Geprek Djarot, Wajah Baru Rizky Arrahman Resto

Rizky Arrahman Resto hadir dengan konsep wajah baru, yaitu konsep Vintage Cafe. Yang pasti konsep menu, tampilan dan beragam fasilitas yang baru.

Salah satunya konsep gemerlap lampu yang cantik sehingga memanjakan mata kita, dan tempat ini cukup sederhana sangat cocok bersama pasangan, teman, maupun bersama keluarga.

Tempat ini juga sangat cocok untuk kamu melaksanakan acara. Seperti meting, diskusi, ulang tahun, bahkan pesta pernikahan. Karna selain resto yang besar, halaman parikir kendaraan juga aman dan sangat luas.

Selain letaknya ditengah Ibu Kota Indragiri Hilir, Riau. Tepatnya disamping Hotel Arahman Tembilahan, Parit 13 Jembatan II Jalan Suntung Ardi Tembilahan, tempat ini juga menyediakan tempat outdoor dan buka dari siang hingga malam hari.

Kemudian bagi pencinta musik, setiap malam minggu akan ada Streaming Musik. Lalu gimana sih untuk hari-hari lain?.. Nah, kalian tidak usah kawatir. Tetap masih bisa bernanyi, tetapi karoke saja ya seperti biasanya kemudian free wifi.

“Kita juga membuka tempat karoke khusus lantai atas resto. Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) perjam. Tetapi jika membawa 30 teman untuk karoke, tempat tersebut free alias geratis,”kata Rizky, Owner dari Rizki Arrahman Resto.

Konsep baru resto yang berdiri puluhan tahun ini tidak berubah drastis dari konsep lamanya. Baik dari tempat, maupun menu makanan, dan masih ada beberapa yang kental menjadi salah satu khas Rizky Arahman Resto ini.

Yaa!.. “Ayam Geprek Djarot” menu ini sudah kental di resto satu ini. Selain makanan pejabat dan harga merakyat, menu makanan satu ini berbeda dengan ayam geprek lainnya. Pastinya dengan ditambah cabe menyesuaikan lidah kemudian krispi-krispi khas membuat selera makan bertambah, dan juga seperti ikan, ayam dan lainnya masih dalam keadaan segar pokoknya favorite banget deh buat kami.

Selain itu kita juga bisa melihat langsung proses masaknya, karna peralatan masak sengaja kita perlihatkan kepada pengunjung. Agar tidak ada dusta dianatara kita hehe.

Upsss!!.. Ada Pencakes juga loe yang pastinya dibuat oleh chaf profesional hehe. Kemudian minuman favorit “Coffee Beer” dan ada juga untuk anak-anak ‘Ice Cream’

Mungkin kalian bertanya-tanya tentang harga. Ya!.. Kita jelasin, bahwa untuk harga  makanan dan minuman di resto ini bervariasi. Yang pastinya sangat terjangkau baik untuk kalangan pelajar/mahasiswa dan lainnya.

Buruan cobain. “Makanan/Minuman Pejabat, Harga Merakyat” hehehe.


Berikut menu favorite yang kami sajikan:

-PANCAKE
1. Pancake Corneto Oreo
2. Pancake Sheese Carame
3. Pancake Chocochip Oreo
4. Pancake Blognaise Sauce
5. Pancake Vanila Almond


-ICE CREAM
1. Ice Cream Chocolate
2. Ice Cream Vanilla
3. Ice Cream Strawberry
4. Ice Cream Mix


-MINUMAN
1. Alvocado Fload
2. Cappucino Fload
3. Orang Fload
4. Teh Ungu
5. Coffee Beer
6. Ice Lemon Tea
7. Susu/Milo Dingin
8. Ice Coffee
9. Jeruk Dingin
10. Ice Cappucino
11. Kopi Susu
12. Hot Milo
13. Jeruk Hangat
14. Cappucino
15. Ginseng Coffee
16. Teh Susu
17. Teh Telor
18. Aneka Juice
19. Kopi Telor
20. Hot Coffee


-MAKANAN
1. Snack Kentang Goreng, Sosis, Nugget.
2. Makanan Nasi Putih+Ayam Geprek Djarot, Ayam Penyet, Kwitiaw Seafood, Tomyam Seafood.
3. Nasi Goreng Original, Kampung, Sosis, Seafood, Bakso, Ayam, Spesial.
4. Uakmie Original, Sosis, Bakso, Seafood, Ayam, Spesial.
5. Indomie Rebus dan Goreng.

Terimakasih..Selamat datang dan selamat menikmati 🙏🙏

Keputusan Itu

*Penulis: Imam Shamsi Ali (Presiden Nusantara Foundation)

Sebuah keputusan itu tidak selamanya menyenangkan. Jangankan keputusan manusia, yang seringkali penuh dengan intrik kepentingan dan manipulasi. Keputusan Allah saja, jika tidak sesuai keinginan dan kepentingan, rasanya tidak menyenangkan dalam rasa Kemanusiaan kita.

Tapi percayalah, tidak satu apapun yang terputuskan atau diputuskan dalam hidup ini kecuali karena memang intervensi langit. Dan semua keputusan yang telah menjadi fakta di hadapan mata itu adalah yang terbaik, walau terasa pahit.

Keputusan manusia itu tidak selamanya menggambarkan kebenaran. Dan sudah pasti tidak selalu menggambarkan fakta dan realita. Kebenaran sejati, fakta dan realita sesungguhnya akan terlihat pada hari di saat tak seorangpun yang mampu mengelak dari kebenaran (haq) itu sendiri.

Di hari Itulah yang benar akan ternampak benar. Dan yang salah salah akan terekspos sebagai kesalahan. Tak akan ada lagi trik-trik untuk membolak balik realita. Yang benar menjadi salah. Dan yang salah dibenarkan. Karena hari itu kejujuran menjadi dirinya sendiri. Tidak lagi bisa dirampok dan diperkosa.

Maka di hari-hari keputusan politik di negeri ini, kesadaran seperti itu harus terbangun. Keputusan dunia bukan keputusan abadi. Ada masanya terkoreksi dan dipertanggung jawabkan.

Karenanya bagi pendukung paslon 02, keputusan Mahkamah Konstitusi pasti pahit dalam rasa kemanusiaan itu. Tapi yakinlah, ketika rasa itu dibingkai dalam bingkai iman, maka akan mulai tumbuh rasa manis itu.

Bagi pendukung paslon 01, sudah pasti keputusan MK itu manis dalam rasa kemanusiaan. Tapi percayalah ketika manisnya rasa itu tidak ditempatkan pada tempatnya maka lambat laun manis itu membawa penyakit “diabetis” yang mematikan.

Karenanya, untuk kedua pendukung paslon:

1. Terima itu sebagai “Qadar” Allah. Yang merasa menang jangan angkuh. Yang merasa kalah jangan galau. Sebuah kepastian langit kerap tidak kita ketahui maknanya.

2. Tantangan ke pendukung masing-masing adalah bagaimana “merespon” secara benar dan sesuai. Yang menang dengan kesyukuran dan tawadhu. Yang belum menang dengan sabar dan muhasabah. Sikap keduanya pasti membawa kebaikan.

3. Tanggung jawab terbesar sekarang adalah “MENGAWAL”. Kedua pihak memiliki tanggung jawab mengawal hasil itu. Paslon 2 dan pendukungnya melakukan pengawalan dari seberang. Biasanya diistilahkan dalam bahasa politik sebagai “oposisi”. Sementara tanggung jawab pendukung paslon 01 jauh lebih besar dan berat. Karena sesungguhnya mereka wajib mengawal dukungannya itu. Jangan sampai dukungan itu menjadi jembatan kemurkaan. Pendukung pemenang harus memastikan bahwa dukungan itu mengantar kepada kemuliaan.

Kesimpulannya, dari sekarang mari KAWAL pemerintahan itu lima tahun ke depan. Ingat, dalam tatanan demokrasi rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Jika kekuasaan itu dibalut dalam selimut keimanan, maka rakyat adalah representasi otoritas Ilahi.

Jangan rendahkan apalagi khianati rakyat. Karena itu keangkuhan terbesar kepada Allah, Penguasa langit dan bumi.

NYC, 28 Juni 2019

Pak Prabowo, Belum Melawan Kok Sudah Bubar Jalan?!

OLEH: HERSUBENO ARIEF

ANTI Klimaks! Tak bisa dipercaya! Hanya itu kata yang paling pas untuk menggambarkan keputusan Prabowo membubarkan Koalisi Adil Makmur.

Anggota koalisi, Partai Demokrat, PAN, PKS, Partai Berkarya, dan tentu saja Gerindra dibebaskan untuk menentukan pilihan politik masing-masing.

Mau tetap mengambil peran sebagai oposisi, monggo. Mau bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi, silakan.

Dengan catatan kalau diajak. Dengan catatan kalau tawaran untuk bergabung diterima. Dengan catatan kalau deal-deal, tawar menawarnya cocok.

Ketentuan itu berlaku untuk semua partai. Ketentuan itu "sekali lagi" tentu saja berlaku juga untuk Gerindra.

Keputusan yang diambil hanya selang dua hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan Prabowo-Sandi ini disambut dengan perasaan campur aduk (mixed feelings)

Banyak yang marah, menangis, memaki-maki, kecewa, namun ada juga yang hanya bisa terlongong-longong, tidak bisa memahami realitas politik yang berubah begitu cepat.

Kemana janji Prabowo yang diucapkan di Hotel Sahid Jaya Jakarta 14 Mei lalu? Menolak kecurangan, tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran. Dan yang lebih penting lagi “akan timbul dan tenggelam bersama rakyat.”

Rakyat belum move on, masih ingin terus mempersoalkan kecurangan Pilpres, tiba-tiba Prabowo membubarkan koalisi. Tiba-tiba mempersilakan parpol koalisi menentukan pilihan politik masing-masing, tanpa “konsultasi” terlebih dahulu dengan rakyat pendukungnya.

Apakah Prabowo sudah lupa dengan para buruh migran yang menyerahkan ratusan juta uang tabungannya untuk kampanye. Rizal karyawan bengkel di Padang yang mengikhlaskan uang tabungannya untuk dana perjuangan.

Apakah Prabowo tidak ingat bagaimana dia diaduk-aduk rasa haru dan meneteskan airmatanya ketika Gendis seorang bocah kelas 3 SD di Medan menyerahkan celengan kepadanya.

Apa Prabowo bisa begitu cepat melupakan perjuangan emak-emak, para relawan, para simpatisan yang mengelu-elukannya dalam setiap kampanye. Apakah dia tak lagi terbayang wajah-wajah jutaan rakyat yang penuh harap terjadi perubahan?

Agar tak terlalu terkejut lagi, pendukung Prabowo mulai hari ini sebaiknya bersiap-siap menerima kemungkinan munculnya kejutan baru: Prabowo dan Gerindra bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi!

Ketika hal itu akhirnya benar-benar terjadi, para pendukung, apalagi emak-emak, tak perlu marah-marah, maki-maki, dan menangis tidur tengkurap memeluk bantal semalaman.

Cukup dimaklumi saja: Yah namanya juga politisi. Jangan terlalu dibawa main hati. Ini benar-benar urusan politik. Tak ada kaitannya dengan nilai-nilai etik dan moral.

Orang sekelas Donald Trump, seorang Presiden AS yang dianggap paling memalukan sepanjang sejarah saja sampai berkata: One of the key problems today is that politics is such a disgrace, good people do not go into government.

Salah satu masalah utama saat ini, bahwa politik telah menjadi aib, sesuatu yang memalukan. Orang baik tidak ada yang mau masuk ke dalam pemerintahan.

Aksi Jalanan

Bahwa semua partai termasuk Gerindra bergabung dengan pemerintah, sesungguhnya bukan persoalan 01, 02.

Bukan persoalan sentimental, melankolis. Apalagi persoalan pendukung paslon 02 yang tidak bisa move on.

Ini adalah masalah kelangsungan kehidupan demokrasi. Penting untuk kebaikan kehidupan berbangsa negara, bahkan untuk kebaikan pemerintahan Jokowi sendiri.

Itu kalau para politisi masih percaya bahwa demokrasi adalah satu-satunya pilihan terbaik.

Lain masalahnya jika para politisi menganggap bahwa demokrasi, pemilu hanya sekedar justifikasi telah memperoleh mandat rakyat.

Para elite yang tadinya tampak bermusuhan, tiba-tiba bisa dengan mudahnya bagi-bagi kekuasaan di belakang punggung rakyat.

Demokrasi semu (Ersatz Democracy). Hanya bersifat prosedural dan artifisial. Yang penting pemilu telah berjalan. Pilpres telah dilaksanakan.

Tak penting siapa yang menang, siapa yang kalah. Setelah itu baku atur. “Saya dan kami dapat apa. Kamu dan kalian kebagian apa?”

Sebelum melangkah lebih jauh, please dipertimbangkan lagi beberapa hal berikut ini:

Pertama, tanpa oposisi pemerintahan Jokowi akan kehilangan partner sekaligus lawan yang diperlukan di luar pemerintahan. Oposisi bisa membantunya melakukan kontrol terhadap kinerja aparat pemerintah, dan para pembantunya.

Seperti seorang petinju, untuk mejadi juara, dia membutuhkan seorang partner latih tanding (sparing partner). Bahkan bila tidak ada lawan latih tanding, seorang petinju perlu terus berlatih melawan bayangan (shadow boxing).

Hanya dengan cara seperti itu, seorang petinju bisa kuat, tekniknya meningkat dan menjadi juara.

Kedua, oposisi penting untuk menjaga agar Jokowi tidak tergelincir dari seorang demokrat menjadi otoriter.

Jangan sampai Jokowi -"tokoh populis yang hanya bisa tampil ke tampuk elite kekuasaan karena proses demokrasi"- kemudian malah membunuh demokrasi.

Periode kedua ini harus benar-benar dimanfaatkan Jokowi untuk meninggalkan warisan (legacy) sebagai seorang kepala negara. Ingin seperti apa dia akan dikenang.

Ketiga, oposisi sangat diperlukan oleh pemerintahan Jokowi sebagai kanal resmi perlawanan rakyat menyalurkan aspirasinya.

Bila aspirasi mereka tersumbat karena tak ada kelompok oposisi di parlemen yang menyuarakannya, perlawanan rakyat bisa berubah menjadi aksi jalanan.

Rakyat tak lagi percaya kepada para politisi, lembaga-lembaga resmi pemerintah, dan pranata-pranata lainnya.

Terjadi pembangkangan massal (people disobedience). Di media sosial sudah muncul wacana menolak membayar pajak, menarik dana dari bank-bank pemerintah dan milik konglomerat dan berbagai aksi vandalisme lainnya.

Bila itu terjadi, yang rugi juga pemerintah sendiri. Akan terjadi instabilitas. Situasi politik akan terus bergolak, dan pemerintahan biasanya menggunakan tangan besi untuk meredamnya. Jelas hal itu tidak baik bagi citra pemerintah.

Untuk menjaga kewarasan nalar dan akal sehat bangsa, tidak perlu lah pemerintahan Jokowi menggoda, memecah belah oposisi. Toh posisi partai pendukung pemerintah sudah cukup kuat.

Total kursi di parlemen lebih dari 60 persen. Sudah lebih dari cukup untuk memuluskan setiap kebijakan pemerintah. Tinggal menjaga soliditas.

Bila oposisi, apalagi Gerindra sebagai pemilik kursi kedua terbanyak di parlemen bergabung, maka jatah kursi partai pendukung di kabinet akan berkurang. Mereka harus rela berbagi. Jelas hal itu akan menimbulkan ketidakpuasan dan mengganggu soliditas.

Bagi oposisi khususnya Gerindra, jika akhirnya memutuskan bergabung dengan pemerintah, dalam jangka panjang akan merugikan.

Keputusan itu akan menjadi bunuh diri politik, bagi Prabowo dan bagi Gerindra. Modal sosial dan politik puluhan tahun dibangun Prabowo hancur hanya dalam sekejap. Digantikan dengan sumber daya ekonomi di pemerintahan yang tidak seberapa.

Perjuangan puluhan tahun menegakkan reputasi dan kredibilitas Prabowo akan hancur hanya karena kenikmatan sesaat yang sesat.  (*)

Akan Muncul Gelombang Perlawanan Cerdas

*Penulis: Asyari Usman (wartawan senior)

Ada kecerdasan yang digunakan untuk kejahatan. Tetapi, hampir pasti akan ada kecerdasan yang lebih mulia lagi. Yaitu, kecerdasan yang digunakan untuk melawan kejahatan, kezaliman, dan kesewenangan.

Saya memperkirakan umat Islam garis lurus akan melancarkan perlawanan yang cerdas (smart resistance) terhadap kejahatan dan kesewenangan para penguasa. Perlawanan cerdas itu memang memerlukan kerja keras semua orang. Perlu komitmen yang tak kenal lelah. Perlu ‘endurance’ (keuletan, kegigihan). Sehingga, perlawanan itu akan menjadi gelombang besar. InsyaAllah.

Di media sosial sudah langsung muncul bentuk perlawanan cerdas itu. Kemarin, setidaknya ada dua tulisan menarik yang melambangkan ‘smart resistance’ itu. Yang satu ditulis oleh Bung Azwar Siregar dan yang satu lagi tidak ditemukan identitas penulisnya.

Mereka ini mengusulkan agar Pak Prabowo dan Bang Sandiaga Uno segera membentuk bank yang bisa menampung dana umat Islam. Usulan ini sangat praktis dan aplkikatif. Bisa dikerjakan. Bisa dikembangkan secara luas dan cepat. Apalagi, menurut mereka, Bang Sandi memiliki latar belakang bisnis yang sangat solid.

Bung Azwar bahkan ikut mengusulkan nama bank umat itu. Yaitu, Bank Pembangunan Nasional (BPN). Yang satu lagi mengusulkan nama Bank Persaudaraan Negara atau Bank Persaudaraan Nasional (BPN juga).

Mereka mengusulkan nama BPN sebagai bentuk pengabadian perjuangan Prabowo-Sandi bersama umat dalam upaya untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran. Nama ini juga sangat cocok untuk terus menghidupkan ingatan kaum muslimin tentang perampokan kemenangan demokratis umat.

Reaksi netizen sangat positif. Banyak yang malah tak sabar menunggu kehadiran BPN karena mereka segera ingin memiliki rekening di situ. Banyak siap hijrah ke Bank BPN begitu bank ini muncul.

Pengusul optimis. Begitu juga netizen. Mereka yakin Bank BPN bisa tampil menjadi bank terbesar di Indonesia atau bahkan di Asia Tenggara.

Ada pula yang membuat meme yang sangat bagus tentang perlunya umat memiliki bank sendiri. Pembuat meme menamakannya Bank Syam singkatan untuk Bank Syariah Adil Makmur.

Itu baru salah satu bentuk perlawanan cerdas. Ada banyak lagi gagasan yang sangat bisa dikerjakan asalkan umat menyadari dan berdisiplin untuk mendukungnya, menyukseskannya Sebagai contoh, umat bisa bekerjasama berbasis kejemaahan untuk mengembangkan sektor ritail. Sebenarnya sudah ada, seperti “212 Mart”, Minimarket Sodaqo, KitaMart, dll.

Tetapi, kehadiran gerai-gerai milik umat itu masih memerlukan pembinaan manajemen dan pengembangan bisnis yang lebih serius. Ini bukan masalah besar, insyaAllah. Yang diperlukan adalah komitmen mayoritas umat dan para pemuka bisnis umat.

Di bawah pimpinan Pak Prabowo dan Bang Sandi, diperkirakan pengelolaan ekonomi umat sangat berpeluang untuk sukses.

Ada contoh lain lagi. Misalnya, umat bisa membangun jaringan bengkel mobil dan motor. Bisa juga berkpirah di sector manufaktur. Sektor ini memang sudah banyak dimasuki tetapi sifatnya mungkin masih individual. Sementara yang diperlukan adalah gerakan yang berjemaah dan lebih terarah. Sehingga, bisnis yang dikelola umat bisa menjadi profesional dalam bingkai kesyariatan.

Untuk menodorong keikutsertaan lapisan milenial, bisa pula didorong kelahiran dan pertumbuhan retail online atau Olshop. Sektor ini pun sangat potensial. Dan sangat mudah memperkenalkan serta mempromosikannya di kalangan umat.

Pengembangan bisnis umat bisa menjadi ‘unlimited’, tak terbatas. Begituah kira-kira. Karena semua sektor bisa diekplorasi dan diekploitasi. Sebagai contoh, umat memerlukan penginapan yang nyaman dan berbasis syariah. Umat juga perlu resort-resor wisata yang family-friendly, yang cocok untuk keluarga.

Ada satu usaha yang sangat potensial untuk dikerjakan dan sangat relevan dengan keperluan umat. Yaitu, penggilingan gabah (padi) sampai menjadi produk yang memiliki kemasan bagus. Sangat mengherankan sekali mengapa bisnis penggilingan gabah ini tidak dikerjakan oleh umat.

Padahal, yang bertani padi adalah umat dan yang membeli beras adalah umat. Dan perlu diingat bahwa bisnis ini bukanlah pekerjaan yang memerlukan modal besar. Sayangnya, di seluruh pelosok Indonesia mayoritas bisnis penggilingan padi profesional dan berkualitas bukan dikelola oleh umat maupun individu umat.

Jadi, konsep perlawanan cerdas itu bukanlah sesuatu yang utopis. Asalkan umat memiliki kesadaran, tekad dan komitmen yang kuat. Saya yakin sekarang ini adalah momentumnya. Pengalaman pahit penipuan dan perampokan pilpres 2019 ini kita jadikan ‘turning point’ (titik balik) dan ‘stepping stone’ (batu loncatan) untuk membangun kekuatan ekonomi umat.

Kita tidak memerlukan bisnis-bisnis yang dikelola oleh orang-orang yang ‘tidak kita kenal’ itu. Kita harus menghentikan ekploitasi dana umat oleh mereka. Umatlah yang lebih pantas mendapatkan kemaslahatan dari proses produksi dan perniagaan yang berlangsung di seluruh pelosok negeri.

Jangan pernah berkecil hati, apalagi patah semangat, meskipun umat jauh tertinggal di bidang perekonomian dan bisnis. Yakinlah, kita bisa melahirkan bisnis umat yang modern dan profesional.

Kita bisa mengumpulkan para pelaku bisnis yang saat ini menyadari kelemahan umat di bidang ekonomi dan bisnis. Mereka akan memberikan masukan dan pelatihan.

Semoga segera hadir Bank BPN, Umat Online Retail, Umat Shopping Centre, Umat Business Centre, Umat Business Training Centre, Umat Bengkel Mobil, Umat Bengkel Motor, yang dijalankan secara, profesiona, jujur dan transparan. (*)

Great Oposisi

PRABOWO Subianto resmi membubarkan partai koalisi. Tentu saja ia tidak mungkin mengikat partai koalisi yang sudah terang benderang ingin meraih posisi di dalam pemerintahan. Secara kuantitas komposisi oposisi berkurang namun secara kualitas belum tentu. Gerindra barangkali hanya bersama PKS, dan keduanya bakal selalu kalah dalam setiap voting.

Sekali lagi oposisi tidak identik kuantitas kursi di parlemen. Meski minoritas mereka harus menciptakan dinamika. Sebuah cita-cita demokrasi yang tidak menginginkan lahirnya absolute power. Melalui oposisi berkualitas bukan hanya pemerintah yang terbantu, rakyat juga akan terhibur. Oposisi yang hebat akan selalu melakukan kritik tajam, ilmiah, dibarengi konsistensi.

Tak perlu berkecil hati apalagi menyerah dalam melakukan koreksi. Guru di dalam kelas minoritas sedangkan murid mayoritas. Meski minoritas, seorang guru dilarang mengikuti keinginan murid seenaknya mereka apalagi bila keinginan tersebut dapat merusak masa depan murid. Sebagai minoritas, guru memberikan penilaian yang harus diterima apa adanya oleh murid.

Prabowo harus memposisikan dirinya sebagai seorang guru. Ia bebas mengkritik siswanya yang malas, memberi sanksi-sanksi yang mendidik, memberi pelajaran serta mengevaluasi kemampuan siswanya. Oposisi yang hebat itu meski minoritas dapat melakukan itu. Prabowo harus mendapat mandat dari rakyat agar posisinya kuat.

Militansi pendukungnya yang masih terasa harus dirawat, diarahkan kepada hal-hal positif. Konsistensi oposisi akan selalu mendapat simpati dari rakyat. Bukan oposisi yang menggonggong lalu meminta jabatan. Selain itu, oposisi yang hebat harus lebih cerdas dan pintar. Bagaimana ia dipercaya sebagai guru jika ia tidak lebih pintar dari murid-muridnya, tentu saja ia harus pula memiliki akhlak yang lebih baik sehingga menjadi teladan bagi muridnya.

Great oposisi harus memiliki visi yang hebat. Mereka akan terus memberi kritikan yang mampu memberi kesadaran kolektif bangsa ini. Visi mereka bukan menghalangi kebaikan akan tetapi menambah kebaikan dan mengurangi kejahatan. Mereka cerdas melihat para bohir yang ingin meraih keuntungan pribadi dan mencegahnya.

Great oposisi akan tahan godaan, baik berupa uang dan tahta maupun janji politik lainnya. Mereka konsisten dengan ucapannya, tidak peduli dengan cemoohan maupun cacian dan hinaan. Konsistensi mereka memperjuangkan aspirasi rakyat tidak harus dibalas dengan jabatan 5 tahun kedepan. Namun mereka meraih kebahagiaan hakiki karena dapat membantu pemerintah melalui kritik dan rakyat tersenyum lepas karenanya.

Don Zakiyamani

Ketua Umum Jaringan Intelektual Muda Islam (JIMI) [rmol]

Setelah Putusan MK, Prabowo Mau Jadi Pahlawan atau Pecundang?

Oleh Tony Rosyid

Sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan kubu Prabowo-Sandi ditolak. Artinya, Jokowi jadi presiden.

Gak perlu kaget! Tulisan ini juga dibuat sebelum MK membacakan amar putusannya. Semua sudah jelas di depan mata. Arteria yang dalam talk show-nya di TV One menyatakan 100 persen yakin Jokowi menang, Yusril Ihza Mahendra, ketua kuasa hukum 01 yang ngajak rakyat menyaksikan pembacaan putusan MK melalui tweet-nya dan Denny JA yang ajak "taruhan sosial" di group WA, semuanya bisa jadi informasi, tepatnya bocoran yang terpercaya mengingat ketiganya adalah orang-orang penting di istana.

Kabar pertemuan Prabowo dengan sejumlah elit istana di bulan Ramadhan seolah memberi sinyal pengakuan atas kemenangan Jokowi-Ma"ruf. Maksudnya? Prabowo-Sandi dan BPN diduga sudah tahu hasil MK. Serapat-rapatnya MK menyimpan, akan bocor juga. 

Kok Prabowo ketemu elit istana, berarti ada deal dong? Pasti! Dealnya apa? Nanti lu juga bakal tahu. Kabar yang beredar, itu terpaksa dilakukan untuk kepentingan para pendukung. Sejumlah tersangka yang ditahan seperti Egy Sudjana dkk dikeluarkan. Ini contoh konkretnya. Sampai disini, komitmen Prabowo terhadap para pendukung perlu diapresiasi. Alias tidak diragukan. Bukan untuk kepenting partai koalisi, terutama Gerindra? Nah, soal ini, kita tunggu langkah Prabowo pasca putusan MK. Sabar!

Lepas ada tidaknya intervensi terhadap MK sebagaimana dugaan intervensi atas institusi-institusi pemilu dan aparatur negara yang salama ini jadi perbincangan hangat publik, yang pasti Jokowi ditetapkan oleh MK menjadi presiden yang terpilih. Sah secara konstitusional.

Lalu, bagaiman nasib koalisi Prabowo-Sandi? Tetap, atau bubar? Publik tahu, Demokrat sudah balik kanan. Jauh hari sebelum Prabowo-Sandi memutuskan ke MK. PAN sudah bolak-balik ke istana. Untuk apa? Mosok sekedar ngopi? Ya enggaklah! Pasti ada pembicaraan khusus.

Yang jelas, kedua partai ini confirm mau bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma"ruf. Soal diterima tidaknya, itu soal lain. Tapi, koalisi Prabowo-Sandi tinggal dua partai yaitu Gerindra dan PKS. Partai Berkarya? Gak masuk hitungan. Karena tak punya kursi di DPR.

Apakah Gerindra dan PKS akan bertahan sebagai oposisi? Bergantung! Pertama, kalau Gerindra komitmen terkait Wagub DKI, maka koalisi ini akan solid. Meski hanya dua partai. Tak masalah, karena selama ini hanya dua partai inilah yang konsisten dan mampu bertahan sebagai oposisi. Pilihan sebagai oposisi itu tepat jika orientasinya adalah investasi suara untuk lima tahun kedepan. Mau jadi partai besar, pilihan yang tepat untuk tetap jadi oposisi. 

Ini juga penting bagi tegaknya demokrasi. Karena syarat negara itu dianggap demokratis jika cek and balance itu terjadi. Parlemen tidak diisi oleh orang-orang yang pro pemerintah saja. Tetap ada oposisi yang mengontrol. 

Kedua, bergantung daya tahan Gerindra menghadapi bujuk-rayu dan mungkin juga tekanan dari penguasa. Bahkan juga bujuk rayu dari kawan koalisinya sendiri. Partai apa itu? Ah, kayak gak tahu aja. Tanya sama Pak Amien Rais. Ini godaan yang cukup berat. Selain desakan sejumlah elit dari internal partai Gerindra sendiri.

Ketiga, bergantung juga seberapa besar tekanan yang datang dari para pendukung terhadap Prabowo-Sandi. Mereka akan sangat kecewa jika Prabowo-Sandi memutuskan untuk berkoalisi dengan Jokowi-Ma"ruf.

Meski pilihan untuk gabung dengan penguasa oleh partai dianggap logis, terutama untuk mengakomodasi kepentingan para kader dan alasan kebutuhan logistik, tapi bagi para pendukung Prabowo-Sandi tetap dianggap sebagai penghianat.

Selama ini, kenapa para pendukung memberikan pilihannya kepada Prabowo-Sandi, karena mereka tidak menginginkan Jokowi jadi presiden lagi. Makanya ada tagar #2019GantiPresiden. Lalu para pendukung ini all out dengan tenaga, dana, dan semua potensi kekuatannya dikerahkan sebagai ikhtiar mendorong Prabowo jadi presiden. Menggantikan Jokowi. Bahkan ada sembilan orang berkorban nyawa. Lalu, ketika kalah, Prabowo gabung dengan Jokowi. Kalau bukan penghianatan, itu apa namanya? Protes sejumlah pendukung.

Ketika Prabowo-Sandi melarang para pendukung untuk turun ke MK saja, mereka kecewa. Malah curiga. Apalagi ikut bergabung dengan kekuasaan. Makin kecewa lagi.

Jika Prabowo-Sandi ikut berkoalisi dengan penguasa, itu sama saja mengakui kemenangan Jokowi-Ma"ruf. Lalu kenapa sebelumnya teriak ada Kecurangan TSM? Berarti  gak konsisten. Bukankah majunya Prabowo-Sandi didorong oleh kekhawatiran bahwa negara ini berjalan ke arah yang salah dan bahkan berpotensi bubar di tahun 2030? Kalau sekarang gabung, berarti narasi-narasi kampanye itu kebohongan belaka dong? Hanya sandiwara dong? Itulah kekecewaan para pendukung.

Dalam situasi dilematis ini, Prabowo sedang diuji. Kalau dia memutuskan untuk bersama-sama para pendukung, mengambil posisi sebagai oposisi, maka dia akan tetap dihormati bahkan diapresiasi sebagai pahlawan. Narasi patriotisme yang selama ini digaungkankan oleh Prabowo akan di-amin-kan oleh para pendukungnya. Tapi, jika Prabowo justru memutuskan sebaliknya, menerima pinangan istana dan bergabung dalam koalisi kekuasaan,  maka rakyat yang mendukungnya akan menganggap Prabowo sebagai pecundang. Kini rakyat yang mendukung Prabowo sedang menunggu, apakah Prabowo akan memilih jadi pahlawan, atau pecundang.

Jakarta, 26/6/2019 (*)

Gerilya Politik Para Jenderal Purnawirawan

Oleh Hersubeno Arief

Menyimak pidato mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo dihadapan ribuan purnawirawan TNI-Polri Selasa siang (25/6) menyadarkan kita akan adanya ketegangan politik, yang diam-diam mengendap di bawah permukaan.

Ketegangan politik antara rezim penguasa dengan para purnawirawan TNI-Polri. Tidak terlalu nampak, namun sangat bisa dirasakan.

Situasi ini membuat front pertempuran politik yang harus dihadapi rezim pemerintahan Jokowi, makin luas. Selain oposisi dari para pendukung paslon 02 dan kelompok-kelompok civil society, mereka menghadapi kelompok purnawirawan yang soliditas dan jiwa korsanya sangat tinggi.

Sebuah situasi yang tidak boleh dibiarkan berlarut. Bila tidak segera diselesaikan dengan baik, suatu saat bisa menjadi sebuah ledakan. Seperti sebuah magma pada gunung berapi, yang lama tersumbat.

Sejak pagi ribuan purnawirawan TNI-Polri, (dulu bernama ABRI) berkumpul bersama di halaman masjid At-Tin, di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur. Mereka menghadiri acara silaturahmi sekaligus halal bihalal.

Perkiraan panitia jumlah yang hadir lebih dari 7.000 orang. Terdiri dari para perwira tinggi, perwira menengah, bintara, tamtama, dan para wara kawuri alias istri para pensiunan. Sekitar 5.00 diantaranya merupakan perwira tinggi dari TNI AD, AL, AU, dan Polri. Selain Jakarta, mereka berdatangan dari berbagai provinsi di Jawa.

Jumlah yang hadir ini cukup mengejutkan. Mengingat acara ini bukan digelar oleh organisasi resmi seperti Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri). Undangannya hanya melalui media sosial dan dari mulut ke mulut.

Tanggal dan lokasi acaranya pun berubah-ubah. “Kita ini seperti gerilyawan kota. Untuk mendapatkan gedung susahnya setengah mati. Dipersulit, ” kata seorang purnawirawan bintang dua sambil tergelak.

Sambil meminta maaf karena jadwal dan tempat kegiatan berubah-ubah, Gatot menjelaskan. Semula acara akan digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, Ahad (16/6).

Gedung sudah dipastikan dapat digunakan. Tinggal bayar. Namun dua hari menjelang pelaksanaan, panitia mendapat pemberitahuan bahwa gedung tak bisa digunakan. Sudah penuh sampai akhir Juni.

Alasan ini terkesan dicari-cari. Manajer gedung yang bertanggung jawab, ternyata sudah mengundurkan diri. Diduga dia mendapat tekanan.

Setelah itu panitia mencari alternatif berbagai gedung pertemuan yang bisa bisa menampung sedikitnya 3.000 orang, sesuai jumlah undangan.

Setelah mereka mencari-cari di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), sampai kawasan TMII, tak satupun gedung yang bisa digunakan.

Di TMII kasus seperti di Sentul bahkan kembali terulang. Manajer sebuah gedung menyatakan bisa digunakan pada tanggal 24 Juni. Namun tiba-tiba dibatalkan dengan alasan gedung sudah full booked.

“Untunglah pak Sjafrie (Sjamsoeddin) ketika bertemu Bu Titiek (Soeharto) langsung dipersilakan menggunakan masjid At-Tin. Terima kasih bu Titiek” ujar Gatot kepada Titiek Soeharto yang juga hadir dalam acara tersebut.

Walaupun tidak ideal, akhirnya silaturahmi dan halal bihalal itu digelar di halaman masjid. Padahal yang hadir tidak semuanya beragama Islam. Apa boleh buat.

Di luar soal gedung, para purnawirawan juga hanya bisa tersenyum kecut. Tak banyak media yang hadir memenuhi undangan. Dari stasiun televisi hanya hadir TV One. Sementara media mainstream cetak dan online, juga tak banyak yang mengcover.

Sepertinya di kalangan media sudah ada semacam pemahaman bersama, bahwa acara tersebut, tak perlu, tak boleh dimuat dan dipublikasikan.

Dipersulitnya kegiatan tersebut tak lepas dari situasi politik saat ini, dan posisi para purnawirawan jenderal yang menjadi tuan rumah kegiatan.

Selain Gatot, terdapat nama Jenderal TNI (Purn) Agustadi SP, Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdjiatno, Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat, dan Komjen Pol (Purn) Sofyan Jacoeb, juga Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin.

Di luar nama Jenderal Agustadi SP (KSAD 2007-2009), dan mantan Letjen TNI (Purn) Sudi Silalahi yang juga hadir, semua jenderal tadi selama ini dikenal sebagai jenderal oposisi. Mereka pada pilpres lalu mendukung paslon 02 Prabowo-Sandi. Sofjan Jacoeb malah sudah ditetapkan sebagai tersangka makar.

Bersamaan dengan proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), polisi sangat menghindari adanya pengumpulan massa. Apalagi yang berkumpul adalah para purnawirawan TNI-Polri. Jelas sangat mengkhawatirkan.

Hubungan pemerintah dengan para purnawirawan, khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi korps baret merah (Kopassus), saat ini juga sedang sangat tegang.

Penahanan mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko dan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen memunculkan kekecewaan bahkan kemarahan. Jiwa korsa ( esprit de corps ) mereka terganggu.

Menhan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu —nota bene orang dalam pemerintahan— bahkan ikut bersuara keras dan berkali-kali mempersoalkan.

Soenarko dan Kivlan, kata Ryamizard, adalah figur yang punya jasa besar terhadap bangsa dan negara. Mereka sejak muda sudah mempertaruhkannya jiwa raganya untuk Pancasila dan NKRI. Karena itu tidak layak diperlakukan seperti itu.

Soenarko ditangkap dengan tuduhan makar dan menyelundupkan senjata. Kivlan ditangkap dengan tuduhan kepemilikan senjata api dan makar.

Soenarko sudah dibebaskan dengan jaminan. Sementara Kivlan masih ditahan.

Soal pembebasan Soenarko ini cukup menarik. Menurut Mabes Polri dia dibebaskan dengan jaminan dari Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Menko Maritim Luhut B Panjaitan.

Pengacara Soenarko membantah. Menurutnya yang menjamin Soenarko adalah istri, anak dan ratusan purnawirawan TNI-Polri.

Bangkit dan bergerak, atau punah

Lepas dari siapa yang menjamin, namun pembebasan Soenarko menunjukkan pemerintah tampak menyadari sepenuhnya apa yang tengah terjadi.

Pada pilpres lalu pasangan Jokowi-Ma’ruf mengalami kekalahan di lingkungan perumahan anggota TNI. Di kompleks perumahan Kopassus Cijantung, bahkan perumahan anggota Paspampres di Kramatjati, Jakarta Timur mereka juga kalah.

Penangkapan para purnawirawan hanya akan membuat ketidakpuasan di kalangan purnawirawan dan kalangan Keluarga besar TNI terhadap pemerintah semakin tinggi. Hal itu tidak boleh dibiarkan terjadi.

Penangkapan mereka juga akan menimbulkan gesekan yang tidak perlu antara TNI dan Polri. Tanda-tanda semacam itu sudah banyak bermunculan di lapangan.

Secara tidak langsung apa yang disampaikan Gatot dalam sambutannya juga menyiratkan hal itu.

Kepada para purnawirawan Gatot mengaku telah melakukan silaturahmi ke para senior TNI. Mereka menitipkan pesan terkait situasi dan kondisi bangsa saat ini.

“Saya hanya menyampaikan saja. Intinya adalah dalam situasi sekarang ini kita bangkit dan bergerak atau negara kita akan punah,” kata Gatot.

Gatot menyingung benturan budaya global ( global civilization ), perlunya para purnawirawan untuk terus mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa, dan sumpah prajurit yang akan tetap setia kepada Pancasila dan NKRI.

“Ini kalau kita tidak waspada, kita akan hilang seperti suku Aborigin dan suku lainnya. Siapa lagi yang peduli kalau bukan kita,” ujarnya.

Kendati pesannya disampaikan kepada para purnawirawan, namun sangat jelas kemana pesan itu sesungguhnya ditujukan.

Seperti dalam pewayangan, isyarat yang disampaikan oleh Gatot adalah “perang kembang.” Sebuah isyarat halus, namun sangat tegas yang harus diperhatikan pemerintah.

Berkumpulnya ribuan purnawirawan TNI bukanlah sebuah peristiwa biasa yang bisa diabaikan begitu saja. end (*)

Kepalsuan Demokrasi

PEMILU curang sebenarnya bukan barang baru. Di masa Romawi Kuno, Julis Caesar menoreh sejarah melakukan kecurangan pemilu untuk menduduki posisi kepala administrasi pemerintah  pada abad ke 60 Sebelum Masehi.

Konstitusi Republik Romawi pada era itu memang cukup kompleks. Penguasa tidak bisa semena-mena memainkan kekuasaan karena sistem politik menjamin adanya check and balance sehingga penguasa tidak bisa main-main apalagi berkuasa selama-lamanya. 

Untuk mendapatkan posisit itu, Caesar menghitung dengan cerdik bagaimana mengalahkan Marcus Bibilus - lawannya-  dengan cara yang tampak konstitusional.

Mengakali hal ini  Caesar bersekutu secara diam-diam dengan Pompey, politisi dan jenderal militer muda yang mempunyai network cukup  luas serta berasal dari keluarga politisi kaya-raya dari propinsi Italia. Persekutuan mereka semakin kokoh ketika Caesar menggandeng Marcus Crassus, pengusaha tuan tanah kaya yang dijadikan mesin uang Caesar untuk membiayai kampanye Caesar.

Persekongkolan mereka kemudian dikenal dengan nama the First Triumvirate. Tak langgeng memang, tapi persekutuan  ini  nyaris sempurna, yakni gabungan politisi yang haus kekuasaan, militer dan pengusaha tuan tanah yang kaya. Mereka menggunakan segala rupa strategi, manipulasi dan suap untuk mengalahkan Marcus Bibilus sehingga  mampu mengantarkan Julis Caesar menduduki posisi tertinggi di Republik Romawi.

Cerita soal kecuranggan pemilu memang gurih dan ternyata tak pernah berhenti. Praktek ini tak juga mereda di era modern.  Pemilu di Kongo December 2018, termasuk berwarna. Meskipun bukti kecurangan cukup kuat diajukan ke pengadilan, hasilnya bisa ditebak, rakyat harus  menelan kepahitan menerima Felix Tshisekedi sebagai presiden.

Meskipun ragu dengan hasil pemilu, Amerika dan Uni Eropa serta negara-negara lainpun antri berlomba mengucapkan selamat menyatakan Felix sebagai 'pemersatu' rakyat Kongo yang akan menghadirkan 'kestabilan'. Prioritas negara-negara maju itu tampaknya bukan pada apa yang menjadi keinginan rakyat di bilik suara, tapi lebih pada 'kestabilan' kawasan sehingga kepentingan mereka terjaga.

Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa tak mau ketinggalan, menyerukan rakyat Kongo untuk menerima hasil pengadilan agar konsolidasi demokrasi dapat dilakukan. Konsolidasi? Bagaimana rakyat Kongo bisa terlibat dalam konsolidasi demokrasi ketika pemilu dilaksanakan dengan penuh kecurangan? Pertanyaannya adalah masih adakah demokrasi bagi rakyat Kongo untuk melakukan konsolidasi?

Lantas masih perlukan pemilu dilaksanakan bila hasilnya demikian? Mari kita lihat hasil the World Values Survey periode 2010-2014. Kurang dari separo responden (41,5%) menyatakan setuju pemilu penting bagi sistem demokrasi. Hasil ini menurun 7% dari putaran sebelumnya.

Survey yang dilakukan dalam putaran 2005-2009 mencatat hasil yang lebih baik yakni 52,3%.

Sheema Syah, pemerhati pemilu dunia, menilai pemilu tampaknya mulai kedodoran hilang sinarnya. Kenapa? Padahal sudah jelas, pemilu adalah satu-satunya platform paling demokrasi untuk memilih pemimpin dimana rakyat biasa-biasa tiba-tiba mempunyai 'power' di bilik suara? Tapi benarkah 'power' itu dimiliki rakyat?

Syah tidak terlalu kaget dengan hasil survey tersebut sebab menurut analisanya pemilu di seluruh dunia kini sudah mulai kehilangan makna. Seiring dengan perjalanan waktu, elit menggunakan posisi dan kekuasaaanya secara perlahan menjauhkan rakyat dengan proses pemilu itu sendiri. Walhasil pemilu tak lebih dari uang dan strategi elit untuk menentukan siapa yang terpilih.

Persis strategi yang dimainkan oleh Julis Cesar dalam meraih kekuasaan. Menelikung prinsip demokrasi di Republik Romawi, dan rakyatpun tak lagi punya 'power' dalam bilik suara.

Dalam konteks di Indonesia, irama pemilu curang dan hasilnya tak jauh beda dengan apa yang terjadi di Republik Kongo. Narasi rekonsiliasi ditebar para elit kubu sebelah untuk mengedapankan persatuan, akan tetapi mengecilkan persoalan riil yang melukai rakyat Indonesia yakni kecurangan TSM.

Lantas masih adakah demokrasi yang tersisa? Bila pemilu kemudian hanya menjadi ajang kontestasi elit untuk meraih kekuasaan dan sumber daya. Kehadiran rakyat dibutuhkan untuk mengisi perolehan suara mendapatkan kursi. Maka memang pemilu tak lebih hanya sebuah kepalsuan demokrasi. 

Dian Islamiati Fatwa 

Wartawan senior

[rmol]