Indonesia Peringkat 40 Dunia dalam Transparansi Properti

BERITA INFO INHIL - Indonesia menempati peringkat ke-40 dunia dalam indeks transparansi properti secara global atau Global Real Estate Transperancy Indekx (GRETI) 2020.

Dengan posisi ini, Indonesia dikategorikan sebagai negara semi-transparan, di atas Filipina yang berada di posisi 44, dan Vietnam di urutan ke-56.

Namun, Indonesia masih kalah jauh bila dibandingkan dengan China (32), Thailand (33), dan India (34) yang masuk kategori transparan.

Sementara jiran Asia Tenggara lainnya yakni Singapura nyaris mendekati posisi sangat transparan. Negeri Singa ini berada di tempat ke-13.

Kendati demikian, menurut Country Head JLL Indonesia James Allan, pencapaian Indonesia ini terbilang signifikan secara global.

"Kemajuan Indonesia terlihat dari peringkat yang naik 4 tangga ke posisi 40 dan termasuk di daftar 10 besar negara dengan kemajuan yang signifikan,” kata James dalam keterangannya kepada Kompas.com, Kamis (16/7/2020).

James melanjutkan, negara kepulauan ini menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam hal sub-index pada data pasar fundamental mencakup ketersediaan, kualitas dan data properti yang terperinci.

Kemudian peningkatan data pertanahan yang meliputi informasi zona dan penerapan rencana tata ruang, serta agenda kesinambungan yang menambah daya tarik.

Agenda kesinambungan ini fokus pada hal yang lebih mengarah ke gedung-gedung bersertifikasi ramah lingkungan, termasuk GREENSHIP yang merupakan sertifikasi domestik Indonesia untuk gedung ramah lingkungan.

GRETI 2020 diluncurkan saat keadaan ekonomi dan sosial sedang terganggu secara besar-besaran di mana proses yang transparan dibutuhkan, data yang akurat dan tepat waktu, serta standar etika yang tinggi akan lebih diperhatikan.

Dengan adanya Covid-19, transparansi dalam sistem hukum dan peraturan properti Asia Pasifik juga dipastikan kini menjadi lebih penting bagi investor global.

Hal ini terkait rencana investor yang akan menggelontorkan sekitar 40 miliar dollar AS atau Rp 585,3 triliun, dana likuid ke wilayah Asia Pasifik.

Menurut JLL, ada tekanan dari investor, bisnis dan konsumen untuk lebih meningkatkan transparansi properti guna dapat bersaing dengan kelas aset lainnya.

Selain itu juga untuk memenuhi ekspektasi yang lebih tinggi terhadap peran industri dalam menyediakan lingkungan yang dibangun secara berkesinambungan dan tangguh saat Pandemi Covdid-19.

Apalagi, teknologi properti baru yang inovatif mengubah cara pengumpulan dan analisa data real estate dan mempengaruhi transparansi industri pada tingkat regulasi.

Head of Capital Markets Research JLL Asia Pacific Regina Liem menjelaskan, walaupun investasi properti komersial terhenti selama pandemi ini, tren yang menyeluruh terhadap meningkatnya alokasi untuk kelas aset ini akan terus berlanjut.

"Seiring dengan gencarnya investor menanam modal lebih banyak di kawasan ini, transparansi menjadi sesuatu yang lebih penting, seperti halnya penerapan kerangka peraturan yang kuat,” kata Regina.

Faktor utama lain yang mendorong transparansi adalah volume data pasar properti yang sekarang tersedia karena meningkatnya penggunaan platform Proptech, alat digital dan teknik “big data”.

Meskipun pasar properti secara historis memiliki kesulitan ketika mengimplementasikan teknologi baru, pandemi Covid-19 mengarahkannya pada percepatan dalam tipe baru dengan data non-standar dan frekuensi tinggi.

JLL dan LaSalle telah mendata transparansi properti dan memperjuangkan standar yang lebih tinggi sejak tahun 1999.

Edisi ke-11 Indeks Transparansi Real Estate Global (GRETI) ini mencakup 99 negara dan wilayah, serta 163 kota.

Survei terbaru ini telah diperluas untuk mengukur 210 elemen transparansi yang terpisah, dengan cakupan tambahan tentang kesinambungan dan daya tahan, kesehatan dan kesejahteraan, sektor proptech dan alternatif.

sumber: kompas.com

Singapura Dihantam Resesi Ekonomi, Batam Bakal Ikut Terpukul

BERITA INFO INHIL - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam memprediksi resesi ekonomi yang memukul Singapura akan berdampak terhadap perekonomian Batam. Posisi Batam yang sangat dekat dengan Singapura menjadikan daerah ini sangat terkait dengan negeri Singa.

"Tentu saja kontraksi ekonomi Singapura sebesar itu akan berdampak cukup signifikan terhadap aktivitas ekonomi di Batam," kata Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid di Batam, Rabu 15 Juli 2020.

Menurut Rafki, aktivitas ekonomi Batam sangat dipengaruhi Singapura yang melaporkan pertumbuhan ekonomi minus 41,2 persen pada kuartal II 2020. Pengusaha pun mengkhawatirkan imbasnya kepada ekonomi Batam.

Meski begitu, ia mengatakan aktivitas ekspor dan impor antara Batam dan Singapura sampai saat ini masih berjalan relatif normal.
"Memang ada penurunan aktivitas jika dibandingkan sebelumnya. Namun kita melihat masih secara optimistis," kata Rafki.

Secara perbandingan kuartalan, ia mengakui kontraksi ekonomi Singapura memang cukup fantastis. Namun secara tahunan, penurunan PDB Singapura hanya sekitar 12,6 persen. Jika dilihat pertumbuhan tahunan, menurut Rafki, Singapura diprediksi mengalami pertumbuhan minus 1 - 4 persen untuk tahun 2020 ini.
"Nah Batam harus bersiap siap menghadapi penurunan ekspor ke Singapura akibat menurunnya aktivitas ekonomi Singapura ini," kata dia.

Rafki mengatakan, pengusaha Batam harus giat menjaring investor yang merelokasi investasinya dari Cina untuk mengimbangi menurunnya aktivitas ekspor ke Singapura. "Jadi pertumbuhan ekonomi Batam masih bisa diselamatkan kalau banyak investor yang merealisasikan investasinya pada tahun ini," kata dia.

Sebelumnya Bloomberg melaporkan bahwa sebagai imbas dari penerapan lockdown selama pandemi Covid-19, ekonomi Singapura terperosok hingga 41,2 persen. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis Selasa 14 Juli 2020, Departemen Perdagangan dan Industri negeri Singa melaporkan bahwa produksi domestik bruto (PDB) pada kuartal II/2020 anjlok dengan kuartal sebelumnya.

Capaian tersebut adalah kontraksi terbesar secara kuartalan dalam sejarah Singapura. Adapun, dibandingkan dengan tahun sebelumnya (year-on-year), PDB pada kuartal kedua terkontraksi 12,6 persen, lebih dalam dari median survei untuk kontraksi 10,5 persen.

“Rekor kemerosotan ekonomi pada kuartal lalu terutama disebabkan oleh lockdown sebagian, dikenal sebagai circuit breaker di Singapura, yang diterapkan mulai 7 April hingga 1 Juni untuk memperlambat penyebaran Covid-19,” ungkap pihak kementerian, seperti dilansir Bloomberg.

sumber: tempo.co

Wah Gawat, Para PSK Unjuk Rasa Minta Tempat Prostitusi Dibuka Kembali saat Pandemi

BERITA INFO INHIL - Para PSK meminta kawasan rumah bordil alias tempat hiburan malam dewasa di Herbertstrasse, Kota Hamburg, Jerman kembali dibuka setelah berbulan-bulan ditutup saat pandemi covid-19.

Para wanita penghibur ini merasa dianaktirikan dan kehilangan mata pencaharian, padahal toko, restoran dan bar dibuka lagi di Jerman, di mana prostitusi dilegalkan.

"Profesi tertua ini butuh bantuanmu," tertulis dalam pemberitahuan di jendela bordil di Herbertstrasse.

Sebagian pengunjuk rasa memakai topeng, ada juga yang memainkan lagu rakyat dengan biola di jalan dekat sudut Reeperbahn yang terkenal dengan kehidupan malamnya.

Asosiasi PSK menyelenggarakan unjuk rasa, mengatakan perpanjangan penutupan tempat yang sudah berlisensi memaksa sebagian wanita penghibur ke jalan, yang ilegal dan lebih berbahaya serta tidak higienis.

 Mereka mengatakan bordil bisa menerapkan protokol kesehatan yang diadopsi industri lain, seperti masker, tempat ventilasi serta merekam wajah pengunjung secara detail.

"Prostitusi tidak membawa risiko infeksi yang lebih besar dibandingkan layanan dengan kontak fisik lainnya, seperti pijat, kosmetik atau bahkan menari atau olahraga," kata asosiasi itu dalam sebuah pernyataan.

Kebersihan adalah bagian dari bisnis prostitusi." (jpnn)

Anang Hermansyah: Miskin dan Berengseknya Ahmad Dhani Aku Tahu

BERITA INFO INHIL - Ada pertanyaan unik dari pembawa acara Helmy Yahya ketika berbincang dengan musisi Anang Hermansyah.

Dalam vlog berjudul "Ini Alasan Anang Hermansyah Mudur dari DPR!", Helmy menanyakan sebuah pertanyaan pilihan kepada Anang.

Helmy meminta Anang memilih antara Ahmad Dhani atau Ari Lasso.

"Dua-duanya," jawab Anang dikutip Kompas.com dari kanal YouTube Helmy Yahya Berbicara, Sabtu (11/7/2020).

Helmy tak puas dengan jawaban Anang. Ia tetap meminta suami penyanyi Ashanty tersebut menjawab salah satu.

Sayangnya, Anang tak bisa memilih dan punya alasan khusus.

"Persahabatan yang dari lama, Ahmad Dhani. Ahmad Dhani itu... Miskinnya aku, dia (Dhani) tahu. Miskinnya Dhani, aku tahu. Berengseknya Dhani, aku tahu, dan Dhani juga tahu berengseknya aku," kata Anang.

Dengan Ari Lasso, Anang sebenarnya sudah kenal lama dengan pelantun lagu "Arti Cinta" tersebut.

Namun, Anang tak menjadikan Ari sebagai tempat berdiskusi.

"Lasso dekat akhir-akhir ini. Dulu memang dekat, tapi tidak seperti Dhani yang selalu diskusi. Lasso baru akhir ini," kata Anang.

Kepada Helmy, Anang mengaku banyak terlibat diskusi dengan pentolan band Dewa 19 tersebut sejak masih merintis karier di industri musik.

"Kalau diskusi dari awal dan berantem dari awal dengan Dhani. Pernah maki-makian dengan Dhani. Sampai hari ini, sampai enggak punya tempat aku marah dengan dia," kata Anang.

Dia enggak punya tempat benci sama Anang, marah, jadi Anang mau ngomong apa aja, Dhani mau ngomong apa aja, terserahlah," sambung Anang yang disambut tawa oleh Helmy.

sumber: kompas.com

Anies Baswedan Sebut Reklamasi Ancol Tak Akan Rugikan Nelayan

BERITA INFO INHIL - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan proyek reklamasi Ancol tidak akan mengganggu nelayan lantaran berada jauh dari wilayah penduduk.

"Kawasan ini jauh dari perkampungan nelayan. Kawasan ini berdampingannya dengan kawasan industri Ancol, dengan pelabuhan Tanjung Priok," ujar Anies dalam video di Youtube Pemprov DKI, Sabtu 11 Juli 2020.

Selain itu kata Anies, lokasi perluasan daratan Ancol juga tidak berada di sekitar hilir sungai, sehingga tidak akan menghambat arus sungai dan juga tidak akan berpotensi menyebabkan banjir di Jakarta. Namun sebaliknya menurut dia proyek tersebut merupakan salah satu bagian dari program pengendalian banjir.

Anies menyebutkan bahwa lahan yang terbentuk dari reklamasi Ancol tersebut berasal dari pengurukan waduk-waduk dan sungai Jakarta yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi. Hasil pengerukan yang telah dilaksanakan sejak 2009 itu kata dia, menghasilkan 3,4 juta kubik lumpur, yang saat ini telah menjadi daratan timbul seluas 20 hektare di pantai Ancol.

Anies mengatakan selama 11 tahun proses penimbunan lumpur hasil pengerukan itu tidak mengganggu aktivitas nelayan. "Lalu Selama 11 tahun ini berjalan tenang-tenang saja, mengapa? Ya sederhana, karena penimbunan ini tidak mengganggu kegiatan nelayan. Kawasan ini jauh dari perkampungan nelayan," ujarnya.

Selain itu kata Anies, proses reklamasi Ancol tersebut sudah dan akan dikerjakan sesuai dengan aturan hukum berlaku. Termasuk kata dia, penerbitan Keputusan Gubernur nomor 237 tahun 2020 sebagai persyaratan legal administratif untuk pengajuan pemanfaatan lahan ke Badan Pertanahan Nasional.

Anies menyebutkan kawasan perluasan itu nantinya akan diberikan untuk kepentingan publik. Kelak di lahan itu akan dibangun Museum Sejarah Nabi seluas 3 hektare, sedangkan lebihnya akan dijadikan pantai publik.

sumber: tempo.co

Kasus Positif 70 Ribu dan Jurus Buntu Jokowi Lawan Corona

BERITA INFO INHIL - Empat bulan virus corona (Covid-19) mewabah di Indonesia. Beragam cara telah dilakukan Presiden Jokowi. Namun, beragam jurus belum mampu membendung jumlah angka positif yang telah menembus angka 70 ribu kasus per Kamis (9/7) lalu.

Kasus positif pertama Covid-19 di Indonesia diumumkan pemerintah pada 2 Maret lalu. Saat itu, dua warga Depok, Jawa Barat, terkonfirmasi positif Covid-19 setelah berkontak dengan warga negara Jepang yang juga diketahui positif Covid-19.

Sejak kasus pertama itu pasien positif Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Pemerintah pun secara berkala memberikan informasi perkembangan virus tersebut.

Hampir sebulan setelah kasus pertama itu, Jokowi meneken dua aturan yakni Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2020 (Covid-19) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Keputusan tersebut diambil di tengah perdebatan publik soal cara menangkal Covid-19. Sebagian masyarakat berharap pemerintah menerapkan karantina alias lockdown. Sebagian menolak lockdown. Jokowi akhirnya memilih PSBB untuk menekan penyebaran virus corona di Indonesia.

"Untuk mengatasi dampak wabah tersebut saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3).

Penerapan PSBB diajukan oleh kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota dan harus mendapat persetujuan dari menteri kesehatan. Selain itu, penerapan PSBB juga bisa berasal dari permintaan tim gugus tugas.

Dalam aturan pedoman PSBB, pemerintah membatasi aktivitas sekolah dan tempat kerja, kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kemudian, kegiatan sosial dan budaya serta moda transportasi.

Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, saat Jokowi mengumumkan kebijakan PSBB pada 31 Maret itu, tercatat ada 1.528 kasus positif Covid-19 di Indonesia. Data kasus positif harian sebelum PSBB pun berkisar di angka puluhan. Hanya beberapa mencapai angka 100 lebih.

Kebijakan PSSB kala itu sangat diharapkan bisa meredam corona. Jokowi bahkan sempat berseloroh target kurva corona menurun pada Mei.

"Target kita di bulan Mei ini harus betul-betul tercapai. Sesuai target yang kita berikan yaitu kurvanya sudah harus turun dan masuk posisi sedang di Juni, di Juli masuk posisi ringan. Dengan cara apapun," ujar Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna Pagu Indikatif RAPBN 2021 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/5).

Lonjakan Kasus

Sebelum PSBB, angka positif harian tertinggi tercatat hanya 153 kasus, terjadi pada 27 Maret. Angka ini kemudian melonjak tajam 30 hari setelah Jokowi mengumumkan PSBB.

Pada 1 Mei, tercatat ada 10.551 pasien positif Covid-19 di Indonesia. Peningkatan kasus positif itu, tentu dibarengi peningkatan rata-rata kasus harian.

Setelah PSBB, rata-rata kasus harian berada di atas angka 100. Hampir setiap hari terjadi penambahan di atas 200 kasus. Lonjakan tertinggi terjadi pada24 April dengan lonjakan kasus positif harian sebanyak 436 kasus.

Di masa PSBB ini pemerintah Jokowi juga sempat memutuskan untuk melarang mudik lebaran 2020. Ia mengumumkan kebijakan itu pada 21 April.

Polisi dikerahkan untuk mengawasi pergerakan kendaraan, terutama dari Jakarta menuju daerah. Banyak mobil pribadi diputar balik karena tertangkap mudik. Kendaraan umum seperti bus, tak boleh mengangkut pemudik.

Namun berbagai kebijakan itu tetap tak mampu menekan jumlah kasus positif.  Hingga 31 Mei, tercatat ada 26.473 kasus positif Covid-19 di Indonesia. Sementara data hingga 30 Juni, tercatat ada 56.835 kasus positif Covid-19 di Indonesia.

Pemerintah sempat menyatakan, tingginya angka positif Covid-19 yang ada di Indonesia disebabkan karena kapasitas test dan tracing yang semakin massif.

Selain penerapan PSBB, dan larangan mudik, kebijakan lainnya yang dilakukan Jokowi adalah menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk menangani wabah corona.

Alokasi dana itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Sebagian besar anggaran atau sekitar Rp150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha menjaga daya tahan dan pemulihan ekonomi.

Kemudian, sebesar Rp75 triliun untuk bidang kesehatan meliputi perlindungan tenaga kesehatan, pembelian alat kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan, dan insentif dokter.

Berikutnya, sebesar Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial (Social Safety Net) yang mencakup penambahan anggaran kartu sembako, kartu prakerja, dan subsidi listrik. Terakhir, Rp70,1 Triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR

Perppu ini digugat oleh beberapa pihak, namun, Perppu itu disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi UU.

Sementara dalam penerapannya, Perppu yang dikeluarkan Jokowi tak berjalan lancar. Serapan anggaran kementerian berjalan lambat. Puncaknya, Jokowi marah di hadapan para menterinya, 18 Juni lalu.

Kemarahan Jokowi ini terjadi saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara. Rekaman video sidang itu diunggah dalam akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (26/6) lalu.

Suara Jokowi terdengar meninggi dan ia beberapa kali menyebut bakal mengambil langkah yang luar biasa keras untuk menghadapi Covid-19.

Jokowi menilai tak ada perkembangan signifikan dari kerja anak buahnya dalam menghadapi pandemi tersebut. Ia pun tak segan jika harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) maupun Peraturan Presiden (Perpres) agar penanganan Covid-19 lebih maksimal.

"Saya harus ngomong apa adanya. Nggak ada progress yang signifikan, enggak ada. Kalau minta perppu, saya buatin lagi perppu, asalkan untuk rakyat, untuk negara saya pertaruhkan reputasi politik saya," kata Jokowi.

Berbagai cara telah ditempuh Jokowi membendung penyebaran virus corona. Mulai dari cara-cara halus lewat kebijakan, hingga cara keras dengan memarahi menteri-menterinya. Toh, semua belum bisa menekan penyebaran virus corona.

Data resmi pemerintah hingga Jumat (10/7), jumlah kasus positif di Indonesia sudah mencapai 72.347 kasus. Artinya ada penambahan 70.819 orang sejak Jokowi menerapkan PSBB, empat bulan lalu. (cnn)