Meski Kasus Turun, Anies: Jangan Lengah, Tetap Waspadai Arus Balik

BERITA INFO INHIL - Pasca diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Ibu Kota, yang terkahir diperpanjang hingga 4 Juni 2020, grafik persebaran kasus baru Covid-19 menunjukkan penurunan yang signifikan.

Meski demikian, masyarakat diimbau tidak lengah, sebab masa perpanjangan PSBB kali ini bertepatan dengan momen mudik dan arus balik dalam rangka Hari Raya Idulfitri 1441 H, yang berpotensi terhadap peningkatan kasus kembali (second wave).

Begitu yang ditegaskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (25/5).

Menurut Anies, pencegahan second wave akibat arus balik lebaran ini sangat menentukan bagaimana kondisi Jakarta ke depan.

“Sekarang kita berhadapan dengan situasi yang cukup unik, di masa akhir perpanjangan PSBB ini bersamaan dengan musim mudik dan musim arus balik, karena itulah Pemprov DKI Jakarta membuat ketentuan bahwa semua orang yang akan bepergian harus mendapatkan izin dan yang bepergian adalah orang yang bekerja di 11 sektor yang diizinkan,” tekan Anies.

Sebelumnya, Anies juga telah mengeluarkan Pergub 47/2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Dalam Pergub tersebut, masyarakat dengan kriteria tertentu diwajibkan memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) sebagai dispensasi untuk dapat melakukan kegiatan keluar dan/atau masuk DKI Jakarta. Tanpa SIKM, masayarakat tidak diizinkan keluar dan/atau masuk wilayah Ibu Kota.

“Karena itu saya sampaikan kepada masyarakat sejak pertengahan bulan ramadhan. Tetaplah tinggal di Jakarta karena apabila meninggalkan Jakarta belum tentu bisa kembali dengan cepat dan kita akan laksanakan aturan ini secara tegas bersama jajaran Kepolisian, TNI, dan Pemprov akan menjaga perbatasan, akan ada pemeriksaan mereka yang tidak memiliki Surat Izin Keluar Masuk tidak diperbolehkan lewat,” imbau Anies.

Lebih lanjut, persyaratan untuk mendapatkan SIKM dapat diakses melalui website corona.jakarta.go.id. Persyaratan tersebut antara lain menyertakan surat keterangan sehat yang diikuti dengan surat keterangan test, baik rapid test dengan masa kedaluwarsa 3 hari maupun PCR test dengan masa kedaluwarsa 7 hari.

“Jadi intinya adalah bila Anda berencana ke Jakarta dan tidak memiliki ketentuan-ketentuan yang disebutkan disini, tidak memiliki hasil tes, maka tunda dulu keberangkatannya,” jelas Anies.

Karena apabila masyarakat memaksakan dikhwatirkan bakal mengalami kesulitan di perjalanan lantaran harus kembali sebab

pemeriksaannya sangat ketat, dan bagi masyarakat Jakarta yang punya kerabat dan berencana ke Jakarta agar ditunda sementara.

“Ini dilakukan untuk melindungi ibukota dari potensi gelombang kedua Covid-19, agar kerja keras puluhan juta orang di Jabodetabek selama dua bulan lebih menjaga dan menurunkan tingkat penyebaran Covid-19 tidak batal begitu saja, kalau itu sampai terjadi yang menderita kita semua di Jakarta,” pungkasnya.

Sumber: rmol.id

Minta Warganya Ikuti Ulama, Anies Baswedan: Kita Laksanakan Takbir Dan Sholat Idul Fitri Di Rumah Masing-masing

BERITA INFO INHIL - Jelang Hari Raya Idul Fitri, masyarakat diminta untuk menaati imbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) DKI untuk tidak melakukan takbir keliling dan menggelar Sholat Idul Fitri di masjid.

Demikian yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat melakukan konferensi pers di pendopo Balaikota DKI Jakarta.

"Mari taati seruan MUI DKI Jakarta dan DMI DKI," ujar Anies Baswedan pada Jumat (22/5).

Anies menjelaskan baik wilayah yang berstatus hijau maupun Zona merah, Jakarta merupakan satu kesatuan. Oleh karenanya, himbauan tersebut wajib di patuhi oleh setiap wilayah di Ibukota.

"Kita laksanakan kegiatan takbir dan Sholat Ied di rumah masing-masing. Masjid-masjid teruslah mengumandangkan (takbir)," ujar Anies.

Kendati begitu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu  mengingatkan agar masjid yang mengumandangkan takbir untuk tetap mengedepankan protokol Virus Corona Baru (Covid-19).

"Biarlah takbir bergema di setiap hati, di setiap rumah di kawasan Jakarta," pungkasnya.


Sumber: rmol.id

Peduli Covid-19, Bank DKI Jadi Kolaborator Program KSBB

BERITA INFO INHIL - Program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) yang diusung Pemprov DKI Jakarta dalam rangka menangani pandemik Covid-19 terus mendapat dukungan.

Salah satu yang bergabung dalam kolaborasi tersebut adalah Bank DKI yang menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk mendukung penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

Bantuan tersebut terdiri dari partisipasi pada program KSBB senilai Rp 1,1 miliar, pemberian alat pelindung diri (APD) senilai Rp 844,5 juta dan bantuan kemanusiaan tim medis sebesar Rp 638 juta.

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis dari Direktur Utama Bank DKI, Zainuddin Mappa kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada Senin (18/5).

Zainuddin Mappa menjelaskan, bantuan tersebut bersumber dari donasi karyawan, Bank DKI Peduli, anggaran CSR Bank DKI dan Unit Pelayanan Zakat Bank DKI.

"KSBB bersumber dari donasi karyawan, pemberian APD dari Bank DKI Peduli yang terkumpul dari kepedulian nasabah dan juga karyawan Bank DKI melalui Unit Pelayanan Zakat Bank DKI. Sedangkan untuk bantuan konsumsi tim medis bersumber dari anggaran CSR Bank DKI," urai Zainuddin.

Terkait dengan partisipasi Bank DKI pada program KSBB akan diserahkan kepada Rumah Zakat dan Baznas DKI Jakarta. Penyerahan APD diserahkan kepada tenaga medis di 15 RSUD DKI Jakarta.

APD tersebut terdiri dari pakaian lengkap dan masker masing-masing sebanyak 3.750 unit, kacamata pelindung, hand gloves dan face shield masing-masing sebanyak 450 pcs, hand sanitizer sebanyak 750 jirigen.

"Untuk bantuan kemanusiaan tim medis Covid-19 diberikan kepada tenaga medis yang menginap di Hotel Grand Cempaka. Pemberian bantuan konsumsi tersebut telah diberikan pada Jakarta Tourisindo pada April 2020," tandasnya.

Hingga saat ini, Bank DKI masih membuka kesempatan bagi warga DKI Jakarta khususnya nasabah yang ingin berpartisipasi mendukung penanganan Covid-19 melalui Bank DKI Peduli.Program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) yang diusung Pemprov DKI Jakarta dalam rangka menangani pandemik Covid-19 terus mendapat dukungan.

Salah satu yang bergabung dalam kolaborasi tersebut adalah Bank DKI yang menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk mendukung penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

Bantuan tersebut terdiri dari partisipasi pada program KSBB senilai Rp 1,1 miliar, pemberian alat pelindung diri (APD) senilai Rp 844,5 juta dan bantuan kemanusiaan tim medis sebesar Rp 638 juta.

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis dari Direktur Utama Bank DKI, Zainuddin Mappa kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada Senin (18/5).

Zainuddin Mappa menjelaskan, bantuan tersebut bersumber dari donasi karyawan, Bank DKI Peduli, anggaran CSR Bank DKI dan Unit Pelayanan Zakat Bank DKI.

"KSBB bersumber dari donasi karyawan, pemberian APD dari Bank DKI Peduli yang terkumpul dari kepedulian nasabah dan juga karyawan Bank DKI melalui Unit Pelayanan Zakat Bank DKI. Sedangkan untuk bantuan konsumsi tim medis bersumber dari anggaran CSR Bank DKI," urai Zainuddin.

Terkait dengan partisipasi Bank DKI pada program KSBB akan diserahkan kepada Rumah Zakat dan Baznas DKI Jakarta. Penyerahan APD diserahkan kepada tenaga medis di 15 RSUD DKI Jakarta.

APD tersebut terdiri dari pakaian lengkap dan masker masing-masing sebanyak 3.750 unit, kacamata pelindung, hand gloves dan face shield masing-masing sebanyak 450 pcs, hand sanitizer sebanyak 750 jirigen.

"Untuk bantuan kemanusiaan tim medis Covid-19 diberikan kepada tenaga medis yang menginap di Hotel Grand Cempaka. Pemberian bantuan konsumsi tersebut telah diberikan pada Jakarta Tourisindo pada April 2020," tandasnya.

Hingga saat ini, Bank DKI masih membuka kesempatan bagi warga DKI Jakarta khususnya nasabah yang ingin berpartisipasi mendukung penanganan Covid-19 melalui Bank DKI Peduli.

Sumber: rmol.id

Anies Baswedan Siapkan Bilik Isolasi Mandiri Untuk Warga, Gedung Kesenian Jakarta Pun Ikut Disulap

BERITA INFO INHIL - Bagi masyarakat yang dikategorikan sebagai orang dalam pemantauan (ODP) atau orang tanpa gejala (OTG) diwajibkan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari masa inkubasi. 

Pemprov DKI menyadari bahwa di Jakarta ini terdapat perkampungan yang amat padat dan kesulitan ruang untuk melakukan isolasi mandiri di rumahnya.

Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyiapkan bilik isolasi mandiri yang berada di masing-masing kelurahan di wilayah DKI Jakarta untuk warga yang membutuhkan.

Bilik sederhana tersebut berukuran 2,5 X 2,5 meter dan berfungsi untuk membantu masyarakat dalam pencegahan penularan Covid-19.

"Terobosan bilik isolasi mandiri ini merupakan solusi terbaik agar fasilitas kesehatan lanjutan dapat dipresentasikan sepenuhnya bagi mereka yang bergejala berat Covid-19 dan membutuhkan perawatan intensif," ujar Anies saat mengunjungi persiapan bilik isolasi di Gedung Kesenian, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (17/5).

Bilik tersebut merupakan hasil kerja sama jajaran dan satgas Covid-19 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), BUMD Sarana Jaya, dan Pemerintah Kota Jakarta Pusat.

"Insya Allah keberadaan bilik isolasi ini ikut membantu percepatan penanganan Covid-19 di DKI Jakarta," harapnya.

Sumber: rmol.id

Anies Batasi Warga Keluar-Masuk Jakarta, Polisi: Kita Siap Mendukung

BERITA INFO INHIL - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan penegak hukum lainnya terkait pembatasan masyarakat keluar masuk Jakarta. Pihak kepolisian menyebut akan mendukung Peraturan Gubernur Anies Baswedan tersebut.

"Pasti kita siap mendukung terlaksana Peraturan Gubernur tersebut," kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan, Sabtu (16/5/2020).

Sambodo menyebut pihaknya belum memastikan terkait metode atau cara penerapan aturan pembatasan masyarakat keluar masuk DKI Jakarta. Namun menurutnya hal tersebut sedang dalam pembicaraan.

"Nanti kita akan bahas dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta," ucap Sambodo.

Dia juga belum bisa memastikan terkait sanksi apa yang diterapkan jika melanggar pembatasan tersebut. Sambodo menyerahkan itu kepada Pemerintah Daerah.

"Silahkan tanyakan ke Pemda yang mengeluarkan Pergub tersebut," ujarnya.

Seperti diketahui, Anies mengeluarkan pergub baru terkait larangan bagi warga DKI Jakarta untuk keluar-masuk Jabodetabek. Aturan tersebut tertuang dalam Pergub No 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang diteken pada 14 Mei 2020.

"(Pergerakan) dibatasi, sehingga kita bisa menjaga agar virus COVID bisa terkendali," ujar Anies lewat konferensi pers yang disiarkan saluran YouTube Pemprov DKI Jakarta, Jumat (15/5/2020).

Sumber: detik.com

Anies Perkirakan Kasus Corona di DKI Sebenarnya Capai 40 Ribu-80 Ribu

BERITA INFO INHIL - Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyatakan jumlah sebenarnya dari kasus positif virus Corona di Jakarta lebih tinggi dari yang diumumkan pemerintah. Anies memperkirakan jumlah kasus COVID-19 di Jakarta bisa mencapai 40 ribu hingga 80 ribu kasus.

"Ada dua hal yang berbeda di sini, yakni kasus COVID-19 dan hasil tes. Apa yang ditampilkan ke publik adalah hasil tes," kata Anies saat diwawancarai wartawan The Sydney Morning Herald, James Massola, ditayangkan di akun YouTube Pemprov DKI, Senin (11/5/2020).

Anies menjelaskan, angka yang setiap hari disampaikan pemerintah ke publik adalah angka hasil tes COVID-19. Hasil tes tergantung dari kemampuan melakukan pengetesan. Bila suatu negara hanya mampu melakukan sedikit tes, maka angka hasil tes juga sedikit. Namun, angka kasus COVID-19 yang sebenarnya diperkirakan lebih besar dari hasil tes.

"Soal jumlah kasus yang sebenarnya, saya merujuk ke layanan pemakaman," kata Anies.

Anies mendasarkan perkiraan jumlah sebenarnya dari kasus Corona pada data pemakaman. Terjadi lonjakan angka dari bulan Februari ke Maret. Pada Februari, angkanya sekitar 2.700 pemakaman seperti rata-rata pada kondisi biasanya. Pada pekan ketiga dan keemat Maret, angkanya melonjak menjadi 4.300 pemakaman. Pada April, angkanya menjadi 4.590 pemakaman.

"Bila CFR (case fatality rate/tingkat kematian) antara 5% sampai 10%, maka kasus yang sebenarnya mencapai 8 ribu atau 9 ribu. Oh, maaf, mungkin 40 ribu hingga 80 ribu," kata Anies.

CFR diperoleh dengan membagi jumlah kematian dengan jumlah kasus. Anies mengasumsikan sekitar 4 ribu pemakaman sebagai kematian COVID-19 semua. Bila CFR-nya 10%, maka kasus sebenarnya bisa mencapai 40 ribu kasus COVID-19, karena 10% dari 40 ribu adalah 4 ribu. Bila CFR-nya 5%, maka kasus sebenarnya bisa mencapai 80 ribu kasus COVID-19, karena 5% dari 80 ribu adalah 4 ribu.

Tidak jelas betul, kenapa Anies mengasumsikan sekitar 4 ribu pemakaman pada bulan Maret dan April itu sebagai kematian COVID-19 semua. Anies mengakui dirinya tidak mempunyai bukti bahwa semua itu adalah COVID-19, namun dia heran dengan lonjakan pemakaman yang tercatat pada Februari ke Maret.

"Memang benar kita tidak bisa mengatakan itu adalah kasus COVID-19, tapi rata-rata layanan pemakaman itu sekitar 2.700 pemakaman per bulan, dan tiba-tiba melonjak menjadi lebih dari 4 ribu, itu mencengangkan," kata Anies.

Anies menjelaskan perkiraan kasus COVID-19 ini sebagai penjelasan awal atas jawaban, apakah kurva Corona di Jakarta akan segera mendatar atau tidak (mendatar karena tidak ada penambahan kasus baru). Pada wawancara tertanggal 6 Mei ini, Anies mengatakan kurva Corona belum akan segera mendatar.

"Saya belum yakin apakah kurvanya mendatar. Kita harus menunggu dua pekan lagi untuk menyimpulkan apakah kurvanya datar atau kita masih menanjak," kata Anies.

Sumber: detik.com

Ironi PSBB, Kerumunan Orang Saat McD Sarinah Resmi Tutup Kenapa Tak Dibubarkan?

BERITA INFO INHIL - McDonald's Sarinah (McD Sarinah) sudah resmi ditutup namun tetap menjadi bahan pembicaraan di media sosial.

Di twitter bahkan sempat menjadi trending dengan sejumlah foto di malam terakhir restoran cepat saji tersebut berakhir.

Masalahnya malam itu terjadi kerumunan, sebuah kegiatan yang seharusnya dilarang di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta.

Netizen pun mempertanyakan mengapa tak ada yang membubarkan.

Ada yang khawatir McDonald's Sarinah akan menjadi klaster baru penyebaran virus corona.

Suara kekhawatiran tersebut antara lain disampaikan koalisi pejalan kaku melalui akun twitternya @trotoarian:

Semoga tidak muncul cluster McD Sarinah ya?
PSBB cuma garang di kertas, tapi loyo saat dipelaksanaan?
Kok bisa ada perkumpulan massa segini banyak tapi tidak dibubarkan?

@hadisagala: Ternyata org jakarta norak ya

@radeefan21: Kaya kaga ada mcd laen apah seantero Indonesia

@iningapainyah: Itu soalnya katanya mcdonald pertama di indo. Wajar kalau gak suka tapi masalahnya orang2 ngerumpul gini masalah tambah parah

@Cipitih2: Orang yg terharu dan sedih McD Sarinah asli lebai banget dah. Kapitalis ditangisi, goblok akut

@lunavanderhoff: Imo gak cuma sekedar tempat makan sih, utk bbrp orang mekdi sarinah bnyk bgt memorinya, dulu pas masih kecil suka main sama mama kesana, smp skrg kalo bingung mau kemana, ya kesana juga, nyaman aja. Tp ya ga sampe ikut kaum kumpul rame2 itu juga sih, sedih bole bego jangan ehe

@Lolilovitaa: Kenapasih mereka, gue bela belain wfh, potong gaji, yakin gada thr, mungkin diluar sana udah ada yg phk gegara covid, ga ke emol, belanja bulanan udah kaya jihad bawaannya buru buru.
Dan mereka begini? Demi mekdi pertama diindonesia? Mau ngeborong mekdi apa mau poto doang?

@TinaDameria: Mirisssssss ga sih Wajah menangis kencang kerja bagai unicorn. Tetap gaji di potong karna wfh tetapi keadaan diluar Wajah tanpa ekspresiWoozy face

@kasssmaran: warunge dulurmu,warunge tanggamu sepi,bahkan tutup ora diromantisasi, jakartans memang...

Sumber: tribunnews.com

Menteri-menteri Bicara soal Bansos DKI, Gerindra: Mau Jegal Anies di 2024?

BERITA INFO INHIL - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belakangan ini mendapatkan 'serangan' dari sejumlah menteri tentang program bantuan sosial kepada warga ibu kota yang terdampak wabah virus corona covid-19.

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik menduga, 'serangan' tersebut kental bernuansa politik.

Ia mengatakan, program bansos untuk warga terdampak penyebaran virus corona covid-19 ini seharusnya tak dipolitisasi.

Taufik menyatakan, kalau ingin menjegal Anies untuk maju pada Pilpres 2024, maka lawan-lawannya harus memakai cara elegan.

"Kalau tujuannya ingin menjegal Anies Baswedan di kontestasi politik 2024, janganlah menggunakan cara-cara yang tidak elegan," tegas Taufik kepada wartawan, Jumat (8/5/2020).

Taufik juga menganggap tindakan menyerang Anies ini menyakiti hati rakyat ibu kota. Pasalnya, warga Jakarta sedang susah dihantam dampak dari virus corona.

"Tindakan ini juga menyakiti hari rakyat Ibu kota yang memang sedang mengalami kesulitan ekonomi," jelasnya.

Menurutnya, tak ada masalah bagi warga DKI menerima dua bantuan dari daerah atau pusat.

Taufik menyatakan, yang paling penting adalah memastikan agar tak ada warga yang kelaparan di tengah pandemi covid-19.

"Jangan sampai perseteruan politik mengganggu perut rakyat," pintanya.

Untuk diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani menganggap Anies tak memiliki biaya untuk memberikan dana bansos kepada warga.

Akibatnya, Anies disebut meminta bantuan untuk menanggung biaya pengadaan paket bantuan kepada pemerintah pusat.

Selain itu, Menko PMK Muhadjir Effendi dan Menteri Sosial Juliari P Batubara juga mempermasalahkan soal data penerima bansos di Jakarta. Keduanya menganggap ada kejanggalan dari data yang diberikan oleh Pemprov DKI.

Sumber: suara.com

DPRD: Anies Tak Punya Dana Bansos karena Uang Bagi Hasil Belum Dibayar Menkeu

BERITA INFO INHIL - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyinggung Pemprov DKI yang tak lagi memiliki anggaran untuk mendanai bansos bagi warga Jakarta.

Ketua Komisi A DPRD DKI Fraksi Demokrat, Mujiyono, menjawab pernyataan Sri Mulyani. Menurutnya, Pemprov DKI tak lagi memiliki dana untuk penyaluran bansos karena pemerintah pusat belum membayar dana perimbangan daerah tahun 2019 secara penuh ke DKI. Salah satu komponen dana perimbangan daerah, yakni dana bagi hasil.

Sampai saat ini, DKI baru menerima Rp 2,6 triliun dari total Rp 5,2 triliun dana bagi hasil yang menjadi hak DKI. Itu pun Rp 2,6 triliun baru dibayarkan 23 April 2020. Padahal seharusnya itu dilunasi pada 2019.

"Itu kan tunggakan tahun sebelumnya (Rp 5,2 triliun). Harusnya itu cair di 2019. Makanya APBD DKI kemarin mengalami revisi, awalnya Rp 95 triliun akhirnya menjadi 87 triliun. Itu karena dana perimbangan daerah tidak masuk. Makanya direvisi," jelas Mujiyono saat dihubungi, Kamis (7/5).

Dia menerangkan, dana perimbangan daerah Rp 5,2 triliun itu harusnya masuk di kuartal I anggaran DKI. Dengan begitu, keuangan DKI seharusnya masih aman.

Namun pemerintah pusat tak kunjung membayarnya, sementara pendapatan di sektor lain terus menurun akibat pandemi virus corona. Hal inilah yang membuat Gubernur DKI Anies Baswedan akhirnya menyampaikan kepada Sri Mulyani bahwa DKI tak lagi memiliki dana untuk bansos. 

"Diharapkan itu masuk di kuartal pertama tahun ini di Maret, karena itu sebetulnya menjadi kewajiban pemerintah pusat tahun lalu Rp 5,2 triliun itu. Dan hanya dibayar separuh. Dibayar separuhnya tanggal 23 April kemarin, Rp 2,6 trilun. Ya pusing, Pak Aniesnya pusing," tuturnya.

Sementara anggaran Rp 3 triliun yang disampaikan Anies sebagai anggaran penanganan corona hanya untuk sampai bulan Mei. Kemudian Rp 10,77 triliun yang dilaporkan ke Kemendagri, di dalamnya harus masuk dana perimbangan daerah dari pemerintah pusat.

"Kan hitung-hitungan dia kan Rp 10,77 triliun itu sampai Desember. Ini di dalamnya bilamana dana perimbangan daerah masuk," jelasnya.

"Belum ada (uang Rp 10 triliun) kan APBD itu cashflow projection. Enggak akan nutup. Begitu diharapkan dana perimbangan Rp 5 koma sekian masuk, ditambah PAD masuk, dikurangi belanja gaji dan pegawai kan masih ada aman. Ternyata cuma dikasih separuh. Sebetulnya itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Anies pernah menyampaikan Pemprov DKI mempunyai dana piutang Kemenkeu kepada DKI sebesar Rp 5,1 triliun dan dana bagi hasil sebesar Rp 2,4 triliun. Anies berharap dana itu dapat segera dicairkan karena akan sangat membantu dalam percepatan penanganan COVID-19.

"Sesungguhnya ini perlu segera dieksekusi karena itu membantu sekali. Jadi piutang Menkeu kepada DKI semula Rp 6,4 triliun, kemudian dilakukan penyesuaian jadi Rp 5,1 triliun itu piutang tahun lalu, dan ada dana bagi hasil tahun ini kuartal kedua Rp 2,4 triliun," ujar Anies saat melakukan rapat dengan Wapres Ma'ruf Amin pada 2 April lalu. \

Sumber: kumparan.com

Anies Tanggapi Gelombang PHK: Pekerjaan yang Hilang Bisa Dicari, Tapi Nyawa Tidak

BERITA INFO INHIL - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sadar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam upaya memerangi wabah virus corona memang berdampak buruk bagi sektor ekonomi. Akibatnya banyak perusahaan terpaksa mengurangi karyawan.

Soal mereka yang kehilangan pekerjaan, Anies menyatakan hal itu bisa diganti usai pandemi berakhir.

"Kita menyaksikan akibat pembatasan itu begitu banyak orang yang kesulitan secara ekonomi. Pekerjaan yang hilang insya Allah nanti bisa kita cari gantinya," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (1/5/2020) malam.

Untuk itu ia meminta segenap masyarakat menerapkan dan patuh terhadap kebijakan PSBB yang telah dibuat. Sebab pekerjaan bisa saja diganti di kemudian hari, tapi tidak dengan nyawa.

Peran serta masyarakat memerangi wabah ini menjadi penting karena pencegahan virus berawal dari pribadi masing-masing.

Masa sulit hari ini, diharapkan segera berakhir seiring dengan kedisiplinan yang diterapkan.

"Belum ada subsidi yang bisa menggantikan (nyawa). Karena itu mengapa kita semua harus sadar berapa pentingnya melewati masa-masa sulit ini dengan disiplin tetap berada di rumah," ungkap dia.

Warga Diminta Disiplin

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta warga ibu kota lebih serius dan disiplin mematuhi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sebab wabah virus corona akan cepat berakhir jika ada kedisiplinan dari masing-masing masyarakat.

Berlaku juga untuk sebaliknya, makin tidak ada kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi PSBB, maka makin lama pula pandemi ini berlalu.

"Saya berharap kepada seluruh keluarga mari kita lebih serius sampai tuntas PSBB ini. Makin disiplin kita, makin cepat selesai. Makin kita tidak disiplin, makin lama ini selesainya," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (1/5/2020) malam.

Anies sendiri menyadari berdiam diri di rumah memang cukup sulit bagi sebagian orang. Utamanya menahan tidak beraktivitas di luar ruangan jika tidak mendesak.

Tapi ia berharap masyarakat sadar potensi penularan yang mungkin terjadi.

"Jadi bersabar, tentu ini bukan hal yang mudah, kami sangat menyadari sekali. Tapi bila ini tidak kita lakukan, maka potensi masalah menjadi lebih besar," ungkapnya.

Berdasarkan data per 1 Mei 2020 kasus pasien terkonfirmasi positif virus corona di Jakarta tercatat 4.283 orang.

Rinciannya 2.151 orang dirawat di rumah sakit, 1.312 orang menjalani isolasi mandiri, 427 orang dinyatakan sembuh, dan 393 meninggal dunia.

Jumlah kasus positif per Jumat ini bertambah 145 kasus dari hari Kamis (30/4/2020) lalu.

Penerapan PSBB di Jakarta akan berlangsung hingga 22 Mei 2020 mendatang, usai diterapkan pertama kali sejak 10 April 2020.

Sumber: tribunnews.com

Anies Baswedan: Jika PDP Terus Menurun, Kita akan Menuju ke Normal

BERITA INFO INHIL - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) periode kedua di Jakarta memasuki hari ke lima sejak di perpanjangan pada Jumat lalu (24/4), selama 28 hari ke depan sampai dengan 22 Mei mendatang.

Dalam masa kurun waktu tersebut, perlahan namun pasti perubahan mulai dirasakan. Salah satunya adalah menurunnya jumlah penambahan kasus Covid-19 di DKI Jakarta dan pemakaman dengan protap Covid-19 per hari.

"Angka yang kita lihat hari ini mencerminkan kebijakan kita dua minggu sebelumnya. Selalu ada jeda, tapi setidaknya dua minggu," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menghadiri pertemuan bersama sekitar 129 perusahaan multinasional dan asosiasi bisnis secara virtual, Selasa (28/4).

Dalam pertemuan tersebut, salah satu peserta bertanya kepada Anies terkait kemungkinan apakah PSBB akan diperpanjang lagi dan apa sebenarnya patokan Anies dalam menentukan kapan Jakarta bisa beraktivitas normal lagi.

Anies menjawab apabila dalam dua minggu ke depan grafik positif Covid-19  terus turun, ada kemungkinan Pemprov DKI Jakarta memutuskan keluar dari periode PSBB.

"Ketika nanti pasien dalam pengawasan (PDP) terus menurun, tingkat kematian juga turun, kita akan menuju kembali ke normal. Kita berharap hal ini segera terjadi," ungkap Anies.

Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Nasional Doni Monardo sebelumnya juga memuji DKI Jakarta, dengan menyebut penambahan harian PDP, ODP, dan kasus positif Covid-19 di Ibu Kota telah berangsur-angsur melandai.

Data corona.jakarta.go.id pun mengungkap kasus positif Covid-19 memang tampak turun sejak 21 April 2020 (167 kasus), menjadi 120 kasus di hari berikutnya, kemudian berturut-turut turun ke 107 kasus, 99 kasus, 76 kasus, 65 kasus, dan kembali ke angka 86 kasus pada Senin (27/4).

Sumber: rmol.id