Hal itu dikatakannya pada diskusi webinar Indopolling Network dengan tema 'Mengawal Demokrasi di Tengah Pandemi, Menakar Kesiapan Pilkada Serentak 2020 yang juga dihadiri Wakil Ketua Komisi II DPR Arief Wibowo, Anggota Komisioner KPU RI, I Dewa Kadek Wiarsa Raka Sandi dan Anggota Bawaslu RI Rahmad Bagja.
"KPU perlu mempersiapkan PKPU yang disesuaikan dengan protokol penanganan COVID-19. Salah satu contohnya adalah teknis verifikasi faktual terhadap syarat dukungan calon independen. Mekanisme verifikasi ini betul-betul perlu dipertimbangkan," kata Wempy dalam keterangannya, Minggu 7 Juni 2020.
Kondisi pandemi, kata Wempy, otomatis pula berpengaruh pula pada strategi kampanye tiap kandidat. Disebutkan dia, peran teknologi dalam menyampaikan pesan bakal lebih dominan. Sebab pengumpulan massa dalam jumlah banyak dipastikan bakal menjadi aturan kampanye ke depannya.
"Perlu ada pendekatan model kampanye baru dengan mengoptimalkan teknologi. Sebaiknya calon mengefektifkan model kampanye door to door campaign untuk menyampaikan visi misi program calon kepada pemilih dengan tetap memperhatikan protokol COVID-19. Kampanye terbuka dengan mendatangkan jumlah massa yang besar justru akan berpotensi menimbulkan kerawanan menjadi cluster baru covid-19," ucap Wempy.
Sementara itu, Arief Wibowo mengatakan, Pilkada 2020 diharapkan berjalan sesuai jadwal meski telah diundur hingga Desember mendatang. Ia juga menyoroti, potensi turunnya partisipasi pemilih.
“Walaupun kemungkinan tingkat partisipasi pemilih akan merosot. Harapannya agar kita bisa melakukan pilkada seperti normal walaupun dalam keadaan tidak normal," kata dia.
Anggota Komisioner KPU RI, I Dewa Kadek Wiarsa Raka Sandi, menyadari bahwa pemanfaatan IT akan lebih didorong selama tahapan hingga pelaksanaan pesta demokrasi di 270 daerah tahun ini. Sedangkan, Anggota Bawaslu RI Rahmad Bagja, kembali mengingatkan kerawanan politisasi bantuan sosial di daerah menjelang Pilkada. Bantuan sosial dari pemerintah ini setidaknya akan menguntungkan petahana.
"Yang menarik adalah upaya beberapa gubernur seperti surat edararan gubernur lampung dan jawa tengah yang membuat surat edaran yang meminta bupati di bawahnya tidak mempolitasi bansos. Kami mengapresiasi langkah itu. Kita berharap tidak ada politisasi bansos, tetapi kalaupun ada harus ditindak," kata Rahmad Bagja.
sumber: viva.co.id
Loading...
loading...
