiji 3 Kg di ibukota Kecamatan se-Kabupaten Inhil," ujarnya.
Terkait statemen tersebut Muhammad Wahyuddi Menyarankan Tidak hanya pihak pertamina melakukan oprasi pasar tapi juga dari pihak dinas agar bersenergi memecahkan permasalahan kelangkaan gas lgp 3 Kg.
Tambah Muhammad Wahyudin pertama pemerintah harus mengkaji kembali bagai mana rencana pertamina, terkait skema untuk penyaluran subsidi tersebut. Di antaranya, menggunakan kartu atau barcode yang terhubung langsung dengan perbankan.
"Seperti Pertamina itu pakai QR code. Nanti yang beli elpiji 3 kilogram langsung terekam. Misalnya, beli tiga tabung Rp 100.000, nanti langsung transfer ke rekening. Bisa dicek rata-rata kebutuhan orang miskin 3 tabung. Kalau lebih, ketahuan ini orang miskin atau enggak," paparnya.
Kedua Seharusnya elpiji 3 Kg hanya digunakan oleh warga tidak mampu dan usaha mikro serta kecil namun bisa jadi prakteknya dilapangan tetap sasaran, misalnya masih ada restoran, hotel atau rumah makan besar yang menkonsumsi lpg 3 Kg sampai di mana pengawasan dari sektor ini.
Ketiga Perlu Pengawasan dari Pemerintah dan Aparat terkait, kelangkaan gas elpiji 3 Kg bisa jadi memang kuota yang masih kurang, Jika hal itu yang terjadi maka pemerintah perlu mengusulkan penambahan kuota ke pemerintah pusat melalui Kementrian ESDM atau yang terkait. (*)
