"Keputusan ini diambil tidak didasarkan pada data dan rasional kesehatan publik, melainkan lebih pada kepentingan politik," ujar Kepala Desk Politik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Khalisah Khalid dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/5).
Tak hanya itu, ia juga melihat adanya bentuk kegagalan penetapan kebijakan yang ditentukan pemerintah dalam memutuskan status darurat kesehatan. Karena PSBB yang dijadikan instrumen pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19 yang diterapkan di sejumlah daerah tidak konsisiten.
"Kebijakan politik untuk masalah kedaruratan kesehatan masyarakat tanpa data kesehatan masyarakat sebagai pertimbangan utama adalah wujud kegagalan pemerintah melindungi warga," sebutnya.
Oleh karenanya, Walhi memandang rencana pelonggaran PSBB yang mulai tercermin dengan memperbolehkan masyarakat usia 45 tahun ke bawah beraktivitas di luar rumah, dan juga dibukanya akses transportasi publik, adalah bentuk pelanggaran HAM. Sebab secara tidak langsung, pemerintah memperlihatkan lepas tangan dari kewajiban menjamin kehidupan dan penghidupan masyarakat.
"Dalam kacamata hukum, perbuatan semacam ini adalah bukti adanya pelanggaran HAM by commission. Dan karenanya akibat yang menyertai kebijakan adalah menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pembuat kebijakan, termasuk kematian warga sebagai akibat pelonggaran kekarantinaan kesehatan ini," demikian Khalisa Khalid.
Smber: rmol.id
Loading...
loading...
