BERITA INFO INHIL - Elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno mendukung wacana Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet, mengganti menteri yang kinerjanya buruk dalam dalam menangani pandemi Covid-19.
Apalagi, setiap orang yang jadi menteri Jokowi juga harus siap bila sewaktu-waktu dicopot dari jabatannya.
Ketua DPP PDIP itu menyebutkan, evaluasi yang dilakukan Presiden Jokowi terhadap kinerja menterinya dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.
Terlebih di masa pandemi yang membutuhkan kerja ekstra dari seluruh jajaran kabinet.
Momentum seperti ini tepat untuk mengevaluasi kepemimpinan para menteri, kinerja para menteri. Ya, wajar saja. Evaluasi wajar, apakah rencana (program) sudah dijalankan atau belum," kata Hendrawan, Senin (6/7).
Legislator Senayan ini menilai evaluasi yang dilakukan presiden bertujuan untuk menyelaraskan kinerja para menteri dalam menangani COVID-19.
Oleh karena itu, semua partai politik yang memiliki keterwakilan menteri di Kabinet Indonesia Maju mesti legawa bila kadernya dievaluasi bahkan di-reshuffle.
"Otomatis itu kan hak prerogatif presiden. Ketika orang diangkat menjadi menteri, dia harus siap menjadi sorotan publik, dia harus siap dievaluasi setiap saat. Siap untuk mendapatkan rapor merah. Siap mendapatkan pujian baik jika memang prestasinya baik," tegas Hendrawan.
Dia justru menilai aneh bila dalam kondisi krisis sekarang ini perombakan kabinet tidak dilakukan.
Apalagi, pemerintah harus bekerja ekstra keras menghadapi situasi sulit akibat pandemi Covid-19.
"Kalau tidak dilakukan, itu malah aneh. Apalagi di kondisi extraordinary, kondisi luar biasa yang membutuhkan langkah yang tegas, jelas, kreatif, dan inovatif. Kan, presiden berusaha menginjeksi mindset agar para pembantunya melakukan hal yang sama," jelas politikus kelahiran Cilacap, Jawa Tengah ini.
Dia memastikan bahwa partai pimpinan Megawati Soekarnoputri selalu mendukung langkah dan kebijakan yang diambil Presiden Jokowi dalam menghadapi pandemi.
PDIP bersama kader-kadernya baik yang menduduki jabatan di legislatif hingga kepala daerah secara konsisten menjalankan politik keberpihakan kepada rakyat.
"Seseorang menjadi kepala daerah dia harus berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan mengingatkan kadernya bahwa kerja-kerja kita adalah kerja kebangsaan, politik kesejahteraan. Instruksi dari DPP hampir setiap minggu ada untuk memotivasi kader agar berbuat yang terbaik," tandas Hendrawan. (jpnn)
Apalagi, setiap orang yang jadi menteri Jokowi juga harus siap bila sewaktu-waktu dicopot dari jabatannya.
Ketua DPP PDIP itu menyebutkan, evaluasi yang dilakukan Presiden Jokowi terhadap kinerja menterinya dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.
Terlebih di masa pandemi yang membutuhkan kerja ekstra dari seluruh jajaran kabinet.
Momentum seperti ini tepat untuk mengevaluasi kepemimpinan para menteri, kinerja para menteri. Ya, wajar saja. Evaluasi wajar, apakah rencana (program) sudah dijalankan atau belum," kata Hendrawan, Senin (6/7).
Legislator Senayan ini menilai evaluasi yang dilakukan presiden bertujuan untuk menyelaraskan kinerja para menteri dalam menangani COVID-19.
Oleh karena itu, semua partai politik yang memiliki keterwakilan menteri di Kabinet Indonesia Maju mesti legawa bila kadernya dievaluasi bahkan di-reshuffle.
"Otomatis itu kan hak prerogatif presiden. Ketika orang diangkat menjadi menteri, dia harus siap menjadi sorotan publik, dia harus siap dievaluasi setiap saat. Siap untuk mendapatkan rapor merah. Siap mendapatkan pujian baik jika memang prestasinya baik," tegas Hendrawan.
Dia justru menilai aneh bila dalam kondisi krisis sekarang ini perombakan kabinet tidak dilakukan.
Apalagi, pemerintah harus bekerja ekstra keras menghadapi situasi sulit akibat pandemi Covid-19.
"Kalau tidak dilakukan, itu malah aneh. Apalagi di kondisi extraordinary, kondisi luar biasa yang membutuhkan langkah yang tegas, jelas, kreatif, dan inovatif. Kan, presiden berusaha menginjeksi mindset agar para pembantunya melakukan hal yang sama," jelas politikus kelahiran Cilacap, Jawa Tengah ini.
Dia memastikan bahwa partai pimpinan Megawati Soekarnoputri selalu mendukung langkah dan kebijakan yang diambil Presiden Jokowi dalam menghadapi pandemi.
PDIP bersama kader-kadernya baik yang menduduki jabatan di legislatif hingga kepala daerah secara konsisten menjalankan politik keberpihakan kepada rakyat.
"Seseorang menjadi kepala daerah dia harus berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan mengingatkan kadernya bahwa kerja-kerja kita adalah kerja kebangsaan, politik kesejahteraan. Instruksi dari DPP hampir setiap minggu ada untuk memotivasi kader agar berbuat yang terbaik," tandas Hendrawan. (jpnn)
Loading...
loading...