BERITA INFO INHIL - Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh jajarannya melakukan pengawasan ketat terhadap daerah-daerah yang telah menerapkan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Jokowi juga meminta seluruh daerah melakukan evaluasi PSBB.
"Penerapan PSBB di 4 provinsi dan 22 kabupaten dan kota, saya ingin memastikan bahwa ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif, dan saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua, ini perlu observasi mana yang penerapan terlalu over, terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendor. Evaluasi ini penting sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kota kabupaten maupun provinsi yang melakukan PSBB," ujar Jokowi dalam Ratas yang disiarkan secara live dI YouTube Setpres, Senin (4/5/2020).
Jokowi juga meminta seluruh daerah memiliki target terukur. Dia mencontohkan seperti masing-masing daerah telah melakukan berapa pengujian sampel dan tes PCR.
"Apakah pelacakan yang agresif telah dikerjakan. Berapa yang telah di tracing setiap hari, betul-betul ini harus dikerjakan," katanya.
Tak hanya itu, dia juga meminta seluruh jajarannya mempercepat distribusi bantuan sosial. Jokowi juga meminta data penerima bantuan dibuka secara transparan.
Berikut pernyataan lengkap Presiden Jokowi di Ratas bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19:
Bismilllahirahmanirrahim, Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum Ketua Gugus Tugas menyampaikan laporan, saya ingin menyampaikan beberapa hal, ingin menekankan beberapa hal,
Yang pertama mengenai penerapan PSBB di 4 provinsi dan 22 kabupaten dan kota, saya ingin memastikan bahwa ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif dan saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua, ini perlu observasi mana yang penerapan terlalu over, terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendor. Evaluasi ini penting sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kota kabupaten maupun provinsi yang melakukan PSBB.
Yang kedua setiap daerah yang melakukan PSBB harus memiliki target-target yang terukur, ada targetnya misalnya berapa jumlah pengujian sampel yang telah dilakukan, test PCR yang telah dilakukan, apakah pelacakan yang agresif telah dikerjakan. Berapa yang telah di tracing setiap hari, betul-betul ini harus dikerjakan. Kemudian juga apakah isolasi ketat juga sudah dilakukan karena saya melihat ada yang sudah positif saja juga masih bisa lari dari rumah sakit, yang PDP masih beraktivitas ke sana ke mari. kemudian juga apakah warga berisiko yang manula yang memiliki riwayat penyakit, riwayat komorbid ini sudah diproteksi betul. Evaluasi-evaluasi yang terukur seperti ini perlu dilakukan
Ketiga, kita harus melakukan monitor secara ketat potensi penyebaran di beberapa klaster, ada klaster pekerja migran, klaster jemaah tablig, ada klaster Gowa, ada klaster rembesan pemudik, ada klaster industri ini perlu betul-betul di monitor secara baik kita lihat bahwa pekerja migran Indonesia laporan yang saya terima sudah 89 ribu yang sudah kembali dan akan bertambah lagi kemungkinan 16 ribu, ini betul-betul harus ditangani, dikawal dengan baik di lapangan sehingga jangan sampai muncul di gelombang kedua.
Yang lain juga klaster industri kita harus memastikan industri-industri yang diizinkan beroperasi itu yang mana, harus dicek di lapangan mereka melakukan protokol kesehatan secara ketat atau tidak.
Yang Keempat, yang berkaitan dengan program jaring pengaman sosial. Saya tadi pagi sudah mendapatkan laporan dari Pak Menko PMK mengenai PKH, paket sembako, bansos tunai, BLT, dana desa sudah berjalan tetapi saya minta kecepatan agar bansos ini sampai di tangan keluarga penerima betul-betul semakin cepat diterima akan semakin baik. Saya minta minggu ini ini sudah semuanya bisa diterima. Dan saya minta Mensos juga gubernur, bupati dan walikota camat sampai kepala desa turun ke lapangan menyisir. Saya minta juga diberi fleksibilitas kepada daerah agar kalau ada warga yang miskin yang belum dapat segera bisa dicarikan solusinya.
Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan, siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa melakukan segera koreksi di lapangan. Tadi sudah saya sampaikan mengenai persoalan timing betul-betul harus di-manage secara baik karena ada bantuan dari pusat, dari daerah kemudian juga dari desa.
Yang terakhir, saya minta dibuat hotline untuk pengaduan, sehingga apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan kita bisa ketahui secara cepat. saya rasa itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Sumber: detik.com
"Penerapan PSBB di 4 provinsi dan 22 kabupaten dan kota, saya ingin memastikan bahwa ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif, dan saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua, ini perlu observasi mana yang penerapan terlalu over, terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendor. Evaluasi ini penting sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kota kabupaten maupun provinsi yang melakukan PSBB," ujar Jokowi dalam Ratas yang disiarkan secara live dI YouTube Setpres, Senin (4/5/2020).
Jokowi juga meminta seluruh daerah memiliki target terukur. Dia mencontohkan seperti masing-masing daerah telah melakukan berapa pengujian sampel dan tes PCR.
"Apakah pelacakan yang agresif telah dikerjakan. Berapa yang telah di tracing setiap hari, betul-betul ini harus dikerjakan," katanya.
Tak hanya itu, dia juga meminta seluruh jajarannya mempercepat distribusi bantuan sosial. Jokowi juga meminta data penerima bantuan dibuka secara transparan.
Berikut pernyataan lengkap Presiden Jokowi di Ratas bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19:
Bismilllahirahmanirrahim, Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum Ketua Gugus Tugas menyampaikan laporan, saya ingin menyampaikan beberapa hal, ingin menekankan beberapa hal,
Yang pertama mengenai penerapan PSBB di 4 provinsi dan 22 kabupaten dan kota, saya ingin memastikan bahwa ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif dan saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua, ini perlu observasi mana yang penerapan terlalu over, terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendor. Evaluasi ini penting sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kota kabupaten maupun provinsi yang melakukan PSBB.
Yang kedua setiap daerah yang melakukan PSBB harus memiliki target-target yang terukur, ada targetnya misalnya berapa jumlah pengujian sampel yang telah dilakukan, test PCR yang telah dilakukan, apakah pelacakan yang agresif telah dikerjakan. Berapa yang telah di tracing setiap hari, betul-betul ini harus dikerjakan. Kemudian juga apakah isolasi ketat juga sudah dilakukan karena saya melihat ada yang sudah positif saja juga masih bisa lari dari rumah sakit, yang PDP masih beraktivitas ke sana ke mari. kemudian juga apakah warga berisiko yang manula yang memiliki riwayat penyakit, riwayat komorbid ini sudah diproteksi betul. Evaluasi-evaluasi yang terukur seperti ini perlu dilakukan
Ketiga, kita harus melakukan monitor secara ketat potensi penyebaran di beberapa klaster, ada klaster pekerja migran, klaster jemaah tablig, ada klaster Gowa, ada klaster rembesan pemudik, ada klaster industri ini perlu betul-betul di monitor secara baik kita lihat bahwa pekerja migran Indonesia laporan yang saya terima sudah 89 ribu yang sudah kembali dan akan bertambah lagi kemungkinan 16 ribu, ini betul-betul harus ditangani, dikawal dengan baik di lapangan sehingga jangan sampai muncul di gelombang kedua.
Yang lain juga klaster industri kita harus memastikan industri-industri yang diizinkan beroperasi itu yang mana, harus dicek di lapangan mereka melakukan protokol kesehatan secara ketat atau tidak.
Yang Keempat, yang berkaitan dengan program jaring pengaman sosial. Saya tadi pagi sudah mendapatkan laporan dari Pak Menko PMK mengenai PKH, paket sembako, bansos tunai, BLT, dana desa sudah berjalan tetapi saya minta kecepatan agar bansos ini sampai di tangan keluarga penerima betul-betul semakin cepat diterima akan semakin baik. Saya minta minggu ini ini sudah semuanya bisa diterima. Dan saya minta Mensos juga gubernur, bupati dan walikota camat sampai kepala desa turun ke lapangan menyisir. Saya minta juga diberi fleksibilitas kepada daerah agar kalau ada warga yang miskin yang belum dapat segera bisa dicarikan solusinya.
Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan, siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa melakukan segera koreksi di lapangan. Tadi sudah saya sampaikan mengenai persoalan timing betul-betul harus di-manage secara baik karena ada bantuan dari pusat, dari daerah kemudian juga dari desa.
Yang terakhir, saya minta dibuat hotline untuk pengaduan, sehingga apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan kita bisa ketahui secara cepat. saya rasa itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Sumber: detik.com
Loading...
loading...